PKS Yakin Gugatan Dikabulkan

In Politika
SIDANG : Sentra Gakkumdu Bawaslu Jabar saat menggelar Sidang terkait penggelembungan suara DPR RI Dapil Jabar 7 di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Bandung. Foto: Ist

RADARDEPOK.COM, DEPOK Sentra Gakkumdu Bawaslu Jawa Barat menggelar sidang dugaan pelanggaran pemilu 2019, terkait dugaan penggelembungan suara DPR RI Dapil Jabar 7, di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa (14/5).

Adapun sidang ini awalnya berdasarkan aduan dari PKS. Ketua Humas DPW PKS Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengaku yakin gugatan akan dikabulkan oleh majelis, dan kursi ke-10 DPR RI Jabar 7 akan kembali ke tangan partai berlambang bulan sabit kembar itu.

“Kami yakin gugatan bakal dikabulkan,” ungkap Imam kepada Radar Depok, Rabu (15/5).

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menuturkan, sidang berlangsung maraton sejak pukul 14:30 WIB sampai 23:00 WIB. Sidang sempat diskors untuk buka puasa dan Salat Magrib.

“Hadir pelapor dan saksi dari PKS Kabupaten Bekasi dengan terlapor KPU Kabupaten Bekasi. Sayangnya, Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai pihak terkait tidak hadir dalam sidang yang berlangsung di kantor Bawaslu Jawa Barat Jalan Turangga Bandung,” kata pria yang akrab disapa IBH ini.

Selepas sidang, sambung IBH, DPD PKS Kabupaten Bekasi yang didampingi kuasa hukum menyatakan optimis bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh majelis hakim. Sebab, pihaknya menyampaikan kronologi dengan jelas, menyangkut rekapitulasi suara DPR-RI yang terjadi di Kecamatan Tambun Selatan.

Bahkan, pihaknya membawa barang bukti berupa formulir model C1 dan dokumen rekapitulasi dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan provinsi. “Kami juga menghadirkan delapan orang saksi ke persidangan”, terang IBH.

Sidang juga melakukan penyandingan data perolehan suara yang menjadi keberatan pelapor, yaitu penggelembungan suara Partai Nasdem dari 1430 suara menjadi 7525 suara. Data yang disandingkan adalah formulir model C1 dengan model DAAI kelurahan Jatimulya yang bermasalah.

Untuk diketahui, Saksi PKS Kabupaten Bekasi melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Jabar karena keberatan selisih suara tidak ditanggapi secara baik PPK dan KPUD Kabupaten Bekasi. Sidang akan dilanjutkan Rabu, 15 Mei 2019 pukul 19.00 dengan agenda pembacaan keputusan majelis.

“Jangan bermain dengan hasil Pemilu. Di Pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp48 juta,” tegas IBH.

Kasus ini pun mendapat perhatian khusus dari Pengamat Hukum di Bekasi Bambang Sunaryo. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena meruntuhkan demokrasi dan melanggar undang-undang pemilu.

“Ini jelas-jelas melanggar undang-undang pemilu Pasal 7 tahun 2017. Penggelembungan suara itu pelanggaran berat pemilu. Bawaslu harus bertindak, pelakunya harus didiskualifikasi,” ujar Bambang Sunaryo dilansir dari bekasimedia.com, Rabu (15/5/).

Bambang menilai langkah yang dilakukan PKS sudah tepat dengan melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan Gakumdu Jawa Barat.

“Pokoknya segera lakukan proses hukum dan jangan ada pembiaran. Kalau dasarnya C1 dan disana ada penggelembungan, siapa yang melakukannya? Jika PPK atau KPUD, maka laporkan ke DKPP atau Bawaslu. Segera,” pungkasnya. (cky/ol/**)

You may also read!

Poster K3 Akronim Poligami Dicopot

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Setelah ramai pro-kontra secure parking yang ada di kawasan Universitas Indonesia (UI), media sosial kembali dihebohkan

Read More...

53.712 Orang Berebut Bangku UI

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) untuk semua jenjang dan program pendidikan kembali digelar serentak di

Read More...

Mandiri Bikin Panik Nasabah Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK– Solehudin warga Kecamatan Beji, terkejut melilhat saldo tabungannya di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri SPBU Jalan

Read More...

Mobile Sliding Menu