Warga Depok di Sekitaran UIII, Siap Melawan

In Utama
MEDIASI : Sejumlah warga yang terdampak pembangunan UIII melakukan mediasi dengan pihak Kementerian Agama RI, Pemprov Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Depok di Aula Perpustakaan, Balaikota Depok, Selasa (20/8). Hal tersebut dilakukan terkait pembebasan lahan warga yang berjumlah 36 bidang. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pembebasan lahan untuk pembanguanan Gedung Rektorat dan Gedung Perpusatakaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), terus mendapatkan penolakan. Kemarin, penghuni di RT1/14 Kelurahan Cisalak, Sukmajaya tetap keukeuh menolak dengan harga yang ditawarkan. Malah, mereka siap melawan jika ada pembongkaran.

Ketua RT 1/14 Kelurahan Cisalak, Sukmajaya, Sarjana menegaskan, akan tetap bertahan sampai tuntutan warga dikabulkan pihak pemerintah. Dia tidak sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Dia mengaku, sebelumnya pernah meminta kepada panitia pembebasan lahan untuk menghadirkan KJPP, untuk menjelaskan apa saja yang dihitung sehingga keluar angka ganti rugi. “Kami meminta agar KJPP menjelaskan ganti rugi yang akan kami terima, tapi mereka belum bisa menghadirkan KJPP,” kata Sarjana kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, warga akan terus bertahan di rumah sampai harga yang diminta warga dipenuhi. “Kami tidak akan pergi, kami juga tidak akan menggagu pembangunan proyek,” ujar Sarjana.

Sarjana menuturkan, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut sedang was-was menghadapi pembangunan. Dia juga mengaku, siap melawan jika pekerja memaksa masuk ke lahan milik warga. “Jika mereka mulai menebang pohon kami, kami akan melawan,” tegasnya.

Warga disini, kata dia meminta harga ganti rugi disesuaikan dengan harga ganti rugi lahan Tol Jalan Tol Cijago yang sama-sama berada di Kelurahan Cisalak, Cimanggis. “Kalau mereka yang memiliki sertifikat sesuai dengan NJOP, kami meminta diganti tiga perempat dari harga NJOP,” jelasnya Sarjana.

Pasca Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyambangi UIII Kamis (22/8). Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) diminta segera menyelesaikan permasalahan. Salah satunya penertiban bangunan di lahan UIII.

Menimpali hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Hardiono mengungkapkan, SK Penertiban menjadi kewenangan Walikota Depok. Sehingga pada saat penertiban di lahan milik UIII menjadi kewenangan Pemkot Depok bersama, dengan unsur yang membantu menertibkan lahan.

Menurut Sekda, Pemkot Depok melalui bagian hukum sudah membuat SK yang nantinya akan diserahkan ke Satpol-PP untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Setahu saya sudah di proses bagian hukum untuk kemudian di tandatangani walikota,” terang mantan Kepala Bappeda dan Kepa Dinas Kesehatan Depok itu.

Sementara, untuk kapan memulai penertiban pihaknya menyerahkan ke Satpol PP.

Terpisah, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad menilai, lahan yang akan dibangun UIII sebagian besar adalah milik Radio Republik Indonesia (RRI). Meski begitu, banyaknya okupasi lahan oleh masyarakat dinilai menyulitkan proses pembebasan lahan.

“Lahan yang seluas ini adalah milik RRI, tapi ada yang diokupasi masyarakat, ada yang berkebun, ada yang bertanam,” ucap Daud  belum lama ini.

Daud mengatakan, pihaknya telah menempuh langkah-langkah pembebasan lahan sesuai aturan yang berlaku, yakni pemberian santunan kepada masyarakat terdampak meski tidak berjalan maksimal karena masih mendapat penolakan dari masyarakat.

“Arahan Pak Wapres, nanti ada satu upaya lagi, mungkin upaya terakhir, ada upaya penertiban. Upaya penertiban ini timeline-nya sudah disusun Pak Walikota Depok, kemudian Pak Kapolres dan Pak Dandim juga sudah mendukung. Insyaallah mudah-mudahan masalah lahan ini bisa selesai,” tutur Daud. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Selain Naikan Harga Cukai, 3 Langkah Ini Juga Bisa Jadi Menekan Jumlah Perokok

ILUSTRASI   JAKARTA - Adanya kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen oleh pemerintah, dimaksudkan yang menjadi sasarannya adalah

Read More...

ICW Curiga Reivisi UU KPK, Karena 23 Anggota DPR Jadi Tersangka

Ketua DPR Setya Novanto harus mendekam di penjara karena kasus korupsi yang menjerat dirinya. Selain

Read More...

Jelang HUT ke-74, PMI Gelar Lomba Edukatif

APEL : Ketua Panitia HUT PMI ke-74, Eka Bachtiar saat memberikan sambutan dalam apel pagi

Read More...

Mobile Sliding Menu