Harus Diperbaiki, Tujuh Titik Fokus

In Politika
Hamzah, Anggota DPRD Kota Depok

RADARDEPOK.COM – Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, H. Hamzah menilai encana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sekaligus alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegitan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Depok harus diperbaiki.

Laporan : Ricky Juliansyah

Dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 ), diperlukan ASN yang Profesional, bebas dari Intervensi Politik, Bersih dari parktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Sementara, tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

Sedangkan, area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintah, seperti Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( right sizing , Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Kemudian, regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintah yang maksimal, SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera, Pengawasan yang mendorong meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi. Dan terakhir Pelayanan public yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan pelaku dunia usaha.

“Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Meningkatnya pelayanan public terhadap masyarakat dan dunia usaha. Kemudian, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,” papar Hamzah yang juga Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Depok,

Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi di Kota Depok, Hamzah menerangkan, seharusnya ada upaya seperti penataan dan penguatan organisasi yang lebih baik dan transparan, penataan tatalaksana dalam hal administrasi kepegawaian, elektronik/Simpeg dan Pengembangan E-Performance ( SAKIP), penataan sistem manajemen SDM Aparatur yang profesional, penguatan assessment Centre untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau fungsional, penerapan pengisian lowongan jabatan secara terbuka.

Kemudian, penetapan standar kompetensi, peningkatan kemampuan ASN Berbasis Kompetensi, penerapan Diklat ASN berbasis Kompetensi, penegakan etika dan disiplin ASN, Sertifikasi Kompetensi profesi, mutasi dan rotasi sesuai dengan kompetensi secara periodik, pengukuran kinerja individu, penguatan jabatan fungsional melalui penambahan jumlah, penetapan pola karir, peningkatan kemampuan dan peningkatan tunjangan.

Karenanya, Hamzah sendiri memberikan pandangan agar Pemkot Depok pada tujuh titik fokus perubahan yang menjadi prioritas, seperti pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pengawai yang dikaitkan dengan kinerja organisasi dan sistem pemberian tunjangan kinerja daerah (atau bentuk tunjangan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai).

Pengembangan system perencanaan kebutuhan pegawai, Perencanaan kebutuhan pegawai diharapkan dapat memberikan prediksi kebutuhan pegawai sampai lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan nyata Pemkot Depok yang dihitung atas dasar beban kerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan.

Selanjutnya,pengembangan system rekrutmen terbuka, baik dalam kaitan dengan penerimaan pegawai baru ataupun dalam kaitan dengan pengisian lowongan jabatan stuktural.

Pengembangan Quick Wins yang terkait dengan pelayanan public di Kota Depok. Setiap tahun diharapkanPemkot Depok minimal menetapkan satu Quick Wins untuk menjaga momentum positif terhadap penilaian pelaksanaan Refermasi Birokrasi oleh masyarakat.

Pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, pengembangan ini dimaksudkan untuk secara terus menerus menjaga komunikasi dengan public dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Pemerintahan Kota Depok.

“Inovasi daerah, seluruh OPD didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ataupun efisiensi proses pelaksanaan Pemerintahan Kota Depok. Selanjutnya, menetapkan zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi bersih melayani, sebagai contoh pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara utuh di unit kerja yang dipilih,” ucap Hamzah. (*)

You may also read!

TPU Pedurenan Jadi Lokasi Kebakaran di Harjamukti, Kota Depok

UPAYA : Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat berusaha memadamkan api yang melahap TPU

Read More...

‘Si Jago Merah’ Bakar Harjamukti

TERBAKAR : Terlihat seorang pengendara motor saat melintas di lokasi kebakaran. Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis,

Read More...

Mobil Remuk Tertimpa Pohon di Universitas Pancasila, Satu Orang Tewas

Mobil hancur karena tertimpa pohon di Universitas Pancasila. FOTO : JAWA POS   JAKARTA - Sebuah mobil

Read More...

Mobile Sliding Menu