Dorong Pengesahan Perda Anti LGBT

In Metropolis
ingin ada perda anti LGBT
DEMO TOLAK LGBT : Massa gabungan elemen organisasi keagamaan melakukan aksi Depok Tolak LGBT di depan kantor Balaikota Depok , Jumat (31/1). Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung pemerintah Kota Depok agar segera menerbitkan Perda tentang pelarangan LGBT. FOTO: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK Puluhan massa dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan mahasiswa menggelar aksi menolak keberadaan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT), di depan Balaikota Depok, Jumat (31/1) siang.

Mereka mendesak Walikota Depok, Mohammad Idris segera mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT. Perda diperlukan guna mencegah rusaknya generasi penerus bangsa.

Menurut salah satu peserta aksi dari KAMMI, Acham Ichan,  keberadaan LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, khususnya Kota Depok yang mengedepankan agama dalam setiap aspek kehidupan.


“Kami lakukan aksi meminta dua poin soal keberadaan LGBT di Depok,” kata Acham saat mengikuti aksi.

Dia mengungkapkan, kedua poin tersebut, diantaranya meminta walikota mendorong agar perda LGBT segera disahkan. Kemudian mendesak walikota juga menjalankan komitmen visi Depok sebagai Kota Religius dan ramah anak. “Karena kita lihat belum selaras yang ada di lingkungan masyarakat Depok,” tuturnya.

Sementara itu, Fatoni peserta unjuk rasa dari Pengacara dan Jawara Bela Umat (Pejabat) mengatakan, LGBT adalah hal menyimpang. Tidak dibenarkan dalam Islam.

“Kita sudah sepakat bahwasanya warga Depok menolak keberadaan LGBT. Karena apa? Karena membawa azab ke lingkungan kita. Betul? Betul. Mari kita dukung Perda Kota Depok yang melarang LGBT karena dampaknya sangat kita rasakan sekali,” kata Fatoni dalam orasinya.

Dia mengungkapkan, warga Depok sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Fathoni pun tidak ingin warga Depok terkena azab.

“Kita lihat pada zaman dulu kala, zaman Nabi Luth. Allah SWT menenggelamkan (kaum) Sodom. Jangan sampai Kota Depok yang kita cintai ini menjadi korban, menjadi turunnya azab karena banyaknya kezaliman,” ujarnya.

Tak beberapa lama, beberapa perwakilan massa aksi diundang untuk melakukan audiensi di dalam gedung kantor Satpol PP Kota Depok. Audiensi dilakukan tanpa kehadiran Walikota Depok, Mohammad Idris.

Perwakilan massa ini diterima Kepala Dinas DPAPMK Kota Depok Nessi Annisa Handari, Kepala Satuan Pol PP Kota Depok Lienda Ratna Nurdiani, Sekdis Satpol PP Kota Depok Ferry Birowo, dan Kadis Sosial Kota Depok Usman Hilayana.

Sekitar 16 orang masa yang ikut audiensi  menyebut, LGBT harus ditertibkan karena merupakan penyakit dan penyimpangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun diminta segera mengesahkan Raperda anti-LGBT.

Dalam kesempatan itu, Kasatpol PP Depok Lienda Ratna Nurdiani mengatakan pihaknya tidak diam. Satpol PP, kata Lienda, terus melakukan penertiban.

“Kami terus melakuka penertiban terhadap gangguan dan ketertiban umum. Dari penertiban itu, kita mengetahui, ‘oh ternyata benar di sini terjadi penyimpangan’. Maka perlu koordinasi dengan seluruh elemen,” kata Lienda.

Sementara itu, Kadis DPAPMK Depok Nessi Annisa Handari menambahkan, Pemkot Depok tidak bisa bekerja sendiri. Menurutnya, masyarkat harus ikut serta dalam menindaklanjuti LGBT di Depok.

Nessi mengungkapkan,  Wali Kota Depok Mohammad Idris sangat concern terhadap perilaku asusila. Menurut Nessi, ada banyak kegiatan Pemkot Depok untuk meminimalkan adanya tindakan asusila. Di antaranya program penguatan ketahanan keluarga, menolong korban-korban yang terkena dampak psikologis dengan memanggil psikolog, edukasi keluarga berencana (KB), dan progam lainnya.

“Bapak walikota sangat fokus juga, termasuk dalam perilaku asusila. Bukan hanya penyimpangan seks, tapi asusila. Jadi kami banyak lakukan kegiatan,” pungkasnya. (rd)

 

 Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Disetop

  RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Proses pengadaan barang dan jasa untuk daerah di seluruh Indonesia disetop. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri

Read More...
warga eks setu ke komnas ham

Komnas HAM : Tanah Eks Situ Krukut Milik Negara

TOL : Tol Desari sudah terbangun, namun warga eks situ Krukut belum terima ganti rugi

Read More...
hoaks korona meninggal di depok

Meninggal Korona di Pasar Musi, Hoaks

KLARIFIKASI : Kepala Diskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono (kiri) saat berbelasungkawa ke kediaman Ani Susanti.

Read More...

Mobile Sliding Menu