Kejari Depok Targetkan WBK

In Metropolis
Kajari Kota Depok, Yudi Triadi
Kajari Kota Depok, Yudi Triadi

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kejaksaan Negeri Kota Depok mulai berbenah diri dalam meningkatkan pelayanan prima. Selain membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang baru dan nyaman. Terbaru, telah merapikan halaman parkir gedung yang selama ini kumuh akibat jadi tempat meletakan barang bukti.

“Kami sudah merapihkan ruang PTSP untuk menuju wilayah Zona Integritas WBK/WBBM. Dalam 100 hari tugas pertama di Depok pelan pelan bertahap saya rapikan. Ini agar terbangun 6 area perubahan, agar dapat memberikan pelayanan dan kinerja prima kepada masyarakat,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Yudi Triadi.

Yudi yakin, setelah perbaikan ruang PTSP dan tempat penyimpanan barang bukti yang semrawut. Diharapkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja akan semakin baik. Yudi mengakui, selama ini memang kondisi halaman gedung dipenuhi dengan barang bukti. Terutama barang bukti terkait perkara First Travel dan Pandawa Grup, sehingga kenyamanan dan pelayanan agak terganggu.

“Pada 2020 akan membangun 6 area perubahan agar tahun ini bisa ikut menjadi satker yang lolos Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” jelasnya.

Selain itu jelas Yudi, dalam program 100 hari itu dia bekerja di Depok juga membenahi semua bidang tugas. Termasuk pengelolaan penanganan perkara yang masuk baik Pidum, Pidsus, Intelijen serta Datun. Pihaknya juga membangun komitmen pakta integritas kepada semua jaksa dan pegawai.

Sambil berkeliling kantor meninjau ruang PTSP yang kini sudah dilengkapi dengan kursi duduk untuk tamu. Dia optimis tahun ini Kejari Depok akan memperoleh predikat WBK. “Mudahan mudahan pelayanan kami akan dapat memberikan pelayanan yang prima dan maksimal bagi masyarakat di Depok,” jelas Yudi.

Merujuk kepada PP No 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi, setiap satuan kerja (instansi) pemerintah harus melaksanakan reformasi birokrasi.

Menurutnya, reformasi birokrasi mengarah kepada 6 perubahan. Diantaranya, penguatan manajemen SDM, penguatan pelayan publik, perubahan di tatalaksana, penguatan atau perubahan di bidang akuntabilitas kinerja dan organisasi.

Program pembentukan wilayah bebas korupsi sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, diharapkan mampu memelihara integritas setiap jajaran di Kejari Depok.(rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

rekrutmen PPS diperpanjang

Rekrutmen PPS Diperpanjang Sampai 27 Februari

SUPERVISI : Komisioner KPU RI, Ilham Saputra didampingi Jajaran Komisioner KPU dan Bawaslu Jabar serta

Read More...
rumah rusak kena angin puting beliung

Kerugian Akibat Angin Puting Beliung di Cimpeun Capai Rp 300 Juta

RUSAK PARAH : Tampak terlihat atap rumah yang rusak akibat angin puting beliung di Kelurahan

Read More...
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Faizin

Penanganan Banjir Harus Terkoordinasi

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Faizin.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Banjir masih menjadi momok di

Read More...

Mobile Sliding Menu