Pemprov Penguasa Izin Air Tanah

In Utama

RADARDPEOK.COM, DEPOK–Penggunaan air tanah tidak hanya dinikmati masyarakat Kota Depok, yang bermukim di perkampungan maupun diperumahan. Gedung pencakar langit, mal dan apartemen yang tersebar di Kota Depok menjadi penikmat terbesar menyedot air tanah. Mirisnya, Pemerintah Kota Depok tidak mampu menggunakan kewenangannya dalam pengaturan penggunaan air tanah. Hal itu dikarenakan kewenangan milik Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dudi Miraz Imaduddin mengatakan, Pemerintah Kota Depok memiliki kewenangan dalam penataan perumahan dan permukiman Kota Depok. Disrumkim memiliki kewenangan Pembinaan terhadap Unit Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (UPT Rusunawa).

“Kami hanya mengelola pembangunan Rusunawa yang terbangun di Kota Depok,” ujar Dudi kepada Radar Depok.

Dudi menjelaskan, terkait penggunaan air tanah yang dibangun Rusunawa menggunakan air, yang dikelola PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Penggunaan air tersebut dilakukan untuk mengatur penggunaan air tanah di Kota Depok. Bahkan sejumlah perumahan yang sudah terbangun sudah dialirkan menggunakan PDAM Tirta Asasta Kota Depok.

Terkait penggunaan air tanah yang dilakukan apartemen maupun perusahaan lainnya, lanjut Dudi, Disrumkim tidak memiliki kewenangan malakukan pemberian izin atau izin rekomendasi penggunaan air tanah. Izin rekomendasi tersebut berada di Pemerintah Porvinsi Jawa Barat (Jabar).

“Kami tidak mengeluarkan izin maupun rekomendasi penggunaan air tanah untuk apartemen maupun hotel,” terang Dudi.

Sementara, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, selaku pengeluaran izin terkait pembangunan di Kota Depok memiliki 26 jenis perizinan, seperti izin pemanfaatan ruang, izin mendirikan pembangunan, bidang lingkungan hidup, izin gangguan, dan sejumlah izin lainnya, seakan tumpul tentang penggunaan air tanah.

“Pemberian izin penggunaan air tanah ada ditingkat Provinsi Jawa Barat,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mochtar.

Secara singkat Yulis mengungkapkan, DPMPTSP tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan izin air bawah tanah. Bahkan, DPMPTSP tidak memberikan rekomendasi apapun atau pengeluaran izin air tanah. Namun, Yulis memperkirakan rekomendasi berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.

“Mungkin ada di DPUPR coba aja ke DPUPR Kota Depok,” ucap Yulis.

Rasa penasaran dan tidak puas Radar Depok mencoba untuk mencari keterangan lain. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), hasilnya pun sama. DLHK yang bersentuhan dengan air tanah dan menyangkut lingkungan hidup, tidak memiliki kekuatan untuk memberikan izin maupun rekomendasi air tanah.

Sekretaris DLHK Kota Depok, Ridwan menjelaskan, DLHK Kota Depok tidak mengeluarkan izin penggunaan maupun rekomendasi pengunaan air tanah untuk wilayah Kota Depok. Walaupun menyangkut  lingkungan hidup, pihaknya tidak dapat mengintervensi penggunaan air tanah di Kota Depok.

“Izin tidak dari kami karena kami tidak memiliki kewenangan,” singkat Ridwan.

Tidak jauh berbeda dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kota Depok. Sekretaris DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan, pemberian izin maupun rekomendasi air tanah di Kota Depok untuk perusahaan maupun apartemen tidak di DPUPR Kota Depok.

“Rekomendasi maupun izin ada di Provinsi Jawa Barat,” terang Citra.

Citra menjelaskan, semua kewenangan mulai dari pengawasan hingga pemberian izin berada di Provinsi Jawa Barat. Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Citra mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat telah mencabut Perda Provinsi Jawa Barat no8 Tahun 2012 atas Perda No5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah. Atas dasar tersebut, sejak 2017 DPUPR Kota Depok tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan air tanah.

“Jadi kami sejak 2017 sudah tidak memiliki kewenangan tentang air tanah di Kota Depok karena sudah jelas ada di Provinsi Jawa Barat kewenangannya,” tutup Citra.(dic)

You may also read!

renovasi rumah cagar budaya KOOD Tapos

KOOD Tapos Akan Renovasi Situs Budaya

AGENDA : Rumah yang akan direnovasi oleh KOOD Kecamatan Tapos dan akan menjadikannya sebagai cagar

Read More...
artikel FKM UI pengmas

Pengembangan Sistem Database Online Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja UMKM di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup

  Oleh : Mahasiswa Departemen K3 FKM UI Research Assistant  Department Occupational Health and Safety Faculty of Public Health Universitas Indonesia   SESUAI dengan renstra Universitas

Read More...
Artikel desa tarikolot pengmas ui

Mahasiswa FKM UI Kembangkan SiUMKM Berbasis Data untuk UMKM di Kecamatan Citeureup

  Oleh : Muhammad Fitrah Habibullah Undergraduate Student of Occupational Health and Safety Major Faculty of Public Health Universitas Indonesia   SEBAGAI salah satu perwujudan

Read More...

Mobile Sliding Menu