ICW Curiga Reivisi UU KPK, Karena 23 Anggota DPR Jadi Tersangka

In nasional, Utama
Ketua DPR Setya Novanto harus mendekam di penjara karena kasus korupsi yang menjerat dirinya. Selain Setya, masih ada 22 Anggota DPR lainnya yang jadi tersangka. FOTO : JAWAPOS.COM

 

JAKARTA – Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berpendapat, adanya revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tidak terlepas dari catatan adanya 23 anggota DPR RI selama lima tahun ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Banyaknya anggota DPR RI periode 2014-2019 yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK menjadi penyebab adanya revisi UU KPK,” ucap Kurnia, Minggu (15/9).

Kurnia menjelaskan, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari ragam partai politik. Bahkan hampir seluruh fraksi yang ada di DPR telah tersandung perkara korupsi.

“Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” imbuh Kurnia.

Detailnya adalah, Partai Golkar 8 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 3 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 orang, Partai Nasdem 1 orang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 orang.

Tak hanya itu, Kurnia juga menjelaskan, dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik.

“Atas narasi di atas maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan,” sesalnya.

Oleh karena itu, ICW menegaskan, agar DPR segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Karena akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi.

“Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai,” tegasnya. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Puskesmas Kemirimuka Sempatkan 10 Menit untuk Peregangan

SENAM : Puskesmas Kemirimuka melakukan gerak peregangan 10 Menit disela-sela pelayanan. FOTO : GHEA PATTIA/RADARDEPOK   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Jumat Kaya Manfaat di SMPN 22 Depok

SEHAT : Guru dan siswa SMPN 22 Depok sedang melakukan senam bersama, Jumat (18/10). FOTO

Read More...

Lulusan Pesantren Makin Mendapat Pengakuan dari Negara

ILUSTRASI   JAKARTA - Disahkannya UU Pesantren memberikan ruang pengakuan bagi santri setelah menamatkan studinya. Pasalnya, selama

Read More...

Mobile Sliding Menu