Satu Komisioner KPU Diberhentikan Tidak Hormat

In Utama
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik.
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik.

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Evi Novida Ginting Manik secara resmi telah diberhentikan sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan itu tertuang dalam keputusan presiden (keppres) yang diterbikan Presiden Joko Widodo.

Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Evi secara tetap karena dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Menurut Evi, keppres tersebut telah ia terima pada Kamis (26/03).


“(Keppres) sudah ibu terima hari ini,” kata Evi, Kamis malam.

Dari salinan keppres tersebut, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2020 atau lima hari pasca putusan DKPP diterbitkan.

Dalam keputusannya, presiden menyebutkan bahwa Evi Novida Ginting Manik memenuhi syarat untuk diberhentikan secara tetap sebagai Komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022 karena mendasar dari putusan DKPP Evi telah terbukti melanggar kode etik.

“Memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi penggalan Keppres.

Meski begitu, Evi mengaku tetap pada rencana awalnya, bakal menggugat putusan DKPP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Akan menggugat ke PTUN,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua dan empat komisioner KPU lainnya. Putusan ini berkaitan dengan kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Sebelumnya, Senin (23/3) Evi sempat mengadukan keberatannya atas putusan tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Evi meminta perlindungan hukum dan meminta Jokowi menunda untuk menerbitkan Keputusan Presiden menindaklanjuti putusan itu. Namun, dengan terbitnya Keppres ini, permintaan Evi tersebut ternyata ditolak oleh Jokowi. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

farida cantik sekali warna biru

Farida Apresiasi Disdik Jabar

Fraksi PKS dan Anggota Komisi D DPRD Depok, Farida Rachmayanti.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota Komisi D

Read More...
ojol resah korona

Pengemudi Online Resah

PENGEMUDI ONLINE : Para pengemudi Online dibawah naungan PAS Indonesia berharap pihak OJK segera membuat

Read More...
ilustrasi korona baru putih

Data Terbaru Korona di Indonesia : 1.528 Positif, 136 Meninggal, dan 81 Sembuh

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Jumlah pasien positif terinfeksi virus Korona atau Covid-19 di Indonesia ada penambahan

Read More...

Mobile Sliding Menu