Mahkamah Agung Pasti Aneh Verponding Menang

In Metropolis
warga eks situ krukut demo
PROTES : Warga Eks Situ Krukut yang terdampak pembangunan Tol Desari menggelar aksi demo di depan Pengadilan Negeri Kota Depok Grand Depok City, Senin (17/2). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sengketa perdata yang dihadapi 152 Kepala Keluarga (KK) terdampak Tol Depok-Antasari (Desari), di RT1/4 eks Situ Krukut  Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo masih berlanjut. Kemarin (17/2), puluhan warga ontrog Pengadilan Negeri (PN) Depok menanyakan biaya daftar pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Disamping itu, warga juga masih ngotot mempertanyakan kenapa verponding bisa menang.

Setelah aksi beberapa menit di depan kantor PN Depok, warga pun melakukan mediasi dengan Pengadilan Negeri Depok. Hasilnya, warga hanya diminta untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.  Humas PN Depok, Nanang Herjunanto mengatakan, masalah biaya warga eks Situ Krukut tak perlu memikirkan. Karena sudah ada pihak lain yang telah mendaftarkan kasasi.

“Warga tidak perlu membayar, karena sudah ada pihak yang mendartarkan kasasi, nantinya warga juga dapat mengikuti persidangan menjadi para pihak,” kata Nanag Herjunanto kepada Harian Radar Depok, kemarin.


Menurutnya, warga masih bisa mengajukan berkas gugatannya ke Mahkamah Agung untuk kemudian disidangkan. Sementara terkait materi persidangan Nanang tidak mau menanggapi banyak.

Seperti diketahui, warga datang juga ingin menanyakan verponding bisa menang di PN Depok dan Pengadilan Tinggi (PT). Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, PP Nomor 18 Tahun 1958, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta beberapa aturan lainnya, menyatakan tanah-tanah bekas hak barat telah dinyatakan sebagai milik negara.

“Kalau itu masalah materi (Verponding masih berlaku), saya tidak masuk ke masalah itu!,” tukas Nanang Herjunanto, yang juga berprofesi sebagai Hakim di PN Depok.

Tentu warga tetap ingin memperjuangkan haknya, melalui Tim Akar Rumput, warga membela diri. Uang yang dijanjikan belum juga dibayar. Padahal tol sudah terbangun. “Kami hanya dapat uang ganti bangunan, tanah belum,” kata Perwakilan Timk Akar Rumput, Yakob T Saragih.

Puncak kekecewaannya warga, kata Yakob, dengan ontrog kantor Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (17/2) pagi. Puluhan warga berorasi menyampaikan kekecewaannya terhadap PN. Dia mengaku, sudah tidak percaya lagi dengan PN.

Betapa tidak, tanah yang seharusnya milik negara harus tunduk dengan hukum belanda : Verponding. Menurutnya, Lokasi eks Situ Rawa Jati pada tahun 1973 kering, 1975 mulai ada warga yang menggarap, 1980 sudah banyak rumah.

Dia juga menceritakan, pada 1990 sudah terbentuk RT dan RW, Kelurahan Krukut, Limo, secara definitif. Listrik, dan sekolah negeri juga sudah terbangun disana. Namun, demikian status tanah tersebut merupakan tanah negara.

Berjalannya waktu, pemerintah ingin membangun Tol Desari yang melintas di kawasan eks Situ Rawajati. Tanpa perlawanan, warga sepakat bahwa tanah tersebut milik negara, merekapun siap untuk segera pindah. 2013, nilai harga dari tim apprasial dari KJPP Immanuel Johny dan rekan sudah keluar, warga tinggal menunggu uang yang sudah di janjikan. Tahun 2017, muncul gugatan dengan verponding. Kondisinya warga yang digugat, warga kalah rumah digusur. Kalau tidak banding bagaimana, mereka ajukan banding dan kembali kalah.

“Kami akan tetap melawan di kasasi, karena kami masih punya hak atas tanah sesuai penilaian dari tim apprasial. Saya yakin MA pasti aneh kenapa Verponding bisa menang,” tegas Yakob.

Sementara salah satu warga eks situ Rawajati, Wawan mengatakan tetap akan berjuang mengambil haknya. Apa orang miskin tidak berhak tinggal di Indonesia, uang kerohiman yang seharusnya tinggal diterima harus kalan dengan Verponding.

Dia juga menjelaskan, sebelumnya tanah milik warga sudah mendapat penilaian dari tim appraisal pada tahun 2013. Ketika pembebasan, dia juga telah mendapatkan nilai appraisal yang baru.

“Warga tinggal terima, hanya saja pada tahun 2017 warga Kampung Melayu Jakarta, Abraham Zulkarnain Latif menggugat tanah tersebut menggunakan sertifikat verponding. Anehnya lagi, penggugat dimenangkan PN Depok,” ungkap Wawan.

Uang yang di konsinyasikan di PN Depok belum bisa diterima, karena PN telah memenangkan pemilik sertifikat Verponding. Padahal, sebelumnya warga sudah mendapat harga appraisal.(rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

warga depok terkena virus

Data Korona di Depok : 3 Pasien Positif dan 12 Pasien PDP Meninggal

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Jumlah kasus pasien positif virus Korona yang meninggal di Kota Depok bertambah

Read More...
afifah semprot disinfektan

Afifah Alia Semprot Disinfektan di Gereja HKBP Limo

PEDULI : Bakal Calon Walikota Depok dari PDI Perjuangan, Afifah Alia turun langsung sebagai operator

Read More...
belanja online di hypermart detos

Belanja Online di Hypermart Detos Bisa Lewat WA

ONLINE : Hypermart Depok Town Square (Detos) memberikan kemudahan bagi konsumen dengan belanja online. FOTO

Read More...

Mobile Sliding Menu