Lahan Keluarga Setiawan Djodi Nunggak PBB

In Metropolis
lahan setiawan djodi nunggak pajak
DIPASANGI PLANG DAN STIKER: Petugas pemasangan plang dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, memasang plang tanda menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lahan milik orang tua seniman Setiawan Djodi. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok kembali  melakukan pemasangan plang dan stiker tanda menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kali ini tim dari Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok melakukan pemasangan plang dan stiker di lahan milik orang tua seniman tanah air Setiawan Djodi, di Jalan Raya Muhtar RT01/05, Bojongsari.

Kepala Bidang Pajak Daerah II, Muhamad Reza mengatakan, pemasangan plang di lahan milik ayah Setiawan Djodi tersebut dikarenakan sudah melakukan penunggakan PBB cukup lama. “Iya, ayahnya Setiawan Djodi. Sudah nunggak sejak 1997,” ucapnya, Senin (2/12).

Tunggakan lahan tersebut sudah mencapai angka lebih dari Rp300 Juta. Padahal saat ini di atas lahan tersebut berdiri kokoh sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sementara itu, jelang akhir tahun 2019, raihan PBB telah mencapai 96,7 persen. Upaya penagihan terus dilakukan, agar Wajib Pajak (WP) yang belum membayar pajak bisa menyelesaikan kewajibannya.

“Untuk capaian PBB baru 96,7 persen. Kita masih memiliki pekerjaan rumah (PR), supaya akhir tahun nanti bisa mencapai 100 persen,” ujar Reza.

Dikatakannya, menurut data yang dihimpun hingga Kamis (21/11), masih terdapat 191.867 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum dibayarkan kewajibannya. Reza mencatat, nilainya mencapai Rp136.055.869.979.

“Jadi, dari total 625.703 SPPT-PBB, yang sudah melaksanakan pembayaran sebanyak 433.836 SPPT dan yang belum bayar 191.867 SPPT. Target kami, jika terkumpul semua, nilainya Rp413.577.611.936,” jelasnya.

Reza menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar WP melunasi tunggakan pajak. Seperti, penagihan aktif dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), pemanggilan oleh Jaksa Pengacara Negara, pemasangan 12 plang atau spanduk dan 1000 stiker bagi WP yang belum melunasi kewajiban PBB.

“Untuk stiker dipasang pada bangunan, sedangkan plang atau spanduk dipasang di tanah kosong. Dengan catatan, sanksi diberikan kepada WP yang tunggakan pajaknya lebih dari Rp100 juta atau akumulatif. Dengan upaya ini, kami optimistis target bisa terkejar sampai akhir tahun,” tutupnya.

Sebelumnya, BKD Kota Depok terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak Asli Daerah (PAD). Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan pemasangan plang tanda penunggakan PBB, terhadap objek pajak yang menunggak pajak. Sehingga diharapkan wajib pajak punya kesadaran untuk membayar PBBnya.

“Pemasangan plang ini merupakan sanksi sosial yang diberikan bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya,” kata Kasubid Penagihan PBB dan BPBTB Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Sony Hendro.

Sony mengatakan, dalam satu minggu ini, pihaknya telah melakukan pemasangan sebelas plang tanda penunggakan PBB di beberapa wilayah Kota Depok. “Di Cimanggis tiga, Cinere tiga, Beji lima,” bebernya.

Setiap objek pajak memiliki jumlah tunggakan yang bervariasi mulai dari ratusan juta hingga miliaran. “Saat ini tunggakan pajak yang terhitung besar itu ada di salah satu objek pajak di Pangkalan Jati Baru, besaran tunggakan Rp1,9 miliar,” ucapnya.

Sony menilai, pemilik objek pajak itu tidak punya itikad baik untuk melunasi tunggakannya, sebab ketika didatangi tim dari BKD, pemilik objek pajak berinisial SSK ini tidak mengakui kepemilikan lahan yang menunggak PBB sebesar Rp1,9 miliar. “Ketika kami tanya yang bersangkutan dia tidak mengaku. Tunggakan pajaknya berlangsung sejak tahun 1998 hingga saat ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika SSK tetap tidak mau mengakui kepemilikan lahan tersebut dan tidak melunasi tunggakan pajaknya, Pemkot Depok akan melakukan penyitaan terhadap lahan yang menjadi objek pajak tersebut. “Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan penyitaan terhadap seluruh objek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya,” tegasnya.

Dia berharap agar seluruh wajib pajak di Depok bisa meningkatkan kesadarannya dalam membayar PBB, sehingga tidak perlu dilakukan pemasangan plang. Apalagi sampai dilakukan penyitaan objek pajak. “Marilah tingkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Selain menghindarkan dari sanksi, pajak juga menjadi sumber pembangunan di Kota Depok,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

ustad beben meninggal

GDC Belum Melayat Ustad Beben

IKHLAS : Orang tua Almarhum Beben, Dedeh Rosdinah saat berbincang dengan kerabatnya di Perum Griya

Read More...
Cabor Faji Kota Depok berprestasi

Mengenal FAJI Depok : Raih Emas di Porda dan Kejurnas (2)

JUARA : Atlet FAJI Depok berfoto bersama saat memenangi Kejurnas FAJI di Tasikmalaya. FOTO :

Read More...
pensi bulan bahasa di SMPN 16 Depok

Pensi Bulan Bahasa di SMPN 16 Depok

PEMBUKAAN : Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin saat membuka kegiatan pentas seni

Read More...

Mobile Sliding Menu