Ketua Bawaslu Jabar : Anggaran Pilkada Lebih Baik dari APBN

In Politika
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan.

 

Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menggelar Pilkada serentak 2020 memang telah meneken  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, berdasarkan evaluasi Bawaslu Jabar, dari pra dan pasca penandatangan tersebut menyisakan sekelumit kisah. Kepada Radar Depok, Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar), Abdullah Dahlan berbagi pandangan terkait hal itu.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – “Kami Bawaslu Jabar telah melakukan evaluasi sampai tahapan penandatangan NPHD kemarin, ada beberapa pandangan dari kami, sehingga, kami mengharapkan agar pemerintah pusat membuat sistem penganggaran Pilkada serentak dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” kata Abdullah.

Pasalnya, menuju penandatanganan NPHD yang dilaksanakan 1 Oktober kemarin menyita waktu, tenaga dan pikiran lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Bahkan, perbedaan anggaran membuat tiap daerah saling membandingkan.

“Lebih baik dari APBN, satu penyelenggara dan pengawas Pemilu ini kan tidak disibukan soal masuk dalam politik anggaran yang terlalu jauh juga,” paparnya.

Kedua, lanjut Petinggi Bawaslu Jabar yang berdomisili di Kota Depok ini mengatakan, hal ini juga terkait standar yang sama, jika penganggaran yang digunakan melalui APBN langsung, dimana KPU dan Bawaslu yang menggelar Pilkada serentak memiliki konsep keserentakan. Sehingga, sistem pembiayaannya bisa disamakan.

“Kondisi sekarang kan faktanya antara satu daerah dengan lainnya tergantung komitmen tiap-tiap pemerintah daerahnya. Kalau dia (pemerintah) bagus dan ada kemauan besar, maka dapat dukungan anggaran yang memadai,” katanya.

Namun, bagi pemerintah daerah yang kurang effort dan tidak memberikan dukungan yang memadai, membuat penyelanggara Pemilu di wilayah tersebut cukup kesulitan dalam menjalankan Tupoksinya. Sehingga, nanti efeknya tiap penyelenggara Pemilu di daerah yang mau Pilkada itu saling membandingkan.

“Misal, dari sisi honor atau dukungan anggaran di Bawaslu yang harusnya dapat dukungan penuh ternyata belum maksimal,” katanya.

Menurutnya, jika dianggarkan melalui APBN, hal ini juga akan menjadi lebih efektif dalam mekanisme penganggaran, karena bagaimana pun penyelenggaran Pilkada serentak memang bersumber dari APBN. Saat ini yang terjadi adalah APBN masuk ke daerah, setelah itu dari daerah akan di distribusikan dalam bentuk APBD. Namun, tahapan-tahapannya tentu akan menguras energi, pikiran dan waktu penyelenggara Pemilu. Sebaiknya, jika lewat jalur APBN langsung, hal ini untuk memudahkan dan dalam menjaga kemandirian penyelenggaraan.

“Kalau ini kan dananya dari APBN diturunin ke APBD, jadi proses menjadi panjang dan juga belum lagi kepala-kepala daerah yang mau maju kembali di Pilkada. Langsung dari APBN ini pun mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh miring. Jadi, independensi kita juga tetap terjaga,” terangnya.

Di sisi lain, memang dengan standar yang sama itu perlu belajar dari Pileg dan Pilpres pada Pemilu serentak 2020, penyelenggara di Kabupaten/Kota tidak mengurusi tentang anggaran, permohonan, komunikasi, lalu juga pembahasan anggaran lainnya.

“Itu menjadi standar yang tidak sama setiap daerah, ketika konsep keserentakan, maka itu sudah hampir sama dengan pelaksanaan Pemilu serentak, jadi ini bukan lagi seolah-olah jadi beban tiap daerah, tetapi sudah skala nasional. Karena belajar dari proses ini juga kami mengevaluasi agar kedepan lebih strategis sistem pendanaan dan pembiayaan Pilkada untuk penyelenggara dan pengawas ini melalui satu pintu jalur APBN,” ungkapnya,

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Kemendagri Nomor 54 tahun 2019, memang memungkinkan meminta penambahan anggaran. Namun, kewenangannya hanya pada hal-hal tertentu, meski masih memungkinkan ada ruang, jika daerah ada komitmen untuk memberikan tambahan.

“Karena kemarin itu faktor-faktor teknis yang kita hadapi juga tiap daerah, misalnya transisi di DPR dari yang lama ke yang baru. Jadi pembahasan awal oleh DPR lama, tapi ketika mau pengesahan itu dengan DPR baru, jadi mempengaruhi proses penganggaran kita,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Puskesmas Kemirimuka Sempatkan 10 Menit untuk Peregangan

SENAM : Puskesmas Kemirimuka melakukan gerak peregangan 10 Menit disela-sela pelayanan. FOTO : GHEA PATTIA/RADARDEPOK   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Jumat Kaya Manfaat di SMPN 22 Depok

SEHAT : Guru dan siswa SMPN 22 Depok sedang melakukan senam bersama, Jumat (18/10). FOTO

Read More...

Lulusan Pesantren Makin Mendapat Pengakuan dari Negara

ILUSTRASI   JAKARTA - Disahkannya UU Pesantren memberikan ruang pengakuan bagi santri setelah menamatkan studinya. Pasalnya, selama

Read More...

Mobile Sliding Menu