Ini Penyebab Sirkus Lumba-lumba Keliling Dihentikan

In Utama
Ilustrasi lumba lumba sirkus
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM – Setelah resminya pelarangan pertunjukan lumba-lumba keliling, tentunya disusul dengan ancaman sanksi bagi pelanggaran peraturan tersebut.

“Apabila masih terdapat LK (lembaga konservasi) yang tidak memenuhi ketentuan, maka akan dikenakan tindakan penghentian sementara pelayanan administrasi, denda, atau pencabutan izin LK sesuai pasal 84 dalam Peraturan Menteri LHK,” bunyi keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikutip pada Senin (10/02) dari saluran resmi KLHK.

Sebagaimana diketahui, peragaan lumba-lumba di luar lingkungan LK dihentikan sejak Kamis (06/02).


Sejak 12 Juli 2017, KLHK telah membuat kesepakatan bersama LK pemegang izin peragaan keliling satwa bersama LK pemegang izin peragaan keliling satwa dilindungi lumba-lumba untuk dihentikan.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati pun telah menerbitkan surat nomor: S.989/KKH/AJ/KSA.2/9/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Peragaan Satwa Lumba-Lumba.

Dalam surat tersebut, maksud izin peragaan lumba-lumba yang berakhir masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang kembali adalah izin peragaan lumba-lumba di luar LK atau peragaan lumba-lumba keliling.

“Apabila peragaan lumba-lumba keliling dimaksud masih dilakukan setelah izin peragaan habis, maka hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku,” bunyi penjelasan selanjutnya pada surat itu.

Kemudian, disebutkan, perlu diketahui bahwa seluruh lumba-lumba yang sebelumnya dipergunakan keliling merupakan lumba-lumba koleksi LK yang memiliki izin yang sah. Lumba-lumba tersebut ditempatkan dalam kolam fasilitas milik LK yang berizin.

“Lumba-Lumba yang dipergunakan keliling sebelumnya tidak serta merta langsung dilepasliarkan dan menjadi bagian dari ketentuan dimaksud, karena secara hukum LK berizin diperbolehkan memiliki koleksi satwa lumba-lumba,” tambahnya.

Apabila masih terdapat LK yang tidak memenuhi ketentuan, maka akan dikenakan tindakan penghentian sementara pelayanan administrasi, denda, atau pencabutan izin LK sesuai pasal 84 dalam Peraturan Menteri LHK. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Disetop

  RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Proses pengadaan barang dan jasa untuk daerah di seluruh Indonesia disetop. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri

Read More...
warga eks setu ke komnas ham

Komnas HAM : Tanah Eks Situ Krukut Milik Negara

TOL : Tol Desari sudah terbangun, namun warga eks situ Krukut belum terima ganti rugi

Read More...
hoaks korona meninggal di depok

Meninggal Korona di Pasar Musi, Hoaks

KLARIFIKASI : Kepala Diskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono (kiri) saat berbelasungkawa ke kediaman Ani Susanti.

Read More...

Mobile Sliding Menu