Senin Warga Eks Situ Geruduk PN

In Metropolis
warga eks situ geruduk PN
CARI KEADILAN : Warga Eks Situ Krukut yang terdampak pembangunan Tol Desari kompak mencari keadilan. FOTO : ANYA/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Jika tak ada aral melintang, Senin (17/2) puluhan warga eks Situ Krukut korban pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari) akan mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Depok. Kedatangan mereka ke instansi hukum ini, ingin mempertanyakan jawaban surat permohonan keringanan biaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang dilayangkan sejak 3 Februari 2020.

Perwakilan Tim Akar Rumput, Yakob T Saragih menegaskan, keperluan Senin (17/2) warga mau datang ke PN Depok, ingin  menanyakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, perihal surat yang sudah dilayangkan oleh warga, kurang lebih 35 kepala keluarga (KK).

Nantinya, kata Yakob dia juga akan menanyakan, pertama kasasi terhadap putusan banding yang dilakukan oleh pihak penggugatnya yaitu Verponding. Kedua, karena kondisi warga memang tidak siap sebetulnya untuk ikut berperkara. Kasasi itu harus bayar, warga memohon kebijaksanaan atau keringanan, dalam hal pembayaran kasasinya kepada Ketua PN Depok.

“Surat tanggal 3 Februari yang dilayangkan oleh warga, yang kebetulan saya ikut langsung mengantar. Ternyata sampai dengan hari ini belum ada tanggapan apapun dari pihak Pengadilan Negeri Depok,” tegas Yakob kepada Radar Depok, Kamis (13/2).

Menurutnya, warga dalam posisi tidak siap untuk berperkara, tetapi kalau tidak diikutkan dikhawatirkan terkuburlah haknya. Hilanglah juga uang ganti rugi (UGK) yang merupakan satu-satunya harapan untuk hidup warga. Keterlibatan Akar Rumput di 35 warga ini, sebenarnya bukan baru, sudah lama juga.

Seperti Komnas HAM pernah turun ke lokasi. Namun, menjelang waktu terakhir ini memang Akar Rumput dikuasakan sepenuhnya oleh pihak warga. Baik mengenai upaya litigasinya, maupun upaya non litigasi.

“Dalam hal kita menanyakan kepada ketua pengadilan bantuan non litigasi namanya, menurut saya. Kemudian upaya litigasinya kita udah siapkan dua tim kuasa hukum untuk menghadapi kasasinya dan  menggugat penetapan penitipan uang konsinyasi di pengadilan,” tegasnya.

Upaya ini, lanjut Yakob, sama sekali tidak ada landasan hukumnya pengadilan menahan uang konsinyasi. Mengacu kepada UUD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Kebutuhan Umum, hanya ada beberapa hal yang memungkinkan untuk bisa uang itu disimpan di pengadilan. Satu misalnya, ada sengketa nilai ganti kerugian, pihak tol mau menawar, pihak warga tidak mau atau meminta lebih tinggi.

Nah kalau nanti tidak ketemu soal harga, barulah dititipkan di pengadilan (konsinyasi). Atau yang kedua ada sengketa mengenai status hak kepemilikan tanahnya, dalam pasal itu dijelaskan bahwa alasannya adalah tanah negara. Warga tidak pernah keberatan dengan hal itu. Dan warga juga tidak pernah keberatan, dibayar berapa, tidak pernah menawar.

“Tanah yang diributkan itu seluas 7,8 hektar dengan UGK sekira Rp202 miliar. Tim appraisal sudah menetapkan 2013, warga sudah ok tidak menawar,” bebernya.

Sementara, Wawan salah satu warga eks situ Krukut mengatakan, keberatan warga terkait biaya pengajuan kasasi sudah dinyatakan sejak PN Depok memutuskan perkara gugatan dari pihak yang mengaku waris Eigendom Verponding. Sejak itu menyebabkan warga eks situ hingga saat ini belum menerima uang ganti kerugian (UGK).

“Pada dasarnya kami warga eks situ yang menjadi korban pembangunan jalan tol Desari tidak pernah siap berperkara di Pengadilan. Karena secara ekonomi kami memang tidak mampu, oleh sebab itu kami minta keringan biaya kasasi agar kami warga eks situ dapat mencari keadilan di tingkat pengadilan Mahkamah Agung,” papar Wawan.

Dia menambahkan, saat ini para warga yang telah berpencar disejumlah wilayah sedang melakukan koordinasi, guna mematangkan rencana menemui Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. “Rencananya Senin kami mendatangi PN Depok untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri, guna meminta jawaban dari surat permohonan yang telah kami kirim dua pekan silam,” katanya.

Upaya warga eks situ untuk mencari keadilan didukung oleh sejumlah kalangan, baik secara pribadi maupun kelembagaan bahkan Komnas HAM juga kini masih mengawal kasus yang ditengarai merugikan ratusan warga eks situ Krukut. (rd)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71), Tanya Audriatika

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

brimob bikin pospelopor

Brimob Hadirkan Paspelopor.com

TINJAU : Komandan Pasukan Pelopor Brimob, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Verdianto.I.Bitticaca saat meninjau ruang pemberitaan.

Read More...
pabrik kosmetik tapos digrebek polisi

Pabrik Kosmetik Bodong di Tapos Digerebek

KETANGKEP : Polisi menggerebek praktik home industry kosmetik ilegal di kawasan Kecamatan Tapos Depok, Jawa

Read More...
ramah tamah RSUI

RSUI Ramah Tamah di HUT Ke-1

PERAYAAN : Direktur Utama RSUI bersama perwakilan dari Bank Mandiri dalam acara Ramah Tamah HUT

Read More...

Mobile Sliding Menu