Menakar Kualitas Demokrasi Indonesia (Refleksi Hari Demokrasi Internasional)

In Ruang Publik

 

Oleh: Perdy Irmawan Prayitno*)

Fungsional Statistisi, BPS Kota Depok

 

Mungkin banyak yang tidak tahu Hari Demokrasi Internasional (HDI) yang diperingati setiap 15 September. Padahal telah lebih dari tiga dekade sejak ditetapkan oleh PBB tahun 1988. Kehadiran HDI memberikan kesempatan untuk meninjau kondisi demokrasi di seluruh dunia.

Untuk melaksanakan rekomendasi PBB, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama instansi terkait menghitung Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak 2009. IDI merupakan indikator komposit untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Memperoleh dasar terukur untuk penyusunan program pembangunan politik, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Demokrasi secara etimologi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang dapat disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Menilik target Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan kesepuluh poin empat, yakni menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Hal ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

 

Kondisi IDI

Sepuluh tahun penghitungannya, angka IDI Nasional berfluktuasi di dalam kategori ”sedang” (indeks 60-80). Puncak angka IDI Nasional (73,04) terjadi lima tahun silam. Ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pesta rakyat (Pilpres dan Pileg 2014). Serta didukung oleh semua pihak untuk memberikan ruang pada demokrasi.

Harapan angka IDI sesuai RPJMN 2019 (75,0) terasa berat. Capaian 73,04 pada 2014 sebenarnya membuka asa, namun pencapaian tersebut tidak dapat dipertahankan. Terjadi penurunan dua tahun berikutnya dan kembali membaik pada dua tahun terakhir.

Angka IDI Nasional tahun 2018 (72,39) lebih baik dari tahun sebelumnya (72,11). Ini sejalan dengan laporan Democracy Index 2018 oleh The Economist Intelligence Unit, bahwa posisi Indonesia membaik dari tahun sebelumnya (dari 68 ke 65). Kenaikan IDI dipicu oleh aspek lembaga demokrasi yang naik signifikan sebesar 2,76 poin. Namun kenaikan ini tidak diikuti oleh 2 aspek lainnya, yakni aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik yang masing-masing turun 0,29 poin dan 0,84 poin.

Dari aspek lembaga demokrasi, independensi peran peradilan membaik selama 2018. Ini terlihat pada penghentian penyidikan kontroversial oleh jaksa atau polisi dengan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun terjadi penurunan dari sisi keputusan hakim yang kontroversial. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mendatangkan hakim yang berkompeten dan adil dalam memberikan keputusan, karena hakim merupakan ”kepanjangan tangan Tuhan” di dunia.

Sementara itu, peran partai politik memberikan kontribusi tertinggi untuk kenaikan angka IDI. Terlihat dari kaderisasi yang dilakukan partai politik meningkat 11,34 poin dan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengurus partai politik sebesar 2,49 poin. Hal ini dirasa sangat positif, karena diharapkan akan menghadirkan pemikiran baru untuk kemajuan bangsa.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kegiatan kaderisasi sangat penting. Menilik hasil kualitas DPRD yang dirasa belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Selama 2018, inisiatif DPRD dalam peraturan daerah (Perda) dan rekomendasi terhadap eksekutif belum dapat dikatakan ”baik”. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk partai politik untuk menyediakan kader terbaiknya dalam kancah perpolitikan Indonesia guna bersama-sama membangun bangsa.

Keberadaan DPRD sangat diharapkan dapat membawa perubahan untuk bangsa. Perubahan dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan berinisiatif tinggi guna melahirkan ide-ide untuk kesejahteraan rakyat. Jika ini terjadi dan rakyat merasa puas, harapan menekan salah satu faktor ”lemah”nya angka demonstrasi yang bersifat kekerasan dapat terwujud. Faktanya demonstrasi yang bersifat kekerasan di tanah air masih dalam kategori ”buruk”.

Pada sisi lain, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah terbilang masih buruk. Walaupun ada upaya yang dilakukan selama 2018, namun perubahan tersebut seakan jalan di tempat. Informasi ini sangat diperlukan, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ditambah lagi beberapa tahun belakangan adanya dana desa dan disusul dana kelurahan yang ditujukan agar masyarakat mendapatkan manfaatnya.

Penyediaan informasi APBD dirasa sangat penting. Informasi yang dapat mengontrol kinerja pemerintah beserta perangkatnya. Dan masyarakat juga dapat mengetahui program apa saja yang dapat dioptimalkan guna menghadirkan kesejahteraan. Dengan adanya transparansi informasi ini diharapkan meminimalisir atau bahkan menghilangkan tindak korupsi.

Selain itu, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat semakin memburuk pada 2018. Sesuai UUD 1945 pasal 28E ayat 3, seharusnya pemerintah memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk berpendapat. Ini dapat ditempuh dengan memberikan efek jerah pada pelaku ancaman.

Kebebasan berpendapat memang diatur oleh negara, namun tidak serta merta melampaui atau bahkan menabrak hukum. Aksi ejek mengejek (bullying) yang marak di dunia nyata maupun maya memberikan tantangan bagi pemerintah untuk menertibkannya. Memasukkan pelajaran ”Budi Pekerti” dan menambah jam pelajaran Agama pada tingkat sekolah hingga perguruan tinggi dirasa akan memberikan dampak positif untuk kasus ini.

 

Harapan

Tiga dari sebelas variabel IDI masih dalam kategori ”buruk”. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi yang terendah. Penanganan demonstrasi yang bersifat kekerasan sepenuhnya belum dapat teredam. Hal ini seakan sejalan dengan lemahnya peran DPRD. Sebaiknya pemerintah memfokuskan percepatan penyelesaian masalah ini dan tanpa mengesampingkan perbaikan pada indikator lain.

Perbaikan tingkat demokrasi akan memberikan keuntungan bagi bangsa, salah satunya mendatangkan investor. Tingkat demokrasi suatu negara menjadi salah satu pertimbangan tersendiri bagi investor disamping kondisi ekonomi makro, kualitas SDM, maupun birokrasi. Dengan demikian percepatan perbaikan tingkat demokrasi akan menunjang ekonomi negara dan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Semoga peringatan Hari Demokrasi Internasional menjadi momentum bagi semua pihak guna menghadirkan full democracies dalam kehidupan berbangsa. (*)

You may also read!

Puskesmas Kemirimuka Sempatkan 10 Menit untuk Peregangan

SENAM : Puskesmas Kemirimuka melakukan gerak peregangan 10 Menit disela-sela pelayanan. FOTO : GHEA PATTIA/RADARDEPOK   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Jumat Kaya Manfaat di SMPN 22 Depok

SEHAT : Guru dan siswa SMPN 22 Depok sedang melakukan senam bersama, Jumat (18/10). FOTO

Read More...

Lulusan Pesantren Makin Mendapat Pengakuan dari Negara

ILUSTRASI   JAKARTA - Disahkannya UU Pesantren memberikan ruang pengakuan bagi santri setelah menamatkan studinya. Pasalnya, selama

Read More...

Mobile Sliding Menu