Tumpukan PR Dunia Pendidikan untuk Nadiem

In Pendidikan
Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim.

 

JAKARTA – Berbagai harapan bermunculan setelah ditunjuknya Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya datang dari Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih yang berharap Nadiem bisa menyelesaikan berbagai masalah yang menghantui bidang pendidikan Indonesia.

“Bukan sekadar kursi menteri yang akan diduduki Mas Nadiem, tetapi juga meja dengan setumpuk pekerjaan rumah di depannya,” ujar Fikri, Kamis (24/10).

Salah satu yang menjadi tugas berat Nadiem sesuai diamanatkan langsung presiden adalah sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, khususnya menghadapi dunia kerja. Presiden juga menegaskan, kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan dasar.


Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika dan sains yang bisa menjadi pijakan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Fikri, presiden mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebesar 6,99 juta orang, atau 5,34 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 131,01 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, lulusan SMK menganggur menyumbang 11,24 persen, sementara lulusan SMA menganggur mengambil porsi 7,95 persen.

Melihat data tersebut, Fikri menilai pemerintah menyadari ada target yang meleset dalam program lima tahun ke belakang. Terutama terkait revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai solusi untuk menciptakan SDM siap kerja, sekaligus menekan angka pengangguran.

“Anehnya lagi, lulusan SMK malah lebih banyak menganggur ketimbang lulusan SMA,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Fikri mensinyalir hal itu karena minimnya daya serap lapangan kerja yang cukup bagi lulusan SMK yang digenjot selama lima tahun terakhir.

“Jumlah lulusan terus bertambah, tetapi yang menyerap tidak ada karena tidak ada koneksi, link and match antara kebutuhan di industri dengan jurusan yang tersedia,” ungkapnya.

Tantangan berikutnya menurut Fikri adalah bagaimana direktorat SMK punya data berapa jumlah kebutuhan industri sebenarnya, baru kemudian jurusan yang sesuai kebutuhan dibuka.

Selain masalah SMK, kata Fikri, masih terdapat kesenjangan kesempatan bersekolah dan menikmati infrastruktur pendidikan yang sudah digelontorkan APBN dalam lima tahun terakhir. Data Panitia Kerja Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah di Komisi X DPR pada 2018 menemukan, masih terdapat 1,3 juta ruang kelas (75 persen dari total 1,8 juta) di seluruh Indonesia yang rusak.

“Dan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, butuh 10 tahun lamanya agar seluruhnya bisa diperbaiki,” imbuh Fikri.

Masalah pemerataan pun tidak kalah besar.  Menurut data neraca pendidikan daerah 2016 oleh Kemendikbud, anggaran pendidikan dalam APBD hanya dianggarkan kurang dari 10 persen di 33 provinsi.

“Bahkan di Papua hanya 1,4 persen,” tegas Fikri.

Padahal, perundang-undangan mewajibkan alokasi anggaran pendidikan di daerah minimal 22 persen. Kata Fikri, belum lagi bicara bagaimana kondisi di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Belum soal jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2019 mencatat, saat ini masih terdapat 4,5 juta anak di Indonesia putus sekolah.

“Terlepas dari data tersebut campuran atau tidak, angka partisipasi kasar atau murni, tetapi ini merupakan realita terkini kondisi anak usia sekolah di Indonesia,” ujar Fikri.

Terkait guru sebagai kunci pencetak SDM berkualitas, tiap tahunnya diperkirakan ada 70 ribu orang  yang memasuki masa pensiun, sedangkan pemerintah masih menerapkan kebijakan ketat terhadap pengangkatan ASN.

Selain itu, pemerintah daerah terus ditekan agar tidak mengangkat tenaga honorer baru. Kebijakan ini dinilai saling bertentangan dengan kondisi lapangan, yakni kurangnya tenaga guru di sekolah. Bahkan, mantan Mendikbud Muhajir menyarankan untuk memperpanjang masa kerja guru yang telah pensiun.

“Masalah-masalah ini sudah cukup kompleks untuk diselesaikan oleh siapa pun menterinya. Diperlukan komitmen yang besar untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, serta pemenuhan anggaran sebesar 20 persen dari APBN,” pungkasnya. (jpnn/rd)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

akar rumput disinfektan

Akar Rumput Berbagi Lawan Covid-19

SEMPROTKAN DISINFEKTAN : Tim Akar Rumput Gerakan Berbagi Kebaikan melakukan penyemprotan cairan disifektan di sejumlah

Read More...
ilustrasi virus korona size kecil

Data Minggu (5/4) Korona di Indonesia : 2.273 Positif, 198 Meninggal, dan 164 Sembuh

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan hingga Minggu (5/4) pukul 12.00 WIB, total ada 198 pasien

Read More...
kadin jakarta bantu depok

Ketua Kadin DKI Bantu Pemkot Depok Tanggulangi Korona

PERSIAPAN : Sejunlah persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi untuk

Read More...

Mobile Sliding Menu