Komitmen Indonesia Terkait Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

In Ruang Publik

 

Oleh: Herman Suparman Simanjuntak

Mahasiswa Prodi Magister Biologi Universitas Nasional Jakarta

 

KEANEKARAGAMAN hayati (kehati) sangat berperan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional disegala aspek atau bidang. Komitmen politik, keselarasan kebijakan serta koordinasi pada tingkat teknis yang sangat dibutuhkan, guna menjamin perlindungan sumberdaya hayati dan juga pemanfaatan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, baik generasi saat ini maupun yang akan datang.

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia telah menunjukkan komitmen dalam pengelolaan serta pemanfaatan kehati pada tataran global dan nasional dengan telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1994.

Dimana tujuan dari CBD adalah pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, juga memperhatikan hak-hak dasar sumber daya, dengan 3 kesepakatan global, yaitu Aichi Targets (target global untuk mengurangi laju kehilangan kehati), Protokol Nagoya (kesepakatan untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik), dan Resource Mobilization sebagai pendukung penting untuk pencapaian target global.

Protokol Nagoya juga telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya.

Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional, yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara yang bersangkutan.

Selain Protokol Nagoya, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Cartagena menjadi Undang-undang nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati).

Tujuan utama dari Protokol Cartagena adalah untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan (transit), penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas OHMG (Organisme Hasil Modifikasi Genetik).

Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen tinggi dalam pelestarian dan pemanfaatan kenaekaragaman hayati (kehati) secara berkelanjutan, ini dibuktikan dengan telah meratifikasi beberapa protokol hasil dari CBD dan  telah memiliki  Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI) yang disusun pada tahun 1993, kemudian dokumen tersebut diperbaharui kembali pada tahun 2003 menjadi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020.

Di tahun 2015, dilaksanakan pemuktahiran kembali menjadi dokumen IBSAP 2015-2020 untuk mengakomodir isu-isu baru yang sesuai dengan dinamika global dan nasional.

Tujuan dari IBSAP 2015-2020 adalah untuk menjadi acuan nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan kehati Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan nasioanal yang berlaku.

Melihat komitmen Indonesia terkait pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tetapi masih banyak spesies yang punah (harimau jawa), dan yang terancam punah (badak sumatera, harimau sumatera, orang utan, pohon tengkawang, pohon belian/ulin). Selain itu, peneliti-peneliti di Indonesia belum mendapakatkan support penuh dalam hal pengembangan hasil-hasil penelitiannya dan sarana prasarana (teknologi) dibandingkan dengan negara-negara lain.

Bioteknologi yang dikembangkan oleh beberapa peneliti seakan-akan dianak tirikan oleh pemerintah, misalnya rekayasa tanaman kebal terhadap serangan hama, tanaman tersebut diberi gen penghasil senyawa endotoksi dari Bacillus Thuringiensis, dan masi banyak lagi temuan-temuan hasil riset yang mendukung dalam pelestarian dan pemanfaatan kehati secara berkelanjutan.

Pemerintah seakan-akan asyik dalam lingkaran politik dan bermain mata dengan para pengusaha atau negara-negara lain guna mendapatkan keuntungan bagi golongan dan dirinya sendiri tanpa melihat dokumen-dokumen atau regulasi yang dikeluarkan dalam pelestarian dan pemanfaatan kehati. Ratifikasi protokol dan IBSAP seakan-akan hanya dokumen komitmen Indonesia kepada dunia. Pemerintah memandang keanekaragaman hayati sebagai sumber daya yang berharga untuk dilikuidasi dalam rangka perolehan devisa, percepatan pertumbuhan ekonomi serta diversifikasi basis perekonomian.

Dengan kata lain, pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan prinsip keruk habis, jual murah dan jual mentah. Oleh sebab itu, kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati meningkat seiring dengan melajunya pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan dan pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang lestari dan berkelanjutan memerlukan tata kelola (good governance) yang baik. Tata kelola yang baik dicirikan oleh pemerintah yang bersih, bertanggung gugat, representatif dan demokratis.

Untuk mencapai tata kelola yang baik dalam pelestarian dan pemanfaatan kehati, perlu dilaksanakan beberapa hal yang juga dapat mendukung dokumen-dokumen atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu; 1). Memperbaiki Kebijakan yang harus berpihak terhadap kehati dan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, karena kebijakan merupakan perangkat peraturan dan ketentuan hukum normatif (baik positif maupun yang telah berlaku umum dan luas seperti norma dan aturan adat) tentang penangnaan krisis keanekaragaman hayati, yang mengatur hak dan kewajiban subyek;

2) Memperbaiki pengelolaan kehati secara massif, karena pengelolaan merupakan perangkat operasional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki sasaran dan tujuan yang diartikulasikan, berikut satuan-satuan tugas, anggaran, kerangka waktu, pemantauan perkembangan serta penilaian hasil capaian;

3) Dukungan dan pelaksanaan Riset yang berkelanjutan, Riset diperlukan karena merupakan perangkat operasional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penggalian data dan informasi yang dibutuhkan bagi tindakan-tindakan kebijakan, pengelolaan, komunikasi dan pengembangan kapasitas; 4) Memperbaiki cara Komunikasi baik ditingkat nasional maupun daerah, karena komunikasi adalah strategi penyampaian pesan yang bertujuan mendukung efektifitas tegaknya kebijakan, terlaksananya pengelolaan, menginformasikan hasil riset dari prakarsa penanganan krisis keanekaragaman hayati; dan 5) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, penting dilaksanakan karena sebagai strategi penguatan kemampuan individu (skill, knowledge, attitude atau SKA) untuk memenuhi kebutuhan efektifitas dan dinamika pengelolaan sepanjang waktu.

Jika hal-hal diatas dapat dilaksanakan, maka kehati di Indonesia dapat terlestariakan, bencana alam tidak akan terjadi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. (*)

 

You may also read!

ustad beben meninggal

GDC Belum Melayat Ustad Beben

IKHLAS : Orang tua Almarhum Beben, Dedeh Rosdinah saat berbincang dengan kerabatnya di Perum Griya

Read More...
Cabor Faji Kota Depok berprestasi

Mengenal FAJI Depok : Raih Emas di Porda dan Kejurnas (2)

JUARA : Atlet FAJI Depok berfoto bersama saat memenangi Kejurnas FAJI di Tasikmalaya. FOTO :

Read More...
pensi bulan bahasa di SMPN 16 Depok

Pensi Bulan Bahasa di SMPN 16 Depok

PEMBUKAAN : Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin saat membuka kegiatan pentas seni

Read More...

Mobile Sliding Menu