Sudah Efektifkah Desentralisasi Kesehatan di Daerah Pedalaman ?

In Ruang Publik

 

Oleh : Chosyatillah

Fakultas Kesehatan Masyarakat, STIKIM Jakarta

 

DESENTRALISASI kesehatan sendiri kita ketahui yaitu sebagai bentuk pembagian wewenang pemerintahan dibidang kesehatan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang tujuannya mengoptimalkan pembangunan dibidang kesehatan. Dengan diadakannya desentralisasi kesehatan ini pemerintah pusat berharap dengan kewenangan yang sudah di alihkan ke pemerintah daerah agar program-program kesehatan yang di tetapkan akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya desentralisasi kesehatan ini peran pemerintah daerah yaitu sebagai pengambil keputusan mengenai kebijakan-kebijakan dibidang kesehatan dan diharapkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan di daerahnya, pemerintah daerah bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk melihat dan menilai apa saja yang masih dibutuhkan masayarakat khususnya dibidang kesehatan.

Pada kenyataannya desentralisasi tidak semudah yang dibayangkan, ternyata masih banyak masalah-masalah yang ditemukan diantaranya yaitu pemerintah propinsi dan kabupaten belum memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, kecuali pengobatan gratis, politik didaerah (otonomi) mengakibatkan pembiayaan dan manajemen kesehatan didaerah kacau, dan pemerintah pusat belum maksimal dalam mengelola kesehatan secara desentralisasi.

Peran SDM kesehatan disini sangat penting dalam menunjang kegiatan dibidang kesehatan, tetapi pemerintah kurang tegas dalam mempertahankan kebijakan khusnya kebijakan yang salah satunya tentang aturan calon dokter yang dalam pendidikannya mewajibkan melakukan Praktik Tidak Tetap (PTT) di ganti menjadi program interenship dimana aturan dari interenship sendiri yang implementasinya tidak lagi menjadi kewajiban tunggal seperti PTT, dengan mengganti kebijakan ini dinilai menjadi salah satu kemunduran dalam bidang kesehatan, karena penggantian kebijakan ini distribusi tenaga kesehatan di berbagai puskesmas pedalaman akan semakin sulit, dan masyarakat khususnya di daerah pedalaman menjadi semakin sulit dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dan tentunya menurukan status derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah daerah wajib memikirkan jalan keluar atas kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait hal ini, salah satunya dari segi anggaran keuangan , pemerintah daerah diharapkan memberi gajih yang lebih berprikemanusiaan terhadap tenaga kesehatan yang berada di pedalaman, baik tenaga kesehatan PTT atau tenaga kesehatan honorer , agar terciptanya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien , berjalan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat di seluruh Indonesia. (*)

You may also read!

YPI Al Muhtadin gelar kompetisi olahraga

Jelang Milad, YPI Al Muhtadin Gelar Kompetisi Olahraga

SIMBOLIS : Ketua YPI Al Muhtadin, Saefudin Zuhri secara simbolis menendang bola sebagai tanda dimulainya

Read More...
Lazfest 2020 selesai 1

Lazfest 2020 Ditutup dengan “Mengepak Sayap”

PENAMPILAN : Siswa kelas XI menampilkan musikalisasi puisi dalam acara penutupan Lazfest 2020, Sabtu (22/02).

Read More...
posyandu pondok petir terbanyak

Pondok Petir Jadi yang Terbanyak Memiliki Posyandu

RESMIKAN : Prosesi pengguntingan pita yang dilakukan Walikota Kota Depok, Mohammad Idris pada presmian Posyandu

Read More...

Mobile Sliding Menu