TP4D Cegah Aksi Minta Jatah

In Metropolis
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Kosasih.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di pembukaan Rakornas Indonesia Maju di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11), menyoroti penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum.

Jokowi menilai, penegak hukum korup sangat mengganggu pembangunan investasi di daerah. Terkait hal ini, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Kosasih mengaku, lembaganya bersih dari aksi bagi jatah proyek.

“Tidak ada itu, semua berjalan sesuai prosedur hukum,” tutur Kosasih kepada Radar Depok.

Namun, jika memang ditemukan aksi minta jatah, itu hanya oknum yang menfaatkan. “Kalau ada itu hanya oknum, silakan proses oknumnya, tidak ada kaitannya dengan instansi kejaksaan,” tukas Kosasih.

Soal Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang diciptakan khusus untuk mengawal proses pembangunan dianggap mampu mencegah aksi minta jatah. Tapi tidak menutup kemungkinan aksi tersebut tak luput dari aksi minta jatah.

“TP4D justru diciptakan untuk mencegah aksi minta jatah,” kata Kosasih.

Dia juga mengatakan TP4D tidak mengawal seluruh proyek milik Pemkot Depok. Hanya beberapa yang diminta pihak pemerintah. “Hanya beberapa yang dianggap strategis yang di kawal TP4D,” kata Kosasih.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan, lembaganya mendukung penuh visi misi presiden dalam hal peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, para pimpinan akan menindak tegas jajarannya yang bermain-main dengan kedudukannya.

“Pimpinan Kejaksaan RI menyatakan tidak akan mentolelir dan akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan RI,” kata Mukri.

Mukri menuturkan, pimpinan Kejaksaan Agung tak ingin pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan malah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh Kepala Daerah baik itu Gubernur, Walikota, maupun Bupati tidak memenuhi permintaan oknum kejaksaan yang nakal.

“Tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan atau barang termasuk intimidasi, intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di Iingkungan Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

Pemerintah daerah diminta berbuat tegas kepada oknum Kepala Kejaksaan tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Pegawai Kejaksaan atau pihak-pihak lain yang mengatasnamakan personil Kejaksaan RI. Bagi yang merasa diperas atau diminta proyek untuk segera membuat laporan kepada Kejaksaan RI.

Laporan yang dibuat harus disertai dengan data identitas pelapor, identitas terlapor, kronologis kejadian serta data pendukung yang relevan. Hal itu dibutuhkan untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penanganan pengaduan.

“Kami akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor sepanjang laporan diIakukan berdasarkan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Mukri. (rd)

 

Jurnalis :  Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

gantung diri di pancoranmas

Gantung Diri di Pohon Belimbing

AKIBAT DEPRESI : Jasad Jaelani (36), pria yang nekad gantung diri, masih menggantung di pohon,

Read More...
pelatihan guru di sawangan

K3S Sawangan Latihan Bikin Soal US

LATIHAN : Ketua Pelaksana, Amir N memberikan sambutan dalam Pembinaan Teknis Pengembangan dan Penyusunan Soal

Read More...
kebakaran gedung DPR

Ternyata Bukan Kebakaran yang Jadi Penyebab Gedung DPR Berasap

Asap di gedung DPR diduga berasal dari lantai 2.   JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar

Read More...

Mobile Sliding Menu