GIAD Sikapi 100 Hari Jokowi-Ma’ruf : Nasib Pemberantasan Korupsi, Penghormatan HAM dan Penguatan Demokrasi

In Politika
GIAD sikapi 100 hari jadi Jokowi maruf
DISKUSI : Aktivis yang tergabung dalam GIAD usai melakukan diskusi di Kantor DEEP Indonesia, di Perum Bumi Cilodong Endah (BCE), Blok D8 No.11, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu 2/2), FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

 

Menyikapi 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, aktivis yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mengadakan diskusi di Kantor Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, di Perum Bumi Cilodong Endah (BCE), Blok D8 No.11, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu 2/2), apa saja hasilnya?

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Tepat 28 Januari 2020 pemerintahan Jokowi- Maruf Amin telah memasuki 100 hari kerja. Seperti yang kita ketahui masa jabatan Presiden saat ini merupakan periode yang kedua, artinya Presiden sudah menjalani 5 tahun kepemimpinan sebelumnya. Pada masa 100 hari kerja Jokowi- Ma’ruf Amin terdapat banyak hal yang yang sudah dijalani dan penting untuk dikritisi.


Beberapa peristiwa di dalamnya tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa. Bahkan bisa disebut sebagai peristiwa yang sangat menentukan masa depan bangsa ini. Sebut saja soal pemberlakuan UU KPK hasil revisi, Kasus Jiwasraya dan masuknya RUU Omnibus Law dalam Prolegnas, pada lain hal isu amandemen GBHN, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, serta sistem Pilkada kembali tertutup.

Selain kasus tersebut, banyak peristiwa yang memiliki makna untuk dikritisi apakah masa depan pemerintahan Jokowi- Makruf Amin ini menunjukan trend positif atau sebaliknya, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan juga penguatan demokrasi.

GIAD memberikan beberapa catatan penting, mulai dari kebijakan pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi, kenaikan tarif BJPS, Omnibus Law, skandal jiawasraya,asabri, dan pengelolaan APBN serta keinginan pemindahan ibu kota yang terburu-buru.

“Sebagai bentuk evaluasi atas kondisi tersebut Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) memberikan beberapa catatan sebagai berikut,” tutur Direktur DEEP, Yusfitriadi.

Setidaknya ada tujuh catatan yang terangkum dalam diskusi tersebut, ia menguraikan, pertama Antara 20 Oktober 2019 hingga 28 Januari 2020, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah berusia 100 hari dan selama masa pendek tersebut demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan. Ironisnya, institusi negara dengan pemerintahan di dalamnya adalah kontributor utama kemunduran tersebut, demokrasi telah dikorupsi.

Kedua, pada pengujung periode terdahulu, pemerintahan Jokowi bersekongkol dengan

DPR untuk memperlemah KPK, terutama melalui revisi UU KPK dan pemilihan komisioner yang kontroversial. Bersama beberapa rancangan lain, legislasi bersama DPR dan pemerintah menghasilkan ancaman bagi pemberantasan korupsi dan kebebasan sipil.

Ketiga, sementara korupsi politik dan inefisiensi berkelanjutan, pelemahan KPK telah memberi pukulan telak pemberantasan korupsi. Perubahan yang konon dimaksudkan untuk mempermudah investasi pun tidak terbukti. Beberapa indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan investasi, nilai tukar rupiah, serta neraca perdagangan menunjukkan kecenderungan stagnasi, jika bukan malah menurun.

“Yang keempat, kebebasan sipil berada dalam ancaman serius terdampak sejumlah penangkapan dan intimidasi yang dialami para aktivis. Protes massa dihadapai dengan kekerasan, kritik dihadapi dengan ancaman pemidanaan, dan gerakan mahasiswa dirundung dengan penggembosan. Inilah salah satu titik nadir kebebasan sipil dua decade terakhir,” papar Kang Yus –sapaannya-.

Kelima, intoleransi berlanjut; alih-alih memiliki itikad politik untuk mengatasinya, sejumlah kekuatan politik justru mengeksploitasinya dan negara tampak abai karena mereka malah menikmatinya. Polarisasi antar-umat tersebab bukan hanya oleh minimnya kesepahaman silang dan buruknya keadilan sosial, tetapi juga agitasi politik yang memanfaatkan sentimen keagamaan untuk pemenangan kontestasi elektoral.

Enam, pengabaian hak asasi berlangsung terang benderang. Pemerintah tidak saja gagal memberi penghormatan dan perlindungan memadai terhadap HAM, mereka bahkan menjadi salah satu aktor pelanggar HAM lewat ancaman kebebasan sipil. Pelanggaran HAM masa lalu semakin jauh dari penyelesaian, bahkan terdapat kecenderungan untuk mengingkarinya secara ironis lewat tindakan-tindakan hukum.

Dan yang terakhir, sambung Kang Yus, dengan situasi tersebut, kita membutuhkan suatu perubahan besar dalam pemerintahan. Kekuasaan yang terlalu besar dan memusat di sektor-sektor politik dan ekonomi melahirkan oligarkisme, yang kian sulit untuk ditaklukkan. Selain

revolusi mental dalam ruang-ruang kekuasaan, penguatan civil society menjadi kemendesakan bersama revitalisasi peran media massa.

“Sementara partai-partai politik menjadi bagian pembusukan demokrasi, perlu kekuatan penyeimbang yang dapat memberi energi perubahan menuju konsolidasi demokrasi,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

 

You may also read!

pemberian cairan disinfektan

490 Liter Cairan Konsentrat Disebar di Sawangan Baru

BERIKAN : Lurah Sawangan Baru, Cucu Suardi menyerahkan cairan konsentrat untuk pengurus RW di STAISKA

Read More...
artikel ketua RT

  Oleh : Adhy Winawan Ketua RT 9, RW1, Kelurahan Depokjaya, Kecamatan Pancoranmas Kota Depok Assalamualaikum wr.wb MELALUI rubik Surat Pembaca ini perkenakan saya

Read More...
belanja online di pasar tugu

Pasar Tugu Terapkan Sistem Belanja Online

INOVASI : Pasar Tugu di Jalan Raya Menpor No. 9 Palsigunung, Kelurahan Tugu, Cimanggis terapkan

Read More...

Mobile Sliding Menu