Wow, 119 Kepala Daerah dari 25 Provinsi Terlibat Korupsi

In nasional, Utama
ILUSTRASI

 

JAKARTA – Daftar kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus bertambah, usai Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara ditahan. Berdasarkan data KPK, Agung merupakan kepala daerah ke-119 yang diproses oleh KPK sejak lembaga antirasuah itu berdiri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, 47 kepala daerah dari total 119, ditangani berawal dari giat operasi senyap. Jika dipersentasekan, sudah 39,4 persen kepala daerah yang terjerat dari giat OTT KPK.

“Sehingga tidak sepenuhnya benar jika seluruh kepala daerah diproses melalui OTT,” kata Febri, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Meski demikian, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, terdapat tujuh kepala daerah yang diproses KPK berawal dari giat operasi senyap. Ketujuh kepala daerah itu yakni mantan Bupati Kabupaten Mesuji Khamami yang diringkus KPK pada 23 Januari 2019, mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip terjaring OTT pada 30 April 2019.

Kemudian, mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjerat oleh KPK pada 10 Juli 2019, mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring OTT pada 26 Juli 2019, Bupati Kabupaten Muara Enim Ahmad Yani tertangkap tangan pada 2 September 2019, mantan Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot terjerat KPK pada 3 September 2019, teranyar Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring OTT pada 6 Oktober 2019.

Jika melihat skala lebih luas, dari 119 kepala daerah yang diproses KPK, lanjut Febri, setidaknya terdapat 25 provinsi kepala daerah terlibat melakukan praktik rasuah. Rinciannya, Aceh empat tersangka, Bengkulu tiga tersangka, Jawa Barat 14 tersangka, Banten 4 tersangka, Jawa Tengah sepuluh tersangka, Jawa Timur 14 tersangka.

Kemudian, Kalimantan Selatan satu tersangka, Kalimantan Tengah dua tersangka, Kalimantan Timur lima tersangka, Kalimantan Barat satu tersangka, Maluku Utara tiga tersangka, NTB tiga tersangka, NTT dua tersangka, Papua lima tersangka, Riau enam tersangka, Kepulauan Riau empat tersangka, Sulawesi Selatan dua tersangka, Sulawesi Tengah satu tersangka, Sulawesi Tenggara enam tersangka.

Selanjutnya, Sulawesi Utara empat tersangka, Sumatera Selatan tujuh tersangka, Sumatera Utara 12 tersangka, Jambi satu tersangka, Lampung empat tersangka, dan Sumatera Barat satu tersangka. Dapat diartikan, hanya sembilan dari 34 provinsi di Indonesia kepala daerah yang tidak terjerat praktik rasuah. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Puskesmas Kemirimuka Sempatkan 10 Menit untuk Peregangan

SENAM : Puskesmas Kemirimuka melakukan gerak peregangan 10 Menit disela-sela pelayanan. FOTO : GHEA PATTIA/RADARDEPOK   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Jumat Kaya Manfaat di SMPN 22 Depok

SEHAT : Guru dan siswa SMPN 22 Depok sedang melakukan senam bersama, Jumat (18/10). FOTO

Read More...

Lulusan Pesantren Makin Mendapat Pengakuan dari Negara

ILUSTRASI   JAKARTA - Disahkannya UU Pesantren memberikan ruang pengakuan bagi santri setelah menamatkan studinya. Pasalnya, selama

Read More...

Mobile Sliding Menu