Pelajar Harus Pilah Informasi

In Pendidikan
Kepala KCD Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Aang Karyana.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Maraknya aksi demo penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang yang diusulkan DPR RI oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dan pelajar SMA/SMK/STM di Ibukota DKI Jakarta dan sekitarnya belum usai. Sejumlah massa yang mayoritas pelajar dibawah umur pun ikut-ikutan beraksi.

Di antara ratusan ribu pelajar yang melakukan aksi demo di DPR RI, terdapat massa pelajar asal Kota Depok. Bahkan saat aksi kedua, pada 30 September ratusan pelajar terjaring Polisi dan Satpol PP, saat diketahui akan berangkat menuju Jakarta masih lengkap dengan seragam sekolah.

Terkait hal ini, Kepala KCD Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Aang Karyana mengatakan, dirinya meminta kepada seluruh SMA/SMK se-Kota Depok untuk berkoordinasi dengan orangtua dan memberikan pendampingan kepada pelajar yang terlibat aksi demo.

“Saya juga akan berikan sanksi kepada sekolah yang kedapatan siswanya ikut-ikutan demo kemarin,” kata Aang kepada Radar Depok, Selasa (1/10).

Dia menuturkan, pihaknya sudah mendeklarasikan program Cyber Anti Hoaks di Kota Depok dan Bogor. Melalui program ini, pelajar diharapkan tidak menerima informasi secara utuh tanpa dipilah baik dan buruknya.

“Pelajar harus menyaring dulu berita mana yang benar dan tidak, jangan di telan mentah-mentah. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian melalui koordinator MKKS SMK,” terang Aang.

Saat dikonfirmasi tentang persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohamad Thamrin menolak berkomentar banyak. Ia beralasan, pihaknya tidak berhak berkomentar lantaran SMA/SMK dibawah kendali Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

“Maaf SMA ada di Provinsi,” singkat Thamrin melalui WhatsApp messenger.

Terpisah, Pengamat Pendidikan, Doni Koesuma juga menyoroti aksi demo yang dilakukan massa pelajar. Dia sangat prihatin melihat sikap yang ditunjukkan oleh pelajar saat demo di depan Gedung DPR RI. “Saya sangat menyayangkan aksi demo yang dilakukan pelajar di gedung DPR tempo hari, bukan berdemo tetapi malah muncul aksi kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan oleh mereka (pelajar),” ujarnya.

Prilaku kriminalitas yang ditunjukkan pelajar antara lain perusakan fasilitas publik, sarana transportasi umum, serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurutnya dalam menyampaikan suatu pendapat, harus didampingi guru sekolah tersebut. “Banyak cara lain menyalurkan aspirasi versi pelajar, misal mengirim surat terbuka untuk DPR-MPR dan Presiden. Saya tidak melihat yang terjadi pelajar SMK/STM sebagai bentuk berdemokrasi, tapi malah seperti pelaku kriminalitas,” ujar Doni.

Doni juga menyayangkan sikap Disdik Depok, yang seakan-akan tutup mata dengan aksi demo pelajar sekolah tingkat atas tersebut. Walaupun kebijakan administrasi dan pengelolaan berada di Jawa Barat, Pemkot Depok harus mengambil sikap tegas.

“Pemkot harus tegas, anak-anak yang demo ini adalah warga Depok. Sudah seharusnya pemerintah berdialog dengan sekolah, sebagai bahan pencegahan,” tandasnya. (rd)

 

Jurnalis : Nur Aprida Sani (IG : @apridasani)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

pasangan mesum kegep di depok

20 Pasangan Mesum Kegep di Depok

DIBINA : Puluhan yang terjaring razia Satpol PP di bawa ke kantor Satpo PP Kota

Read More...
Korban kecelakaan di RSUD Kota Depok

Cerita Dibalik Insiden Kecelakaan Kader Posyandu Boponter di  Ngarok, Ciater

PENANGANAN : Salah seorang korban luka ringan mendapatkan penanganan dari tim kesehatan di RSUD Kota

Read More...
Konfrensi pers RSUD Depok

RSUD Kota Depok Tangani 13 Korban Luka Ringan

BERIKAN PENJELASAN : Dirut RSUD Kota Depok,  Devi Mayori melakukan konferensi pers terkait pasien luka

Read More...

Mobile Sliding Menu