Ketua KPU : Kita Harus Terima Keputusan KPU RI

In Politika

RADARDEPOK.COM, DEPOK – KPU RI telah mengumumkan hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2019 dari 34 provinsi. Karena itu, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengharapkan seluruh peserta Pemilu dan masyarakat menerima hasil tersebut.

“Kita harus menerima apa yang telah ditetapkan KPU RI, karena itu adalah hasil pilihan dari warga Indonesia,” kata Nana kepada Radar Depok, Selasa (21/5).

Kemudian, sambung Nana, dengan hasil penetapan tersebut, tentunya seluruh element harus menjaga kondusifitas, terutama Kota Depok, agar tidak ada hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Sejuta Maulid.

“Jadi, biarkan lah ini menjadi ranah di KPU RI dan elit-elit nasional. Tetapi, khusus untuk Kota Depok kita harapkan kondisi yang sudah aman dan kondusif ini tetap kita jaga, pelihara dan Bina. Walaupun ada penetapan di tingkat nasional,” ujarnya.

Seluruh tahapan ada undang – undang yang mengatur dan tentu ada mekanismeny jika ada yang tidak puas dengan hasil yang ditetapkan. Sehingga, Nana, mengharapkan agar peserta Pemilu yang tidak puas dengan dapat menyampaikan keberatan de dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sesuai Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, ada 11 tahapan gugatan ke MK, pertama pengajuan permohonan pemohon dimulai dari 23-25 Mei untuk sengketa Pilpres dan 8 Mei hingga 25 Juni untuk sengketa Pileg.

Tahap kedua, pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon. Sedangkan, tahapan ketiga perbaikan kelengkapan permohonan pemohon. Pada tahap keempat, pencatatan permohonan pemohon buku register perkara Konstitusi pada 11 Juni untuk Pilpres dan 1 Juli untuk Pileg.

“Tahap kelima, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama pada pihak pemohon, pihak terkait dan Bawaslu,” terangnya.

Selanjutnyanya, tahap keenam, sidang pendahuluan diagendakan pada 14 Juni untuk Pilpres dan 9-12 Juli untuk Pileg. Ditahapan ketujuh, lanjut Nana, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon. “Tahap kedelapan, sidang pemeriksaan diagendakan pada 17-21 Juni untuk Pilpres dan 13-30 Juni untuk Pileg,” ungkap Nana.

Sedangkan di tahap kesembilan, ada rapat permusyawaratan hakim (RPH). Di tahap ke 10 ada sidang pengucapan putusan untuk perkara Pilpres diagendakan pada 28 Juni. Dan, 6-9 Agustus untuk perkara Pileg.

“Ditahapan terakhir, penyerahan hasil putusan dan pembuatan di laman MK,” pungkasnya. (cky)

You may also read!

PKB Bentuk Poros Empat

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Menghadapi Pilkada Kota Depok banyak partai yang ingin menunjukkan eksistensinya, dan menunjuk calon sendiri. DPC PKB Kota Depok

Read More...

Disdik Jabar Evaluasi PPDB

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Semrawutnya pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Kota Depok, jadi sorotan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa

Read More...

Elly Farida Harapkan Boponter Juara

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kelurahan Bojong Pondok Terong (Boponter) yang masuk tiga besar dalam Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan Tingkat

Read More...

Mobile Sliding Menu