Waspada Rumah Bodong di Depok

In Metropolis
DIBANGUN : Lahan di Jalan H Hanafi tepat di depan kantor PT. Graha, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari Depok, sedang dibangun, PT Unggul Mas Sejahtera (PT UMS). FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK  Penjualan rumah bodong di Kota Depok marak terjadi, pengembang berupaya mengeruk untuk membangun lahan di tanah sengketa. Akhirnya warga yang menjadi korban.

Seperti lahan di Jalan H Hanafi tepat di depan kantor PT. Graha, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, masih bersengketa. Kendati demikian, PT Unggul Mas Sejahtera (PT UMS) sudah menjual unit rumah dengan memasang spanduk dan baliho di lokasi. Padahal, masih sengketa dengan Rita Widjaya dan kawan-kawan.

PT UMS di bawah kepemimpinan Ida Farida diduga telah memasarkan perumahan dengan menggunakan nama My Residence Sawangan. Pantauan Radar Depok, di lokasi tersebut sudah terpasang spanduk iklan, umbul-umbul.

Kuasa hukum Rita Widjaya, Hengky Hendratno mengatakan, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1896 K/PDT/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dinyatakan tanah objek sengketa yang berada di bagian hamparan 2,3 hektar tersebut adalah Milik Rita Widjaya.

“Sesuai amar putusan kasasinya dan menyatakan PT UMS dan Ida Farida telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menguasai tanah objek sengketa sejak 2014 lalu dan memerintahkan agar Tergugat/pemohon kasasi untuk mengosongkan tanah objek sengketa tanpa beban apapun kepada Penggugat/Pemilik Rita Widjaya,” kata Hengky Hendratno.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut Rita Widjaya telah memberikan somasi kedua dan terakhir selama 2 x 24 jam pada tanggal 27 Agustus 2019, agar PT. UMS, yang berada didalam lokasi tanah objek sengketa agar mengosongkan lahan tersebut.

Namun menurutnya pihak PT UMS tidak mengindahkan somasi tersebut dan malah memasarkan perumahan di lahan yang masih bersengketa. “Sekitar awal Juli 2019 kami kuasa hukum Rita Widjaya, telah memohon perlindungan hukum kepada Walikota Depok, Ketua DPRD Kota Depok, dan Kapolres Depok,” kata Hengky.

Pihaknya juga telah melaporkan hal ini ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok dan melalui Kabid Pengawasan dan Regulasi Bapak Rachmat juga telah mengirimkan somasi kedua karena sangat meresahkan dan berpotensi menimbulkan penipuan dan gejolak di masyarakat,” terang Hengky.

Sementara sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perijinan, Dinas Perijinan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Rahman Pujiarto mengatakan, pihaknya belum menerima perijinan terkait pembangunan lahan tersebut.

“Belum ada yang masuk (izinnya, red), jika ingin melakukan pengaduan sebaiknya mengajukan ke bagian Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP,” singkat Rahman. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

dahlan iskan

Tahun Taiwan

  Oleh: Dahlan Iskan   DI tahun 108 ini Taiwan menyatakan merdeka. Secara tidak langsung. "Tanpa menyatakan merdeka Taiwan sudah merdeka," ujar

Read More...
calon haji depok tes kesehatan

1.708 Calhaj Depok Tes Kesehatan

ILUSTRASI : Keluarga melepas keberangkatan jemaah calon haji Kloter 30 di Halaman Balaikota Depok. FOTO

Read More...
gerindra menuju pilkada depok

Sinyal Jabar ke Pradi, Keingian Akar Rumput

KONSOLIDASI : Jajaran Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Depok usai menggelar rapat konsolidasi di Kantor

Read More...

Mobile Sliding Menu