Perda LGBT Dilanjut

In Metropolis

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Sejumlah anggota DPRD Depok kembali mengusulkan untuk membahas rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Hal ini dilakukan lantaran sempat terhenti.

Ketua Badan Kehormatan Dewan, Hamzah mengatakan, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapeperda) harus segera menindaklanjuti rumusan pembuatan Perda LGBT. Pasalnya, beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang memiliki Perda yang mengatur tentang LGBT, walaupun di skala nasional tidak ada yang mengatur.

“Perilaku menyimpang ini sudah cukup mengkhawatirkan dan terang-terangan, maka kami anggap sangat penting segera membuat regulasi yang mengatur tentang anti LGBT di Kota Depok,” kata Hamzah kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Hamzah menuturkan, rencana pembuatan perda ini telah mempertimbangkan beberapa landasan teoritis. Secara Filosofis, perilaku LGBT dinilai telah bertentangan dengan Pancasila sila pertama dan kedua dimana Pancasila sebagai landasan ideologi berbangsa dan bernegara.

Kedua secara Sosiologis, telah ditemukan fakta yang terjadi di Kota Depok terkait fenomena LGBT. Meliputi jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan  Kota Depok pada September 2018 lalu sebanyak 168 orang. Dengan dominan pengidap adalah laki-laki.

Serta yang ketiga rencana pembuatan perda ini berdasarkan landasan Yuridis. Di antaranya, melanggar Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang LGBT, melanggar nilai dan norma agama dalam Alquran. Serta dianggap sebagai perilaku menyimpang.

“Saya rasa ini sudah sangat meresahkan warga juga menimbulkan potensi gangguan ketertiban, mengancam stabilitas wilayah dan memporak-porandakan kondusivitas keamanan daerah,” tegas pria yang juga merupakan anggota fraksi Gerindra tersebut.

Berbeda pandangan dengan Hamzah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok, Sahat Farida Berlian menyatakan, tidak setuju dengan adanya Perda anti LGBT. Karena dengan adanya regulasi ini dapat memicu masyarakat main hakim sendiri.

Terlebih dia juga meminta kepada Pemerintah Kota Depok untuk mencabut regulasi Instruksi Walikota No. 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga.

“Saya minta Pemkot dan DRPD cabut rencana aturan anti LGBT,” pungkasnya. (san)

You may also read!

renovasi rumah cagar budaya KOOD Tapos

KOOD Tapos Akan Renovasi Situs Budaya

AGENDA : Rumah yang akan direnovasi oleh KOOD Kecamatan Tapos dan akan menjadikannya sebagai cagar

Read More...
artikel FKM UI pengmas

Pengembangan Sistem Database Online Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja UMKM di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup

  Oleh : Mahasiswa Departemen K3 FKM UI Research Assistant  Department Occupational Health and Safety Faculty of Public Health Universitas Indonesia   SESUAI dengan renstra Universitas

Read More...
Artikel desa tarikolot pengmas ui

Mahasiswa FKM UI Kembangkan SiUMKM Berbasis Data untuk UMKM di Kecamatan Citeureup

  Oleh : Muhammad Fitrah Habibullah Undergraduate Student of Occupational Health and Safety Major Faculty of Public Health Universitas Indonesia   SEBAGAI salah satu perwujudan

Read More...

Mobile Sliding Menu