Ketua DPRD Kota Depok di Mata Kader PKS

In Politika
SIAP : (kiri ke kanan) Anggota DPRD Kota Depok, T. Farida Rachmayanti Ketua DPD PKS Kota Depok, Moh. Hafid Nasir didampingi Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra dan Bendum DPD PKS Kota Depok, Andriana Wirasantana saat Prescon di Aula Rapat Kantor Sekretariat DPD PKS Kota Depok, Jalan Margonda, Gang Beringing, Kelurahan Kemirimuka, Beji. FOTO : RICKY/RADARDEPOK

 

Beberapa waktu lalu, PKS membuat kejutan saat menentukan T.M Yusufyah Putra sebagai Ketua DPRD Kota Depok untuk periode 2019-2024. Bagaimana tanggapan dan harapan dari kader partai berlambang bulan sabit kembar?

Laporan : Ricky Juliansyah

 

RADARDEPOK.COM, – PKS Kota Depok, pada Pemilu 2019, berhasil mencetak 12 Anggota DPRD Kota Depok, 3 Anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), dan dua Anggota DPR RI dari Dapil Jabar 6 (Kota Depok-Kota Bekasi).

Mengerucut membahas di legislatif Kota Depok, DPD PKS Kota Depok yang mengirimkan 12 wakilnya sebagai dewan menjadi pemenang di level Depok dan mendapat jatah unsur pimpinan DPRD : Ketua DPRD Kota Depok.

DPP PKS telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menunjuk T.M Yusufsyah Putra sebagai Ketua DPRD Kota Depok periode 2019-2024. Dewan terpilih di Dapil 2 (Beji-Cinere-Limo) dengan perolehan 5.942 suara ini juga menjabat sebagai Sekum DPD PKS Kota Depok.

Ketua DPD PKS Kota Depok Hafid Nasir pun angkat bicara soal terpilihnya TM Yusufsyah Putra sebagai Ketua DPRD Depok. Menurutnya, keputusan tersebut hasil dari DPP melalui rekomendasi DPD PKS Depok. Dengan hasil Yusufsyah Putra sebagai Ketua DPRD Depok, dan Sri Utami sebagai Ketua Fraksi PKS.

“Ini keputusan pusat jadi kita harus menerima, dan menghormati. Saat ini adalah menjalankan amanah sebaiknya, apalagi kita akan menuju Pilkada Depok 2020,” kata Hafid.

Sebelumnya, PKS Depok telah berkirim surat kepada Setwan DPRD Depok untuk menugaskan Supariyono sebagai pejabat pimpinan sementara DPRD Depok. Setelah itu, pihaknya mengajukan rekomendasi ke pusat, dan akhirnya diberi keputusan siapa yang menjabat sebagai ketua DPRD.

“Pimpinan sementara kita minta Pak Supariyono, sudah dituangkan dalam surat DPD ke Setwan. Di era pimpinan sementara ini tugasnya pembentukan pimpinan definitif. Masing-masing partai perlu bersurat lagi. Dari SK DPD PKS memang menunjuk Pak Putra,” beber Hafid.

Hafid mengatakan, di PKS sendiri mengikuti struktur diatas. Tidak ada alasan kenapa ditempatkan dimana saja. Setelah diberikam tugas, kader harus mampu menjalankannya.

“Buat kami penunjukkan ini tidak mengagetkan, karena kami yang buat surat dari DPD ke Setwan. Di luar itu tidak ada yang resmi,” pungkasnya

Ia berharap, di era kepemimpinan Putra, DPRD Kota Depok bisa lebih baik lagi. Paling tidak, untuk setiap rapat paripurna bisa tepat waktu dan tidak molor terlalu jauh dari jadwal yang telah ditentukan.

Kemudian, nanti juga dalam menentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ia berharap dapat disepakati berdasarkan musyawarah mufakat.

“Diharapkan pelaksanaan paripurna tidak terlalu lama molornya, disepakati jam dengan banyak koordinasi dengan teman-teman fraksi. Artinya, diantara empat pimpinan DPRD. Sehingga, suasana kebersamaan bisa hiudp, ketika komunikasi terbangun, kita bisa dengar aspirasi langsung tiap fraksi. Sebab, pimpinan DPRD ada empat orang yang berkerja secara kolektif kolegial,” ucap Hafid.

Sementara, Anggota Fraksi PKS DPRD Depok Qurtifa Wijaya berharap di kepemimpinan T.M Yusufsyah Putra, DPRD Depok akan semakin baik lagi kedepannya.

“DPRD Depok harus semakin baik lagi. Hal ini juga harus sejalan dengan pelayanan ke masyarakat, karena kami berangkat dari aspirasi mereka,” kata Qurtifa

Selain itu, lanjut Qurtifa, tugas dari Ketua DPRD adalah membangun sinergi dan harmonisasi. Baik di internal dewan maupun antara dewan dengan eksekutif, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat depok.

“Secara umum sdh berjalan dengan baik, tapi harus ditingkatkan lebih baik lagi,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Qurtifa, PKS Depok ingin peran dan kehadiran fraksi lebih banyak dirasakan masyarakat. Terutama memfungsikan fraksi sebagai lembaga yang bisa menyerap, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

“Mendengarkan aspirasi masyarakat untuk dibawa ke DPRD, hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

ICW Curiga Reivisi UU KPK, Karena 23 Anggota DPR Jadi Tersangka

Ketua DPR Setya Novanto harus mendekam di penjara karena kasus korupsi yang menjerat dirinya. Selain

Read More...

Jelang HUT ke-74, PMI Gelar Lomba Edukatif

APEL : Ketua Panitia HUT PMI ke-74, Eka Bachtiar saat memberikan sambutan dalam apel pagi

Read More...

Klinik Pasar Tugu Layani Kesehatan Pasien

CEK KESEHATAN : Petugas medis klinik Pasar Tugu, Widia sedang memeriksa kesehatan salah satu pasien

Read More...

Mobile Sliding Menu