Analisis Keputusan Pemindahan Ibu Kota dan Spekulasi Dampak yang Dapat Ditimbulkan

In Ruang Publik

 

Oleh:

Adiguna Hutama (1806184730)

Bima Eka Restu Irawan (1806184724)

Brilian Wijaya (1806216032)

Reno Marliando Bendriks Mayor (1706103581)

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Angkatan 2018.

Pembina: Lina Miftahul Jannah                                            

 

WACANA pemindahan Ibu Kota Indonesia kembali digaungkan oleh Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu Joko Widodo. Menurut beliau, gagasan pemindahan Ibu Kota Indonesia merupakan gagasan lama, bahkan sejak era Presiden Soekarno.

Beliau juga menuturkan bahwa sebagai bangsa yang besar yang sudah merdeka selama 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibu Kotanya. Presiden Joko Widodo memerintahkan Bappenas untuk mengkaji beberapa wilayah yang dianggap layak menjadi Ibukota yang baru. Setelah dilakukan pengkajian, akhirnya pemerintah mendapat kesimpulan bahwa lokasi Ibu Kota baru yang ideal adalah di Kalimantan Timur.

Dipilihnya kalimantan Timur didukung oleh beberapa faktor, yaitu tanah Kalimantan Timur yang minim akan resiko bencana, berada di tengah-tengah Indonesia demi mewujudkan  Indonesia-Sentris, dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan, Infrastruktur nya sudah terhitung lengkap dan Pemerintah sudah menguasai tanah Kalimantan Timur sebesar 180.000 Ha. Proses pengkajian masih terus berlangsung dan akan terus dikaji sampai mendapatkan hasil terbaik.

Senin (26/8) siang, dengan didampingi jajaran menteri terkait dan Gubernur DKI Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota baru, yakni sebagian Penajam  Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Keduanya merupakan kabupaten di Kalimantan Timur. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut pemindahan ibu kota negara saat ini sudah mendesak. Pertimbangannya beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat berat. Pemerintah tak ingin membuat beban berat itu bertambah dan terus-menerus ditanggung Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa juga makin meningkat.

Menurut Presiden Joko Widodo, pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa dapat mendorong pembangunan, ekonomi, dan pendidikan yang lebih merata, sesuai dengan visi yang beliau bawa, yaitu Indonesia-Sentris. Jakarta saat ini tidak hanya sebagai Ibu Kota, tetapi juga sebagai pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa. Beban sebanyak itu dirasa sudah terlalu berat dan Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban berat tersebut. Memindahkan pusat pemerintahan dapat membantu Jakarta menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini tidak dapat terselesaikan, seperti kemacetan, polusi, banjir, dan kepadatan penduduk. Selain itu, beban pulau Jawa yang hanya 6% luas Indonesia tetapi dihuni oleh 54% total penduduk juga akan berkurang. Pulau Jawa juga berada di area cincin api bencana yang rentan terhadap gempa bumi, gunung meletus dan tsunami. Ibu Kota baru akan mencerminkan Kebhinekaan dan kekayaan alam Indonesia, serta pembangunan yang bersahabat dengan alam, dengan Ibu Kota yang akan menjadi simbol bagi Indonesia Maju. Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke wilayah yang bersinggungan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari sisi hukum ketatanegaraan, tindakan hukum pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, wacana pemindahan Ibu Kota ini sejatinya sudah dicanangkan pada saat masa penjajahan Belanda, tepatnya pada masa Gubernur Jendral Herman Willem Daendels (1762-1818).

Pada waktu itu, Deandels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, yang dulu masih bernama Batavia, ke Surabaya. Alasan pertama usulan tersebut adalah kesehatan. Batavia dianggap sebagai sumber penyakit malaria dan kolera yang membuat banyak orang Belanda sakit, sehingga Batavia dijuluki sebagai kuburan orang Belanda. Selain itu, Batavia dianggap rentan terhadap serangan dari laut. Sementara itu, di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun, rencana itu akhirnya kandas di tengah jalan. Wacana ini kembali mencuat di zaman Gubernur Jendral J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921). Seorang ahli kesehatan dari Belanda, Hendrik Freek Tilema, menyatakan bahwa Batavia tidak layak menjadi pusat pemerintahan. Bagi Hendrik, Jakarta sebagai kota pelabuhan memiliki hawa panas, lembap, dan mudah terjangkit wabah. Dia lantas mengusulkan Bandung sebagai alternatif ibu kota Hindia Belanda. Gubernur Jendral mengiyakan. Namun sekali lagi, usaha tersebut tidak pernah benar-benar terealisasi. Beralih ke masa kemerdekaan, ibu kota Republik Indonesia memang sudah sempat berpindah beberapa kali. Namun, perpindahan ibu kota itu lebih dikarenakan keadaan darurat daripada perencanaan yang matang. Ibu kota yang awalnya bertempat di Jakarta pindah ke Yogyakarta karena diserbu Belanda, dan kembali pindah ke Bukittinggi karena kembali diserbu  Belanda. Setelah itu, wacana pemindahan ibu kota kembali dilontarkan, kali ini oleh Presiden Soekarno. Nama Palangkaraya di Kalimantan Tengah mencuat sebagai ibu kota alternatif. Soekarno memilih nama Palangkaraya untuk calon ibu kota itu, yang berarti “tempat suci, mulia, dan agung”. Soekarno kemudian memancangkan tiang pertama pembangunan Palangkaraya pada 17 Juli 1957.

Namun belakangan, Soekarno sendiri pula yang menutup  kemungkinan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota. Dalam pidato peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964, Soekarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara lewat UU No.10 Tahun 1964. Setelah Soekarno jatuh, wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka. Di era Orde Baru, Soeharto ingin memindahkan ibu kota ke wilayah Jonggol, Jawa Barat.

Pemilihan Jonggol disebut cukup strategis karena jaraknya tak jauh dari Jakarta. Presiden Soeharto bahkan pernah mengeluarkan Keppres mengenai pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri. Namun tidak lama kemudian Soeharto jatuh dan wacana tersebut kembali ditunda. Pada era reformasi, wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, SBY melangkah lebih maju dengan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota. Akhirnya didapatkan tiga alternatif , yaitu tetap di Jakarta, pindah dekat Jakarta, atau pindah ke luar Jawa. Namun, selama dua periode pemerintahannya, hasil kajian tak pernah diungkap secara menyeluruh ke publik.

Tidak jelas kemana muara wacana SBY ini hingga SBY turun dari tahta pada 2014 (Liputan6, 2019). Rezim berganti, tetapi wacana tidak juga ditindak lanjuti. Pada 2017, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, wacana pemindahan ibu kota negara kembali ramai diperbincangkan. Seperti biasa, rencana pemindahan ibu kota pun menuai banyak pro dan kontra. Namun, tak lama kemudian isu ini tidak diteruskan dan kembali redup. Baru saat Pemilu Serentak 2019 usai, isu ini kembali diangkat. Tepatnya pada 29 April 2019, Jokowi kembali melontarkan gagasan pemindahan ibu kota, kali ini dengan nada yang lebih serius. Karena Presiden Jokowi di banyak kesempatan, sering melontararkan harapan terkait pemindahan ibu kota ini. Visi presiden Jokowi terkait ibu kota Indonesia yang baru yaitu ibu kota ini diharapkan  dapat mencerminkan sebagai kota masa depan. Kota ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan daerah diluar Jawa. Serta, kota ini diharapkan dapat mengaplikasikan teknologi dan inovasi yang benar-benar mencerminkan kota masa depan yang contohnya seperti kota yang warganya mobilisasi dengan transportasi publik yang bebas emisi, kota yang dikelilingi oleh hutan kota, dan kota yang menerapkan konsep smart city secara seutuhnya.

Urgensi Pemindahan Ibu Kota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menyampaikan tiga pilihan dalam hal penentuan lokasi ibu kota baru, dalam hasil kajian tersebut telah diberikan dari jauh hari sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 (CNNIndonesia, 2019) Adapun lokasi yang  disebutkan berada pada:

  1. Tetap di Jakarta;
  2. Dalam radius 50-70 km dari Jakarta; atau
  3. Luar Pulau Jawa, mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

Dalam ratas yang diadakan oleh Presiden Joko Widodo, ia memilih penentuan ibu kota baru berada diluar pulau Jawa. Kepala Bappenas menambahkan bahwa pertimbangan hal tersebut sudah didasari pula dengan apa yang pernah dilakukan oleh negara lain seperti Brazil, Korea, dan Kazakhstan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mulai melakukan berbagai langkah konkret dalam mempersiapkan pemindahan ibu kota yang diproyeksikan akan siap dihuni pada tahun 2024 (Detik, 2019). Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo, melakukan peninjauan  langsung ke lokasi calon ibu kota, yakni Bukit Soeharto yang berada pada Provinsi Kalimantan Timur. Didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Timur, presiden juga melakukan obrolan ringan dan mendapatkan kecocokan salah satunya karena sudah ada dua bandara yang terletak di dekat lokasi tersebut. Namun, tidak hanya itu, presiden melanjutkan perjalanan dan melakukan peninjauan langsung ke Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga mempunyai Kota Palangkaraya  sebagai nama kuat menjadi lokasi ibu kota baru.

Munculnya dua pilihan lokasi ibu kota baru tersebut diharapkan dapat menyelesaikan apa yang telah menjadi masalah ketika Jakarta masih menjadi ibu kota. Indonesia-sentris adalah suatu konsep strategis pemerintah pusat guna mengoptimalkan pembangunan yang merata di seluruh bagian Indonesia. Salah satu pemicunya adalah dengan memperhatikan populasi yang kian     meluap di pulau Jawa sehingga dengan memindahkan pusat pemerintahan dinilai akan menjadi pemicu bertumbuh serta berkembangnya populasi penduduk di daerah lain. Diketahui sebanyak 56,56% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa sedangkan Kalimantan memiliki angka penduduk Indonesia dibawah 7% (BPS, 2016).

Pada akhirnya Presiden Joko Widodo menyatakan akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Namun wacana pemindahan ibu kota ini bukan lah sesuatu yang mendesak dan harus dipertimbangkan dengan matang karena terdapat empat hal ini.

Pertama, meski anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun serta tidak menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), namun nilai ini sangatlah fantastis dan tidak tepat alokasi. Dana sebesar itu akan jauh lebih baik digunakan untuk mengatasi permasalahan  ekonomi yang lebih urgen yang dihadapi Indonesia saat ini. Pemerintah seharusnya lebih  berfokus saja pada target yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang lebih berkualitas. Menurut Berita Resmi Statistik Nomor 41/05/XXII yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada 6 Mei 2019, tenaga kerja Indonesia yang lulus pendidikan diploma dan universitas hanya sebesar 12,57 persen.

Mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah, yaitu 40,51 persen berpendidikan sekolah dasar ke bawah dan 46,92 persen lulus sekolah menengah. Data Human Capital Index (HCI) Indonesia pada 2019 dari Bank Dunia sebesar 0,53. Angka ini berada di bawah rata-rata HCI dunia yang sebesar 0,57. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan terhambat peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Tak mengherankan jika sejak 1985 Indonesia masih terus terperangkap dalam kelompok negara lower middle income, padahal berpeluang untuk naik ke upper middle income jika bisa memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi pada 2020-2035 mendatang.

Melimpahnya jumlah penduduk dalam usia produktif (bonus demografi) harus dibekali juga tentunya dengan tingkat pendidikan yang berkualitas agar bisa lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di pasar tenaga kerja yang tentunya akan  lebih berat di masa mendatang. Sebaliknya, jika masih berpendidikan rendah, bonus itu akan menjadi beban pemerintah yang sangat berat karena tingkat pengangguran sangat mungkin  meningkat dengan drastis.

Kedua, pemerataan setelah pemindahan ibu kota tidak akan terjadi dalam waktu sekejap saja. Badan Pusat Statistik mencatat rasio Gini Indonesia selama 2002-2019 berkisar antara 0,3 dan 0,4. Jika rasio Gini semakin mendekati angka 1, ketimpangan yang terjadi makin besar. Selama 17 tahun, tidak ada perubahan yang signifikan dalam penurunan ketimpangan di negeri

ini. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan adalah meningkatkan upah minimum tenaga kerja, terutama pekerja yang berpendapatan rendah, agar mereka dapat keluar dari kelompok masyarakat miskin.

Cara lain adalah meningkatkan penerimaan dari pajak, kemudian mengalokasikannya untuk memperbanyak lapangan kerja. Pemerataan juga akan terjadi dengan meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga diharapkan ketimpangan pendidikan  antar-generasi berkurang.

Ketiga, pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial dan strategi perencanaan serta implementasinya (Anderson, 1975). Maka, kebijakan publik tidak dapat diputuskan hanya oleh satu organisasi, tapi juga harus melibatkan negosiasi, bargaining, dan mengakomodasi berbagai kepentingan agar program tersebut dapat diformulasikan dan diimplementasikan dengan baik. Dengan kata lain, pengambilan kebijakan publik tidaklah sederhana, tapi membutuhkan proses dinamis yang kompleks karena melibatkan serangkaian action dan inaction dari kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan di tahapan yang berbeda.

Karena itu, wacana pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai satu-satunya pengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil juga harus melibatkan kementerian lain, lembaga legislatif, swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, mengingat dampaknya yang luas bagi Indonesia.

Keempat, wacana pemindahan ibu kota harus berdasarkan kajian akademik yang obyektif. Dalam kajian Bappenas dijelaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota dibuat berdasarkan opini publik. Namun ternyata keputusan tersebut hanya diambil berdasarkan persepsi sembilan orang (tiga orang menolak dan enam mendukung). Hal ini tentu sangat subyektif dan lemah. Adapun analisis biaya dan manfaatnya dilakukan secara kualitatif-ini membuat tidak ada ukuran yang jelas mengenai dampak pemindahan ibu kota. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan publik berdasarkan naskah akademik yang obyektif dan detail yang lengkap, dengan seberapa besar dampaknya di berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, keamanan, dan budaya.

Kajian ini juga harus disertai perbandingan dengan negara-negara lain agar pemerintah bisa belajar bagaimana kasus pemindahan ibu kota di negara lain sukses atau gagal. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensi pemindahan ibu kota, mengingat masih banyak permasalahan ekonomi yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Wacana pemindahan ibu kota harus diputuskan bersama-sama, mengingat kebijakan publik ini berdampak sangat luas bagi masyarakat Indonesia.

Spekulasi Dampak

Pemindahan ibukota negara Indonesia memang sudah marak terdengar dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, wacana ini timbul-tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang, namun hal ini baru dapat terealisasikan pada masa pemerintahan Jokowi Dodo. Dari keputusan Presiden memindahkan ibukota negara ini tentunya banyak hal yang mempengaruhi serta dampaknya terhadap negara Indonesia dari berbagai aspek. Rencana pemindahan ibu kota tercetus menimbang peluang Indonesia menjadi negara maju dan kompetisi global yang semakin ketat.

“Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis,” sebut Jokowi. Di sisi lain, Jokowi juga menyadari bahwa pemindahan ibu kota merupakan proses yang panjang dan membutuhkan biaya besar.

Oleh karena ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas rencana pemindahan ibukota. Menanggapi rencana pemindahan ibukota ini, pengamat ekonomi dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) -Bhima Yudhistira Adhinegara, sepakat bahwa gagasan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya pemindahan ibu kota dalam jangka panjang, cost (biaya)-nya memang sangat besar dan kalau ini membebani APBN, maupun APBD dengan kondisi anggaran yang sekarang masih defisit, saya khawatir utang kita akan semakin banyak, Dan itu menjadi kurang produktif. Sementara dari sisi anggaran belanja pemerintah, Bhima menilai jika rencana pemindahan ini terealisasi maka akan terjadi pembengkakan anggaran yang sangat besar di tahun 2020.

Memperingatkan agar pembangunan ibu kota baru itu tidak bersumber dari utang. Karena kalau pembangunannya dari utang, terutama karena sekarang kita bayar utang dengan bunga yang cukup mahal, tertinggi se-Asia Pasifik, di atas 7-8 persen, maka ini akan bisa menjadikan ruang fiskal semakin sempit. Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak terburu-buru dalam mewujudkan rencana pemindahan ibu kota. Menurut INDEF, pemindahan ibukota bukannya tidak memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Namun, hal itu hanya bersifat jangka pendek. Positifnya salah satunya bisa memunculkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Karena ketika pindah, maka ada proyek konstruksi di situ yang bisa melibatkan warga lokal atau tenaga kerja lokal, bahan bakunya juga kemudian dari lokal. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan akan lebih banyak mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari Pemerintah. Padahal kita tahu porsi belanja Pemerintah terhadap produk domestik bruto itu hanya sekitar 9 persen artinya porsi pertumbuhan ekonomi yang diciptakan Pemerintah menjadi tidak signifikan. Sedangkan paling signifikan sebagian besar dari swasta. Ibu kota yang berpindah tidak menjamin adanya perpindahan kawasan industri. Sehingga belum tentu ada korelasi sehingga efek positifnya hanya bersifat jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, solusinya bukan pindah ibu kota.

“Yang di khawatirkan dengan pemindahan ibu kota, akan banyak muncul mafia-mafia tanah dan calo-calo tanah yang bermain. Dan mereka ini bermain dengan spekulasi-spekulasi tanah sehingga harga tanahnya akan menjadi lebih mahal. Jika hal itu terjadi, dapat di prediksi masyarakat di sekitar ibu kota baru akan dirugikan dan kondisi itu akan turut menciptakan  inflasi.

Kesimpulan

Pemindahan ibu kota cepat atau lambat memang harus dilakukan dan direalisasikan, dikarenakan begitu banyak beban yang ditanggung oleh Jakarta sebagai ibu kota saat ini. Pemindahan ibu kota juga harus dilakukan untuk pemerataan penduduk agar populasi tidak menggumpal di satu daerah saja, penyebaran ekonomi, pembangunan dan pendidikan, serta sebagai simbol untuk indonesia-sentris yang selama ini tidak mencerminkan hal tersebut dikarenakan pembagunan hanya berpusat di pulau Jawa. (*)

 

You may also read!

Waspada Bahaya Bahan Tambahan Makanan

  Oleh: Fauzan Solihin Mahasiswa STIKIM Jakarta   HAMPIR semua makanan atau minuman yang ada dijual di pasaran kini banyak mengandung Bahan Tambahan

Read More...
dahlan iskan

Arwana 6 T

  Oleh: Dahlan Iskan   ORANG pun mencibir: beli ikan arwana kok sampai Rp6 triliun.  Saya tidak akan menyalahkan arwana. Juga tidak

Read More...
Ketua LSM Kapok, Kasno

Elektabilitas Masih Tinggi

Ketua LSM Kapok, Kasno   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Rilis DPD PKS Kota Depok yang mengerucutkan tiga kader

Read More...

Mobile Sliding Menu