Bawaslu Soroti Netralitas ASN di Pilkada

In Politika
SUPERVISI : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan saat memberikan pengarahan kepada jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu Kota Depok di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara Raya No.1, RT01/13 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Rabu (10/7). Foto : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Netralitas ASN menjadi salah satu temuan dominan dalam kontestasi pemilu. Untuk itu, Bawaslu berharap agar instrumen ASN tidak mengambil peran dan menjadi bagian dari tim pemenangan.

Hal ini dilakukan agar tercapai pesta demokrasi yang jujur, adil dan demokratis. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, saat melakukan supervisi ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, belum lama ini

“Belajar dari Pemilu 2019 kemarin, juga beberapa Pilkada dan Pilgub, ada konteks temuan itu (netralitas ASN), ini termasuk temuan dominan di tiap Pilkada,” kata Abdullah saat diwawancara Radar Depok.

Bawaslu berharap, sambung Abdullah, agar instrumen di ASN tidak mengambil peran atau menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) yang mengikuti kontestasi pesta demokrasi. “Apalagi dibeberapa kabupaten/kota, petahana juga masih maju mencalonkan kembali,” paparnya.

Di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang ASN sendiri sudah disampaikan secara tegas konteks keberpihakan ataupun memberikan sikap, ihwal tindakan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pilkada.

“Ini menjadi fokus Bawaslu untuk mengawasi hal tersebut. Kami juga akan memperkuat metode, strategi dan penindakan,” katanya.

Ia menegaskan, jika ASN yang terlibat langsung atau menjadi bagian dari tim pemenangan, ada sanksi pidana. Bahkan, kalau menunjukan sikap atau tindakan keberpihakan, jika tidak masuk dalam Undang-Undang Pemilu, maka Bawaslu akan meneruskan ke Komisi ASN.

“Rekomendasi harus dikeluarkan oleh Komisi ASN. Kami sudah lakukan beberapa kali di Jabar, sudah ada sanksi administratif yang dikeluarkan Komisi ASN terhadap ASN yang bersangkutan. Menjadi domain Bawaslu adalah jika ASN yang melakukan upaya atau tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu,” tegas Abdullah.

Abdullah menambahkan, bukan hanya aktor atau individu ASN, tetapi desain kebijakan agar tidak ada keberpihakan. Diaturan Pilkada sendiri, hal tersebut sudah dilarang.

Disamping itu, sudah ada perspektif bahwa program pemerintah harus punya orientasi tidak pada level atau motif kepentingan politik. “Tapi pada konteks melayani, yang benefit-nya untuk publik, bukan hanya untuk kepentingan paslon, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan modal-modal politik,” pungkasnya. (cky)

You may also read!

16 Kursi di Kabinet dari Partai, Sisanya Belum Diketahui

Presiden Joko Widodo (Jokowi).   JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan mengumumkan nama-nama untuk formasi

Read More...

Presiden Jokowi : Seabad Indonesia Pendapatan Rp27 Juta per Kapita per Bulan

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).   JAKARTA - Rp 27 juta per kapita per bulan, itu menjadi

Read More...

LPM Duren Mekar Ajak Kembangkan Kebudayaan Betawi

BERSAHABAT : Ketua LPM Kelurahan Duren Mekar, Ahmad Khairul Kahfi (kanan) bersama Cablak diwilayah Kelurahan

Read More...

Mobile Sliding Menu