DEEP : Laporkan Kasus Suap Jual Beli Suara

In Politika

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kasus suap jual beli suara yang terjadi di Kabupaten Karawang dinilai mencederai penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Karenannya, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia melaporkan ke pihak berwenang ketika melihat dan mengalami dugaan kasus serupa.

Kepada Radar Depok Direktur DEEP, Yusfitriadi mengungkapkan, hal ini tentunya sudah sangat mencederai proses demokrasi Pemilu Serentak 2019 yang telah berlangsung dan mungkin juga akan menjadi bola liar, karena tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah lain yang belum terungkap.

Kareannya ia meminta agar masyarakat Jawa Barat, terutama para kontestan peserta pemilu 2019 untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang ketika melihat dan mengalami dugaan kasus suap dan jual beli suara.

“Ini sebagai upaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas menuju pemilu yang adil, bersih dan bermartabat,” kata pria yang akrab disapa kang Yus, Rabu (19/6).

Terkait kasus di Karawang, sambung kang Yus, pihaknya mendorong pihak berwenang mengusut tuntas dugaan kasus suap jual beli suara dan memproses seadil-adilnya menurut ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.

“Ini sebagai bentuk penegakan supremasi hukum pemilu supaya tidak menjadi presedent buruk dalam penegakan hukum pada momentum pemilu mendatang,” papar kang Yus.

Ia menambahkan, meskipun dari informasi yang ia dapat, uang suap jual beli suara tersebut telah dikembalikan kepada Caleg yang gagal tersebut. Tetapi, dari sini dapat terlihat adanya indikasi krisis integritas ditubuh penyelenggara Pemilu.

“Apabila hal ini terus menerus dibiarkan, maka jangan harap terciptanya pemimpin yang berkualitas, jujur dan adil yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya,” pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan suap jual beli suara yang terjadi di Kabupaten Karawang antara caleg Partai Perindo Dapil VII H. EK. Budi Santoso dengan 12 PPK dan Oknum KPU Kabupaten Karawang pada perhelatan Pemilu Serentak yang digelar pada 17 April 2019 lalu, sangat memprihatinkan.

Pasalnya, karena merasa ditipu, Budi Santoso alias H.Engkus Kusnaya akhirnya membeberkan bahwa dirinya telah memberikan aliran dana kepada 12 PPK dan 1 komisioner KPU tersebut melalui transfer Bank dengan dua kali pembayaran dengan rincian Rp. 60 juta dan Rp. 40 juta.

Dalam teknis transaksi jual beli suara menggunakan sandi, TPS diganti menjadi Toko, Jumlah suara diganti kilo, nama ketua PPK diganti menjadi agen beras, dan harga persuara diganti menjadi eceran. Salah satu komisioner KPUD Karawang, juga disebut-sebut menerima aliran dana tersebut lebih dari Rp 50 juta. (cky)

You may also read!

Jawaban Jokowi Tentang Gerindra dan Demokrat di Kabinet

Prabowo dan Joko Widodo.   JAKARTA - Beredarnya kabar peluang bergabungnya Partai Gerindra dan Demokrat ke kabinet

Read More...

Larangan Unjuk Rasa Saat Pelantikan Dianggap Tidak Biasa

BENTROK : Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menolak UU KPK

Read More...

Ekor Kepala

      Oleh: Dahlan Iskan   UMURNYA baru 13 tahun. Ia harus ditangkap. Ditahan. Diadili. Tuduhannya: melawan petugas negara. Tepatnya: melawan polisi --mencoret-coret.

Read More...

Mobile Sliding Menu