SKD PPDB Perlu Verifikasi

In Utama

Hafid Nasir

Anggota Komisi D, DPRD Kota Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di setiap sekolah negeri pada masa verifikasi 24-26 Juni 2019, khususnya terkait kuota jalur zonasi dengan menjadikan Surat Keterangan Domisili (SKD) pengganti Kartu Keluarga (KK) agar dilakukan verifikasi faktual dengan pihak yang dianggap netral.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Hafid Nasir menilai, verifikasi guna memastikan calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat enam bulan sejak diterbitkannya SKD, dan dilengkapi surat tanggung jawab mutlak dari yang bersangkutan.

“Verifikasi tersebut menurut saya perlu dilakukan sebelum pengumuman tanggal 29 Juni, agar calon peserta didik yang diterima tepat sasaran,” ungkap Hafid kepada Radar Depok, kemarin (24/6).

Hafid mengatakan, info yang sempat beredar ada revisi Permendikbud 51/2018 tentang PPDB untuk jalur prestasi, direvisi dari lima persen menjadi 5-15 persen. Sehingga jika ini ditetapkan jalur zonasi kuotanya bisa berkurang menjadi 80 persen.

“PPDB SMP di Kota Depok juklal juknisnya sama dengan panduan seperti tahun lalu, tetap memperhatikan NEM dan zonasi (tidak ada zonasi murni). Yaitu memberikan apresiasi kepada siswa yang telah belajar bersungguh-sungguh,” ucap Hafid.

Selain itu, pendaftaran SMP jalur zonasi (kuota 50 persen) dilakukan secara online dengan melakukan pra pendaftaran di SMP yang dituju untuk mendapatkan PIN PPDB, kemudian melakukan pendaftaran secara online 4-5 Juli 2019.

Hafid berharap, perlu ditingkatkan sosialisasi juklak juknis PPDB ke orang tua siswa. Ia menilai, PPDB SMA kisruh karena ada bahasa di aturan seleksi jalur zonasi yaitu jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama, maka yang mendaftar lebih awal yang menjadi prioritas.

“Ini salah satu yang perlu dievaluasi,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Depok ini.

Hafid mengatakan, aturan di PPDB SMP tidak ada yang mengatur berdasarkan urutan daftar hadir, tetapi NEM plus zonasi yang menjadi acuan. Ia pun berharap, pemerintah terus menyosialisasikan kepada calon peserta didik.

Saat ditanya keberadaan sekolah swasta kini sudah memiliki kualitas bagus seperti sekolah negeri, Hafid menyebutkan, Pemkot Depok sudah menganggarkan bagi warga tidak mampu yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta Rp2 juta per siswa per tahun untuk sekolah dasar (SD).

“Dan Rp3 juta per siswa per tahun  untuk SMP, mengingat kuota SMPN terbatas. Sehingga sekolah swasta perlu diajak kerjasamanya untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu,” terang Hafid.

Menurut Hafid, kalau kuota untuk calon peserta didik di negeri terbatas, sehingga sekolah swasta diajak untuk menyelesaikan permasalahan kuota ini. Bicara kualitas kegiatan belajar mengajar ia melihat pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan sudah bekerja sama dengan BMPS untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta.

“Harapan ke depan tetap ada sekolah unggulan, namun kualitas kegiatan belajar mengajar sama di semua sekolah,” tutup Hafid. (gun)

You may also read!

Terima Kasih Masih Setia

RADARDEPOK.COM – Hari ini Harian Radar Depok berusia 9 tahun. Lahir 15 Juli 2010, di Jalan Raya Kartini No13,

Read More...

Ramai-ramai Sedot Air Tanah

RADARDEPOK.COM – Margonda amblas tinggal menunggu waktu. Hiruk pikuk padatnya jantung Kota Depok itu ternyata di dalam permukaan tanahnya,

Read More...

Agustus Pajak Air Tanah Naik

RADARDEPOK.COM – Tingginya penggunaan air tanah membuat Kota Depok berputar otak. 139  badan usaha wajib pajak pengguna air tanah

Read More...

Mobile Sliding Menu