Pemkot Buka Posko Pengaduan THR

In Metropolis

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Seperti yang sudah-sudah. Perusahaan yang memiliki karyawan di Kota Depok, jangan sampai telat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) H-7 sebelum lebaran. Hal ini sesuai dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2019.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Depok, Ema Komariah mengatakan, saat ini Surat Edaran untuk perusahaan di Kota Depok dalam proses penandatanganan Walikota. Setelah itu langsung diedarkan ke seluruh perusahaan di Depok.

“Disnaker mengikuti imbauan Menteri Tenaga Kerja, mengimbau supaya perusahaan mengeluarkan THR pegawainya pada H-7 Lebaran,” kata Ema kepada Harian Radar Depok, di Balaikota, Jumat (17/5).

Terkait besaran jumlah THR yang diterima masing-masing pegawai. Dalam SE itu disebutkan pegawai yang memiliki masa kerja 12 bulan (1 tahun) atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.

Sedangkan bagi pegawai yang belum genap bekerja selama 1 tahun, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sebaliknya untuk pekerja harian lepas yang sudah 1 tahun atau lebih juga mendapat THR-nya sesuai kumulatif yang didapat 1 bulan kerja. Berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya Lebaran.

“Berbeda apabila bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja,” jelas Ema.

Ema mengungkapkan, apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR pegawai pada waktu yang telah ditetapkan. Para pegawai dapat melaporkannya ke Posko THR yang berada di Gedung Dibaleka 2 Lantai 8, Balaikota Depok.

“Kalau ada yang tidak membayarkan THR sesuai aturan Menteri dan Walikota, langsung melapor ke kami (posko THR). Nanti langsung kami proses laporan tersebut ke perusahaan masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen APINDO Depok, Solihin mengaku juga akan mengindahkan imbauan yang dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja RI untuk membayarkan THR pegawai pada H-7 lebaran. Malahan dia menyebut, ada beberapa perusahaan yang telah lebih dulu membayarkan THR kepada pegawainya.

“THR itu penting buat pegawai karena mereka akan gunakan untuk keperluan menjelang lebaran. Ada yang dipakai mudik dan lain sebagainya. Jadi kami juga akan menyerahkan THR pegawai pada H-7 lebaran,” pungkas Solihin.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. SE Pelaksanaan THR yang ditandatangani pada 14 Mei 2019 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” ujar Menaker Hanif kepada wartawan.

Dalam surat edarannya, Menaker Hanif mengatakan, SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. “THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum sebelum Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriyah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR,” kata Menaker Hanif.

“Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Menaker Hanif.

Terkait jumlah besaran THR, setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 (satu) bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” ujar Menaker Hanif.

Sedangkan terkait penerapan sanksi, apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentangTata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Sementara untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Hanif Dhakiri berharap masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019. “Kita juga meminta para Gubernur beserta para Bupati/Walikota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu,” pungkas Hanif. (san/gun/tbn/**)

You may also read!

Demokrat Depok Tolak KLB

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPC Partai Demokrat Kota Depok menolak keras rencana Kongkres Luas Biasa (KLB) yang diusulkan sejumlah pendiri

Read More...

Sebar Hoaks, Pria di Bojongsari Diringkus

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Diduga telah menyebarkan hoaks tentang ‘kasus Kivlan Zen direkayasa aparat’, seorang pria warga Bojongsari berinisial YM

Read More...

Miliki Ragam Barang Kuno, Simpan Borgol Zaman Belanda

RADARDEPOK.COM – Beragam barang kuno dan tergolong langka masih dimiliki H Rosidi yang tersimpan di rumahnya di Kelurahan Duren

Read More...

Mobile Sliding Menu