Media Mitra Strategis Mengawal Pemilu

In Politika
bawaslu media gatering mitra strategis
KOLABORASI : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan didampingi jajaran Komisioner, sekretariat Bawaslu dan jurnalis, saat Gathering Media Bawaslu Kota Depok di Sasono Mulyo, Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Jumat (30/11). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganggap media dan jurnalis merupakan mitra strategis dalam mengawal Pemilu. Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar), Abdullah Dahlan saat Gathering Media bersama Bawaslu Kota Depok yang diselenggarakan selama dua hari dari 30 November hingga 1 Desember di Sasono Mulyo, Kelurahan Jatimulya, Cilodong.

“Kami Bawaslu menganggap bahwa media dan jurnalis adalah mitra strategis dalam mengawal Pemilu demokrasi kita, terutama ketika Depok menghadapi satu even besar, yakni pemilihan kepala daerah, maka menjadi prioritas Bawaslu bersinergi dengan media,” kata Abdullah.

Menghadapi Pilkada 2020, sambung Abdullah, secara institusi melakukan pengawasan Pemilu di delapan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, yakni dengan mempersiapkan secara internal kelembagaan, penguatan fungsi dan tugas baik dari pencegahan, metode pengawasan dan penegasan hukum Pemilu-nya.

“Kemudian kita perluas spektrum partisipasi publik di beberapa jaringan dan simpul masyarakat di Depok kita baru selesai membentuk sekolah kader parsitipatif,” paparnya.

Abdullah melanjutkan, menjadi konsen Bawaslu, yakni, menghimbau khusus di daerah yang melakukan Pilkada, dimana ada norma di satu sisi dilarang untuk melakukan mutasi dan rotasi enam bulan sebelum penetapan calon.

“Ini penting agar tidak terjadi unsur politisasi birokrasi dalam hal mutasi dan rotasi. Hal lain, kita ingatkan kontestasi ini juga harus fair,” tegasnya.

Di Pilkada, irisan dan kebijakan daerah juga kuat. Sehingga, pihaknya juga menghimbau agar birokrasi di daerah tidak mengambil bagian dalam pemenangan atau di politisasi untuk kepentingan membangun keterpilihan, baik di ASN maupun program pemerintah daerah.

Selain itu, lanjut Abdullah, praktik money politic juga menjadi prioritas pengawasan. Sebab, hal ini kerap muncul di tiap Pilkada  untuk membangun keterpilihan dengan cara transaksional. Bawaslu pun berupaya mencegah di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pun jauh lebih progresif, yang nantinya penerima dan pemberi ada tindakan tegas.

“Selain itu, disisi lain kerawanan di fase pencalonan, di mana mulai dari pencalonan independen dan dukungan partai politik. Soal keabsahan syarat dukungan dan sengketa dalam proses pencalonan itu jadi domain penyelesaian di Bawaslu,” ucapnya.

Abdullah juga mengatakan ada beberapa potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi ketika gelaran Pilkada 2020 di Jabar. Berkaca dari Pemilu sebelumnya, kasus yang rentan terjadi yaitu Daftar pemilih Tetap (DPT) Ganda dan keterlibatan Warga Negara Asing (WNA).

“Jadi kerawanan merupakan bagian dari setiap Pemilu, mulai dari DPT yang tidak memenuhi syarat dan WNA terdaftar Di DPT,” katanya

Potensi kerawanan tersebut, menurut dia menjadi konsentrasi jajarannya untuk terus memperbaharui data – data pemilih baik yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap maupun pindah memilih (baru masuk DPT).

“DPT harus bersih (clear), karena menyangkut keabsahan DPT dan basis perencanaan logistik. Sehingga fungsi DPT selain memastikan hak konstitusional juga memastikan perencanaan logistik utuh, akurat dan tepat,” bebernya.

Namun, secara garis besar, Abdullah menegaskan, hampir seluruh wilayah di Jawa Barat berpotensi kerawanan pelanggaran. Terutama bila terdapat peserta dari jalur incumbent atau petahana.

“Ini potensial rawan semua, karena di beberapa daerah ketika incumbent maju misal ini juga jadi titik kerawanan dan di beberapa daerah itu jadi konflik horizontal. Kemudian intervensi elit lokal terhadap penyelenggara pengawas jadi bagian,” tegasnya.

Ditanya, wilayah paling rawan dari delapan wilayah Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mendatang, Abdullah enggan berspekulasi.

“Kami belum bisa mengutarakan wilayah mana (yang rawan) Saya tidak bisa memprediksi. Namun perlu diketahui apabila di satu wilayah DPTnya besar, maka kemungkinan potensi kerawanan juga besar apalagi bila tidak dikawal,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini menambahkan, pihaknya hadir dalam mengawal demokrasi yang berkualitas. Sehingga, silaturahmi dengan media untuk bersama mengawal pengawasan pesta demokrasi Kota Depok.

“Kami ingin No hoax dan No politik uang. Hal ini sesuai marwah dari media fakta, aktual dan terpercaya. Media sebagai partner untuk kritik saran masukan membangun bawaslu kemarin, hari ini dan mendatang. Mutulisme antara sorotan agenda politik kota dan wahana eksistensi pula untuk Bawaslu yang memiliki visi dan misi yang harus tersampaikan ke masyarakat luas,” kata luli.

Bawaslu memiliki misi, yakni membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid, mengembangkan pola dan metode pengawasan efektif dan efisien, serta memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistemanis dan Integratif berbasis tehnologi.

“Kemudian, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatip (adanya SKPP),” paparnya,

Selanjutnya, meningkatkan Kepercayaan publik atas kualitas Kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan dan penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan, membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu. Dan sambung Luli, visinya adalah terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas.

“Apalah daya Bawaslu tanpa media begitu pula sebaliknya, ibarat sayur tanpa garam kurang rasa kurang varian warna,” pungkas Luli.

Sementara, Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Depok, Dede Selamet Permana mengatakan berdasarkan evaluasi Pemilu serentak 2019 lalu beberapa catatan pelanggaran menjadi perhatian.

Salah satunya, terkait kegiatan kampanye dimana kurang lebih 1.335 kegiatan di Depok yang dinyatakan resmi atau sesuai prosedur dengan melayangkan surat pemberitahuan kampanye secara resmi hanya 1.273.

“Sementara itu, yang kampanye tanpa ijin ada sekitar 62 kegiatan,” jelasnya.

Temuan lainnya, lanjut Dede masih seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT), dugaan money politic, dana kampanye yang tak sesuai dari para calon legislatif.

“Kemudian kami juga menghimpun data mengenai beberapa pelanggaran seperti iklan kampanye diluar jadwal, kekurangan logistik saat pencoblosan, pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan aturan,” paparnya.

Sementara itu, dari sisi hukum pidana Bawaslu Depok menemukan tiga kasus. Ditambah lagi, Pemungutan Suara Ulang (PSU) sempat dilakukan yang disebabkan oleh kesalahan pada pengguna hak pilih.

“PSU dilakukan, karena tujuh pengguna dari luar daerah yang bukan DPT dan bukan juga DPK (Daftar Pemilih Khusus) mencoblos surat suara tanpa menggunakan formulir A5,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

 

You may also read!

ustad beben meninggal

GDC Belum Melayat Ustad Beben

IKHLAS : Orang tua Almarhum Beben, Dedeh Rosdinah saat berbincang dengan kerabatnya di Perum Griya

Read More...
Cabor Faji Kota Depok berprestasi

Mengenal FAJI Depok : Raih Emas di Porda dan Kejurnas (2)

JUARA : Atlet FAJI Depok berfoto bersama saat memenangi Kejurnas FAJI di Tasikmalaya. FOTO :

Read More...
pensi bulan bahasa di SMPN 16 Depok

Pensi Bulan Bahasa di SMPN 16 Depok

PEMBUKAAN : Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin saat membuka kegiatan pentas seni

Read More...

Mobile Sliding Menu