Waspada Rumah Bodong di Depok

In Metropolis
DIBANGUN : Lahan di Jalan H Hanafi tepat di depan kantor PT. Graha, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari Depok, sedang dibangun, PT Unggul Mas Sejahtera (PT UMS). FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK  Penjualan rumah bodong di Kota Depok marak terjadi, pengembang berupaya mengeruk untuk membangun lahan di tanah sengketa. Akhirnya warga yang menjadi korban.

Seperti lahan di Jalan H Hanafi tepat di depan kantor PT. Graha, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, masih bersengketa. Kendati demikian, PT Unggul Mas Sejahtera (PT UMS) sudah menjual unit rumah dengan memasang spanduk dan baliho di lokasi. Padahal, masih sengketa dengan Rita Widjaya dan kawan-kawan.

PT UMS di bawah kepemimpinan Ida Farida diduga telah memasarkan perumahan dengan menggunakan nama My Residence Sawangan. Pantauan Radar Depok, di lokasi tersebut sudah terpasang spanduk iklan, umbul-umbul.

Kuasa hukum Rita Widjaya, Hengky Hendratno mengatakan, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1896 K/PDT/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dinyatakan tanah objek sengketa yang berada di bagian hamparan 2,3 hektar tersebut adalah Milik Rita Widjaya.

“Sesuai amar putusan kasasinya dan menyatakan PT UMS dan Ida Farida telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menguasai tanah objek sengketa sejak 2014 lalu dan memerintahkan agar Tergugat/pemohon kasasi untuk mengosongkan tanah objek sengketa tanpa beban apapun kepada Penggugat/Pemilik Rita Widjaya,” kata Hengky Hendratno.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut Rita Widjaya telah memberikan somasi kedua dan terakhir selama 2 x 24 jam pada tanggal 27 Agustus 2019, agar PT. UMS, yang berada didalam lokasi tanah objek sengketa agar mengosongkan lahan tersebut.

Namun menurutnya pihak PT UMS tidak mengindahkan somasi tersebut dan malah memasarkan perumahan di lahan yang masih bersengketa. “Sekitar awal Juli 2019 kami kuasa hukum Rita Widjaya, telah memohon perlindungan hukum kepada Walikota Depok, Ketua DPRD Kota Depok, dan Kapolres Depok,” kata Hengky.

Pihaknya juga telah melaporkan hal ini ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok dan melalui Kabid Pengawasan dan Regulasi Bapak Rachmat juga telah mengirimkan somasi kedua karena sangat meresahkan dan berpotensi menimbulkan penipuan dan gejolak di masyarakat,” terang Hengky.

Sementara sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perijinan, Dinas Perijinan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Rahman Pujiarto mengatakan, pihaknya belum menerima perijinan terkait pembangunan lahan tersebut.

“Belum ada yang masuk (izinnya, red), jika ingin melakukan pengaduan sebaiknya mengajukan ke bagian Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP,” singkat Rahman. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

ICW Curiga Reivisi UU KPK, Karena 23 Anggota DPR Jadi Tersangka

Ketua DPR Setya Novanto harus mendekam di penjara karena kasus korupsi yang menjerat dirinya. Selain

Read More...

Jelang HUT ke-74, PMI Gelar Lomba Edukatif

APEL : Ketua Panitia HUT PMI ke-74, Eka Bachtiar saat memberikan sambutan dalam apel pagi

Read More...

Klinik Pasar Tugu Layani Kesehatan Pasien

CEK KESEHATAN : Petugas medis klinik Pasar Tugu, Widia sedang memeriksa kesehatan salah satu pasien

Read More...

Mobile Sliding Menu