2020 SPP SMA-SMK di Depok Gratis

In Pendidikan
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan Kota Depok, Aang Karyana
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan Kota Depok, Aang Karyana.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), akan digratiskan untuk SMA dan SMK mulai tahun ajaran baru pada Juli 2020.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 2 Dinas Pendidikan Kota Depok, Aang Karyana menyebutkan, pelaksanaan SPP gratis tersebut mulai berlaku pada Juli 2020.

Namun, untuk rinciannya ia masih menunggu petunjuk teknis. Meski secara global kegiatan ini sama seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aang menilai, adanya program tersebut dapat membantu orang tua guna meringankan biaya pendidikan anak-anaknya.

“Dari segi pembiayaan sudah dianggarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, sedang disusun juga petunjuk teknisnya,” ungkap Aang kepada Radar Depok, Kamis (28/11).

Aang menyebutkan, sesuai data Dapodik pada 28 November 2019, jumlah siswa SMA Negeri dan SMK Negeri yang ada di wilayah Kota Depok sebanyak 18.112 siswa.

“Dari Jumlah tersebut, terbagi menjadi, siswa SMAN dengan jumlah 13.764 sedangkan SMKN 4.348,” tuturnya.

Terkait besaran biaya, Aang menegaskan, belum bisa menyampaikan. Karena, masih menunggu edaran resmi dari pimpinan pusat dan petunjuk teknisnya.

Kabar gembira ini juga disambut gembira oleh stakeholder pendidikan di Kota Depok. Kepala SMA Negeri 2 Kota Depok, Rahmat Muhammad mengaku, senang dengan kabar digratiskannya SPP oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

“Tentunya saya senang dengan kabar itu. Hanya saja butuh dikaji ulang anggarannya. Agar nanti tidak salah penghitungan dalam pemenuhan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” tutur Rahmat kepada Radar Depok, Kamis (28/11).

Senada, Kepala SMK Negeri 3 Kota Depok, Lusi Triana mengatakan, kebijakan baru tersebut akan membantu siswa dan siswa semakin semangat dalam belajar meraih cita-cita.

“Pastinya saya ikut senang, dan berterima kasih bila Pemprov bisa memenuhi kebutuhan sekolah tanpa memberatkan orang tua,” tutur Lusi kepada Radar Depok.

Tetapi Lusi berharap, kebutuhan sekolah dapat terpenuhi dan dampaknya bisa membantu siswa yang membutuhkan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, selain SPP gratis, siswa yang tidak mampu, tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDBB) dan akhirnya masuk sekolah swasta juga akan diberi bantuan keuangan. Demikian juga siswa yang bersekolah di Madrasah Aliyah (MA). Bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag).

“Satu highlights terbesar adalah Alhamdulillah bisa dimulainya SPP kalau istilah dulu, kalau sekarang namanya Iuran Bulanan Peserta Didik atau IBPD istilah barunya untuk SMA dan SMK negeri,” ucap Emil—sapaan Ridwan Kamil—di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/11).

Emil menyebut, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggratiskan SPP mencapai angka Rp1,4 triliun tiap tahun. Namun, untuk tahun depan anggaran yang dikeluarkan baru Rp700 miliar karena SPP baru digratiskan pada pertengahan bulan.

“Ya besar kecil mah relatif ini kan hasil hibah bansos. Dulu-dulu hibah bansos banyak sekali sekarang kita cukupkan efisienkan secukupnya sehingga menemukan ruang Rp1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP. Tapi karena dimulainya di bukan Juli maka 1,4 dibagi dua berarti 700-an dulu,” paparnya.

Dirinya pun berharap, penerapan biaya gratis SPP dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat, H.M Hasbullah Rahmad bersyukur dalam APBD 2020 menggratiskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP gratis untuk peserta didik tingkat SMA dan sederajat di provinsi itu akan dimulai tahun ajaran baru Juli 2020.

“Alhamdulillah, mulai tahun depan SPP untuk SMA Negeri dan sederajat gratis, ini dari hasil pembahasan RAPBD yang telah diparipurnakan 27 November,” kata Hasbullah.

Ia melanjutkan, anggaran yang dialokasikan untuk SPP tersebut mencapai Rp1,4 triliun dan kebijakan itu tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri. Tetapi, juga bagi siswa yang tidak lolos PPDB untuk difasilitasi yang bersekolah di swasta.

“Ini bagi siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB atau siswa SMA swasta ada bantuan agar mereka bisa bersekolah di swasta. Sedangkan untuk MA, bantuannya sama, hanya penyalurannya melalui Kanwil Kemenag Jabar,” lanjut dewan Dapil Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, dengan program dari provinsi ini, kualitas dan mutu pendidikan di Depok dapat meningkat. Selain itu, SDM lulusan Depok bisa lebih banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

“Kami berharap ini menjadi kabar baik untuk warga Depok dan Jabar pada umumnya. Sehingga, kedepannya kualitas SDM di Jabar makin meningkat,” harapnya.

Ia mengungkapkan, di Depok sendiri masih memiliki pekerjaan rumah, khususnya pembangunan gedung sekolah menengah atas negeri. Sebab, masih ada kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri dan jika masih menggunakan sistem zonasi, mereka kecamatannya tidak ada sekolah SMA Negeri atau sederajat akan kesulitan.

“Ini yang bertahap akan kami perjuangkan. Depok masih kurang jumlah sekolah negeri, insha Allah tahun depan dibangun satu gedung sekolah baru di Depok,” pungkasnya. (*)

 

Jurnalis : Tim Radar Depok

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

pasangan mesum kegep di depok

20 Pasangan Mesum Kegep di Depok

DIBINA : Puluhan yang terjaring razia Satpol PP di bawa ke kantor Satpo PP Kota

Read More...
Korban kecelakaan di RSUD Kota Depok

Cerita Dibalik Insiden Kecelakaan Kader Posyandu Boponter di  Ngarok, Ciater

PENANGANAN : Salah seorang korban luka ringan mendapatkan penanganan dari tim kesehatan di RSUD Kota

Read More...
Konfrensi pers RSUD Depok

RSUD Kota Depok Tangani 13 Korban Luka Ringan

BERIKAN PENJELASAN : Dirut RSUD Kota Depok,  Devi Mayori melakukan konferensi pers terkait pasien luka

Read More...

Mobile Sliding Menu