KPU Berharap Pemkot Perhatikan Tahapan Pilkada

In Politika
PLENO : Disaksikan jajaran Komisioner KPU Kota Depok, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menyerahkan dokumen ke Komisioner Bawaslu Kota Depok saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Kota Depok pada Pemilu 2019 di Kantor Sekretariat KPU Kota Depok, Jalan Kartini Raya, Nomor 19, Kelurahan Depok, Pancoranmas.  FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tahapan Pilkada Depok 2010 sudah dimulai pada akhir 2019. Karenannya, KPU Kota Depok berharap agar Pemkot Depok dapat memperhatikan kebutuhan anggarannya.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menjelaskan, sesuai arahan dari KPU RI, yakni tahapan Pilkada sudah mulai di akhir 2019. Nah, diharapkan KPU di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, harus sudah teranggarkan tahapan di tahun 2019.

“Semoga, pemkot bisa benar-benar memperhatikan. Karena kebutuhan di 2019 itu, salah satu tahapan penting adalah melakukan sosialisasi untuk pencalonan perseorangan (independen). Yang baiknya, kami mohon untuk dianggarkan,” ungkapnya kepada Radar Depok, Rabu (28/8).

Mekanismenya, sambung Nana, tertuang dalam Permendagri nomor 45 Tahun 2019, dimana ada mekanisme evaluasi yang bisa dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Teman-teman di TAPD yang melakukan. Kami berharap NPHD ditandatangani 1 Oktober, dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2019 itu, ketentuannya 14 hari setelah penandatanganan NPHD, ketersediaan anggaran sudah ada. Sehingga, kami bisa melakukan kegiatan,” paparnya.

Jadi, Nana mengungkapkan, ada klausul mekanismenya itu pemerintah daerah itu melakukan evaluasi, dalam hal ini, jika memang tidak teranggarkan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, maka dalam pendanaan pemerintah daerah bisa melakukan penyesuaian penganggaran dengan memunculkan yang disebut, Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 45 Tahun 2019 ayat 2 menyebutkan, dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan kegiatan pemilihan dalam Perda Perubahan APBD (ABT) atau telah menganggarkan kegiatan pemilihan dalam Perda Perubahan APBD, tapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan APBD sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD,” terangnya.

Mekanisme tersebut, diharapkan KPU Kota Depok dapat dilakukan Pemkot Depok. Sebab, hal ini menjadi ranah dari Pemkot Depok.

“KPU hanya bisa berharap bahwa kami dapat melakukan kegiatan tahapan sesuai dengan yang tertuang dalam PKPU, termasuk tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019 ini,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Jelang HUT ke-74, PMI Gelar Lomba Edukatif

APEL : Ketua Panitia HUT PMI ke-74, Eka Bachtiar saat memberikan sambutan dalam apel pagi

Read More...

Klinik Pasar Tugu Layani Kesehatan Pasien

CEK KESEHATAN : Petugas medis klinik Pasar Tugu, Widia sedang memeriksa kesehatan salah satu pasien

Read More...

Beli Sate, Gratis Nasi Goreng

Sate Blora Cirebon cabang Depok kini sudah bisa dinikmati, pengunjung bisa datang ke Jalan Margonda,

Read More...

Mobile Sliding Menu