Pemkot Depok Awasi ASN Julid

In Utama
BERAKTIFITAS : Para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat beraktifitas di lingkungan Balaikota Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertujuan untuk memberantas aksi nyinyir alias julid yang berbau ujaran kebencian, Pemkot Depok bakal monitoring ASN di Kota Depok.

Hal itu dilakukan, guna memastikan tidak ada ASN yang melakukan ujaran kebencian khususnya pada media sosial para ASN.

“Kami akan melakukan monitoring, untuk memastikan tidak ada ASN di Depok yang membuat status nyinyir,” ucap Sekretaris BKPSDM Kota Depok, Mary Liziawati, Senin (14/10).

Mary melanjutkan, jika dalam monitoring yang mereka lakukan kedapatan ada ASN yang melakukan nyinyir berbau ujaran kebencian, pihaknya tidak akan segan–segan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. “Jika terbukti melakukan ujaran kebencian, akan kita proses sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku,” tegas Mary kepada Radar Depok.

Selain itu, berdasarkan surat edaran BKN tersebut, ASN yang melakukan tindakan menyebarluaskan pendapat yang bersifat ujaran kebencian juga bisa ditindak.

“Sebagai mana dimaksud dalam hurup a dan b di dalam surat edaran dikatakan ASN yang menyebarkan baik secara langsung maupun melalui media sosial, seperti share, broadcast, upload, retweet, regram, dan sejenisnya dapat dikenai sanksi sesuai bunyi poin 6 huruf c dalam surat edaran BKN,” tuturnya.

Tak hanya itu, bahkan, menanggapi postingan ujaran kebencian pun bisa ditindak. Misalnya, ASN memberikan likes atau love, bahkan mengomentari sebuah postingan nyinyir sebagai dukungan, itu pun bisa juga membuat ASN ditindak.

Jika mengacu pada surat edaran BKN, hukuman yang menanti ASN pun beragam. Mulai dari hukuman ringan berupa teguran, hukuman sedang berupa penundaan naik pangkat dan gaji. Hingga yang terberat berupa pemecatan bagi ASN.

“Jadi sesuai PP 53 tahun 2010 itu hukuman disiplin bagi ASN, ringannya itu teguran lisan dan tertulis, atau pernyataan tidak puas. Terus meningkat bisa ke menengah dan berat, katakanlah penundaan kenaikan pangkat setahun lalu penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun,” tegasnya.

Ada 990 Kasus Pelanggaran Netralitas PNS

Terpisah, BKN mencatat terdapat 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019. Hal itu berarti pula sejak perhelatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga jelang pemilihan calon legislatif (Pileg), dan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) telah terjadi beragam kasus pelanggaran netralitas ASN.

Berdasarkan data yang dimiliki BKN, Senin (14/10), pelanggaran netralitas yang paling banyak dilakukan ASN, dilakukan melalui media sosial (medsos). Mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.

Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dari jumlah pelanggaran yang diterima, 99,5 persen didominasi pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota. Total angka kasus itu di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, email Humas, dan medsos.

Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat. Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian. Selain aktivitas medsos, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung misalnya menghadiri kampanye paslon dan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik paslon.

Jenis-jenis pelanggaran dalam medsos, sebelumnya sudah dijelaskan BKN melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016. Dalam surat edaran tersebut, ASN juga telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya. (rd)

 

Jurnalis : Radar Depok

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Ragam Kompetisi dan Aksi di Glabs Expo 2019

PEMBUKAAN : Global Islamic Labschool (Glabs) Expo 2019 telah dimulai dengan dibuka secara resmi oleh

Read More...

Kecamatan Sawangan Ingatkan HIV Dan Narkoba Kepada Siswa

INGATKAN : Susana sosialisasi P4GN terkait HIV kepada siswa SMP Islam Darul Irfan, Kecamatan Sawangan,

Read More...

90 Masyarakat Serua Diperiksa Kesehatan

PEDULI : Katar Kelurahan Serua bersama Fakultas Kesehatan UPN Jakarta, usai melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat

Read More...

Mobile Sliding Menu