Agustus Pajak Air Tanah Naik

In Utama

RADARDEPOK.COM – Tingginya penggunaan air tanah membuat Kota Depok berputar otak. 139  badan usaha wajib pajak pengguna air tanah di Kota Depok, tidak lagi membayar Rp500 rupiah per meter kubik. Agustus 2019, pajak air tanah dinaikan menjadi Rp4.000 per meter kubik. Besarnya kenaikan, dianggap mampu meminimalisir perusahaan besar jor-joran menggunakan air tanah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana  mengatakan, saat ini terdapat 139 badan usaha yang menjadi wajib pajak pengguna air tanah di Kota Depok. Dengan jumlah wajib pajak air tanah tersebut, setiap tahunnya pemkot bisa menarik pajak sebesar Rp1 miliar lebih, tergantung dari target yang dibuat. Menurutnya, sejauh ini penerimaan pajak dari sektor air tanah cukup memuaskan karena selalu melampaui taret yang ditetapkan.

“Tahun 2018 target pajak air tanah Rp1,72 miliar realisasinya Rp1,75 miliar naik menjadi 102 persen. Sedangkan penerimaan pajak tahun 2019 masih berjalan dengan target Rp1,8 miliar ,” katanya.

Meski mencapai target, Nina mengakui di lapangan masih banyak badan usaha seperti mal, apartemen dan pabrik melakukan pelanggaran dalam praktek penggunaan air tanah. “Kami kerap menemukan di lapangan ada badan usaha yang jarang bayar pajak, menggunakan dua sumur tanah tapi hanya melaporkan satu sumur saja, serta ada badan usaha yang tidak menggunakan meteran,” bebernya.

Dia mengaku, heran dengan pelanggaran yang dilakukan badan usaha di Depok. Padahal, menurutnya, harga air tanah di Kota Depok merupakan yang paling murah di Jabodetabek dengan harga Rp500 rupiah per meter kubiknya.

Maka dari itu, pihaknya berencana untuk menaikan harga air tanah di Kota Depok menjadi Rp4.000 rupiah per meter kubik. Sebab, harga Rp500 belum pernah dinaikan sejak tahun 2003. Padahal, idealnya harga air tanah harus terus dievaluasi tiap tahunnya.

“Kemungkinan bulan Agustus ini harga baru air tanah di Kota Depok sudah berlaku, sambil menunggu Perwal Kota Depok,” jelasnya.

Kenaikan harga air tanah tersebut dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Ini guna membantu pemerintah Kota Depok dalam melakukan pembangunan. Selain itu, dengan kenaikan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan air tanah di Kota Depok. “Kalau badan usaha merasa kemahalan, kita sarankan untuk menggunakan air PDAM,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Kota Depok, Salviadona mengaku, Pemerintah Kota Depok tidak bisa memberikan tindakan yang tegas kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran terkait penggunaan air tanah. Sebab mengenai izin, dan pemberian sanksi merupakan wewenang pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Sejak tahun 2017, kewenangan terkait perizinan dan penindakan ada di Provinsi Jawa Barat,” bebernya.

Meski demikian, pihaknya masih bisa mengontrol penggunaan air tanah di Depok dengan cara melakukan pemantauan rutin. Dan masih boleh membuat teguran kepada badan usaha jika terdapat adanya pelanggaran. “Jika teguran tak diindahkan, kami hanya bisa membuat laporan ke provinsi,” tutupnya.(dra)

You may also read!

korupsi lahan di depok

Tersangka Korupsi di Depok Bolos Sebulan

LAHAN APARTKOST : Suasana lahan untuk pembangunan Apartkost di kawasan Beji Timur yang kini tersandung

Read More...
PSSI Kota Depok

Benahi Managemen, Mohon Rekomendasi Asprov

URUS : Belum lama management Persikad mendatangi Asosisasi Provinsi (asprov) PSSI Jawa Barat untuk melengkapi

Read More...
ular kobra di bojongsari

AMANKAN : Ketua RW14, Daud Sulaiman bersama pawang ular mengamankan ular kobra di rumah kontrakan

Read More...

Mobile Sliding Menu