MUI Ambil Sikap Tentang Penambahan Periode Presiden

In nasional, Utama
Sikap MUI penambahan periode presiden
SIKAP : Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerahkan sikap tentang wacana amendemen UUD 1945 kepada MPR RI. FOTO : JPNN.COM

 

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil sikap tentang wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam sikap resmi yang disampaikan saat menggelar pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, MUI menolak hal tersebut.

Sikap MUI itu dibacakan oleh Ketua MUI Pusat Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Basri Bermanda. Hadir dari perwakilan MPR, yaitu masing-masing wakil ketua, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad.

Hadir juga Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas dan petinggi MUI.

Basri mengatakan, ada enam poin sikap MUI mengenai wacana amendemen Undang-undang Dasar 1945.

“Satu, MUI mengharapkan wacana perubahan UUD 1945 atau amandemen konstitusi hendaknya oleh MPR dipertimbangkan terlebih dahulu dengan lebih matang, mendalam, penuh kehati-hatian dan memperhatikan berbagai asprasi kelompok masyarakat dan parpol,” kata Basri.

Kedua, lanjut Basri, apabila MPR RI tetap melaksanakan perubahan UUD 1945, maka MUI dapat memahai hal tersebut sepanjang agendanya hanya terkait dengan masuknya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi kewenangan lembaga yang kini dipimpin oleh Bambang Soesatyo itu.

Hanya saja Basri menekankan tetap mempertahankan sistem presidensial dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

“Tiga, MUI menilai perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan pada awal era reformasi, 1969 sampai 2002, telah menghasilkan berbagai keputusan yang sangat fundamental dan telah sesuai dengan semangat dan merupakan wujud dari tuntutan reformasi, sebagai perubahan konstitusi tersebut telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat, bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang demorkatis dan modern,” kata dia.

Keempat, tambah Basri, MUI menegaskan bahwa hasil-hasil perubahan UUD 1945 tetap dipertahankan dalam ketentuan konstitusi. Antara lain, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan kedudukan lembaga negara yang sejajar dan setara.

“Lima, menjadi tugas dan tanggung jawab semua lembaga negara dan penyelenggaraa negara serta semua komponen bangsa untuk melaksanakan UUD 1945 secara istikamah dan optimal agar terwujudnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai cita-cita konstitusi,” kata Basri.

Keenam, terang Basri, MUI mendorong MPR terus memberikan sumbangsih terbaik dan peran optimalnya untuk mengawal Pancasila, UUD 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika menuju terwujudnya cita-cita berdirinya negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid mengaku menerima sikap MUI itu untuk menjadi pertimbangan MPR RI dalam memutuskan. Namun, Hidayat menekankan pihaknya terus menyerap aspirasi ke sejumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

“Namun, MUI yang pertama membacakan sikapnya secara langsung dan resmi,” kata dia. (jpnn/rd)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

renovasi rumah cagar budaya KOOD Tapos

KOOD Tapos Akan Renovasi Situs Budaya

AGENDA : Rumah yang akan direnovasi oleh KOOD Kecamatan Tapos dan akan menjadikannya sebagai cagar

Read More...
artikel FKM UI pengmas

Pengembangan Sistem Database Online Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja UMKM di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup

  Oleh : Mahasiswa Departemen K3 FKM UI Research Assistant  Department Occupational Health and Safety Faculty of Public Health Universitas Indonesia   SESUAI dengan renstra Universitas

Read More...
Artikel desa tarikolot pengmas ui

Mahasiswa FKM UI Kembangkan SiUMKM Berbasis Data untuk UMKM di Kecamatan Citeureup

  Oleh : Muhammad Fitrah Habibullah Undergraduate Student of Occupational Health and Safety Major Faculty of Public Health Universitas Indonesia   SEBAGAI salah satu perwujudan

Read More...

Mobile Sliding Menu