SKTM Dihapus, KIP Diberlakukan

In Utama

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Orangtua siswa mesti tahu aturan baru, Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP dan SMA tahun pelajaran 2019-2020 di Depok. Rabu (15/5), ternyata masuk SMP Negeri tidak lagi menggunakan SKTM untuk jalur siswa miskin/tidak mampu. Di jenjang SMA Negeri, menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mulyadi mengatakan, surat pernyataan tidak mampu dibuat oleh orangtua calon siswa, lalu diajukan ke sekolah asal. Setelah itu sekolah mensurvei ke rumah siswa, untuk mencocokan dengan kategori yang dibuat oleh Dinas Sosial.

Kemudian setelah disurvei, surat yang dibuat orangtua siswa harus diketahui oleh RT dan RW setempat. Guna memastikan keabsahan dari surat tersebut, orangtua siswa harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak diatas materai 6.000. Setelah itu baru sekolah asal mengeluarkan surat pernyataan dari kepala sekolah, membenarkan siswanya termasuk kategori tidak mampu.

“SKTM sudah tidak ada lagi pada PPDB tahun 2019-2020. Tapi diganti dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Jadi sudah tidak ada lagi calon siswa yang menyalahgunakan surat tersebut,” kata Mulyadi kepada Radar Depok, di Balaikota Depok, kemarin.

Mulyadi menerangkan, selain jalur siswa tidak mampu pada PPDB 2019-2020 terdapat lima jalur lainnya. Diantaranya, jalur inklusi, luar kota, PTK, prestasi lokal, dan zonasi regular. Masih sama seperti tahun sebelumnya, zonasi merupakan penilaian utama dalam keenam jalur tersebut.

Adapun rinciannya, untuk jalur siswa tidak mampu memiliki kuota 20 persen, khusus jalur inklusi seluruh sekolah wajib menerima siswa ABK sebesar 5 persen. Sedangkan kuota untuk jalur luar kota hanya 3 persen, untuk orangtuanya berstatus guru (PTK) sebesar 5 persen.

Pada tahun ini juga ada penambahan kuota pada jalur prestasi lokal sebesar 7 persen, dimana prestasi akademik sebesar 2 persen dan non akademik 5 persen. Penambahan kuota itu sebagai wujud penghargaan Disdik Depok dalam menghargai prestasi siswanya.

“Khusus untuk jalur zonasi regular kuotanya 50 persen ini untuk yang dalam Kota Depok,” tegas Mulyadi.

Di luar enam jalur di atas, pada Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB terdapat jalur prestasi. Bedanya pada jalur ini siswa yang memiliki prestasi di tingkat nasional dan internasional, dapat memilih sekolah dimana saja. Meskipun jauh dari zonasi antara rumah ke sekolah.

“Misal siswa yang rumahnya di Tapos tapi prestasinya nasional dan internasional bisa pilih sekolah di Pancoranmas atau Sukmajaya dan zona lainnya. Ada juga penerimaan siswa melalui jalur perpindahan orangtua/wali murid sebesar 5 persen kuotanya,” papar Mulyadi.

Mulyadi menerangkan, pendaftaran PPDB untuk jalur zonasi hanya dua hari yakni 4-5 Juli 2019. Sedangkan jalur prestasi murni dan perpindahan orangtua siswa lebih awal di 27-28 Juni 2019. “Pengumuman zonasi 10 Juli 2019, prestasi dan perpindahan orangtua di 6 Juli 2019,” terangnya.

Sama halnya dengan SMP, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Depok, Umar menyebut, penerimaan siswa kurang mampu tidak lagi menggunakan SKTM. Melainkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah dimiliki siswa sejak duduk dibangku SMP.

“Sekarang sudah tidak lagi pakai SKTM karena banyak yang menyalahgunakan, solusinya calon siswa tidak mampu hanya membawa KIP saat mendaftar. Karena itu jelas dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Umar.

Dia mengungkapkan, terdapat tiga jalur penerimaan siswa baru 2019-2020. Meliputi jalur perpindahan orangtua khusus ASN, TNI, dan Polri sebesar 5 persen, jalur prestasi juga 5 persen untuk akademik dan non akademik. Sedangkan jalur zonasi kuotanya sebesar 90 persen. “Kuota 90 persen ini dibagi lagi, untuk siswa kurang mampu dan ABK 75 persen, dan zonasi kombinasi 15 persen,” pungkas Umar.

Terpisah, Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, sistem zonasi disosialisasikan sejak Januari.

Ada perbedaan antara pelaksanaan PPDB 2019 dan tahun lalu. Saat ini pemerintah resmi menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Surat tersebut sering menimbulkan polemik lantaran disalahgunakan.

Lantas, bagaimana dengan siswa tidak mampu? “Siswa dari keluarga tidak mampu tetap melalui jalur zonasi. Tapi, ditambah dengan program pemerintah pusat (kartu Indonesia pintar) atau pemerintah daerah bagi keluarga tidak mampu,” ucap Muhadjir.

Dalam permendikbud yang diterbitkan 31 Desember 2018 itu juga diatur kewajiban sekolah agar memprioritaskan calon peserta didik berdomisili sama dengan sekolah asal. Pada PPDB 2019, keterangan domisili berdasar alamat kartu keluarga diterbitkan minimal setahun sebelumnya.

Itu tidak seperti edisi sebelumnya yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Keputusan tersebut berlaku untuk mutasi dadakan yang dilakukan orang tua. Trik itu kerap dilakukan orang tua yang sengaja pindah hanya untuk mengincar sekolah favorit bagi anaknya.

Karena itu, jalur perpindahan orang tua harus dilengkapi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, maupun perusahaan. Mutasi domisili akan dicocokkan dengan sekolah asal siswa. “Oleh karena itu, Kemendikbud akan memaksimalkan kembali kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri,” terang Muhadjir.

Hal lain yang tak kalah penting, ada upaya untuk menghindari praktik jual beli kursi. Caranya, sekolah wajib mengumumkan daya tampung sehingga lebih transparan. Mulai kelas I SD, VII SMP, hingga X jenjang SMA.

Jika berdasar seleksi PPDB memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, sekolah wajib melapor ke dinas pendidikan (dispendik) daerah setempat.

Nantinya kewenangan dispendik adalah menyalurkan kelebihannya ke sekolah lain yang masih dalam satu zonasi. Jika dalam satu zonasi kuota sudah penuh, calon peserta didik disalurkan ke sekolah lain luar zonasi terdekat.

Muhadjir mengatakan bahwa tujuan sistem zonasi adalah menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Khususnya sekolah negeri. Sekaligus, membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Dengan aturan itu, Muhadjir menegaskan, sekolah wajib menerapkan PPDB dengan sistem zonasi dengan kuota 90 persen. Memprioritaskan jarak terdekat dari domisili ke sekolah. Di dalamnya sudah termasuk keluarga ekonomi tidak mampu dan kombinasi jarak serta prestasi akademik. Baru kemudian, jalur prestasi murni dan jalur perpindahan orang tua dengan masing-masing kuota 5 persen.(san)

You may also read!

PKB Bentuk Poros Empat

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Menghadapi Pilkada Kota Depok banyak partai yang ingin menunjukkan eksistensinya, dan menunjuk calon sendiri. DPC PKB Kota Depok

Read More...

Disdik Jabar Evaluasi PPDB

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Semrawutnya pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Kota Depok, jadi sorotan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa

Read More...

Elly Farida Harapkan Boponter Juara

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kelurahan Bojong Pondok Terong (Boponter) yang masuk tiga besar dalam Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan Tingkat

Read More...

Mobile Sliding Menu