Fraksi PDI Perjuangan Tolak PKR

In Politika
Hendrik Tangke Allo, Ketua DPRD Kota Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Pemkot Depok tentang penyelenggaraan Kota Religius (PKR) dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Depok beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok yang juga Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo kepada Radar Depok, Jumat (17/5).

“Pada Intinya Perda PKR ini ingin mengatur bagaimana warga Kota Depok menjalankan Agama dan kepercayaannya. Termasuk cara berpakaian,” kata pria yang akrab disapa HTA.

Menurutnya, usulan ini telah ditolak oleh Bamus DPRD kota Depok untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dengan demikian, sambung HTA, segala jenis pembahasan mengenai Raperda ini tidak lagi dimungkinkan untuk dilakukan di setiap alat kelengkapan Dewan.

HTA mengungkapkan, beberapa alasan yang diajukan oleh PDI Perjuangan adalah, pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mendelegasikan urusan Agama untuk diatur oleh Pemerintahan Daerah.

“Urusan Agama adalah kewenangan Absolut Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Religiusitas adalah hal yang bersifat sangat pribadi (privat), berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian bukan kewenangan kota untuk mengatur kadar religiusitas warganya.

“Perda PKR memiliki potensi diskriminatif baik terhadap Umat Beragama dan terhadap kaum perempuan. Perda ini juga memiliki kecenderungan untuk mengkotak-kotakkan warga kota Depok yang sangat plural,” imbuh HTA.

PDI Perjuangan berpandangan bahwa Negara, dalam hal ini Pemkot Kota Depok, berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap umat beragama memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya dan menjaga toleransi antar umat beragama. Namun, Pemerintah Kota tidak bisa mengatur religiusitas warganya.

“Dalam hal perilaku warga kota Depok maka Pemkot bisa membuat aturan dalam kerangka ketertiban umum dan kemaslahatan kehidupan bersama, bukan dalam kerangka pahala dan dosa atau surga dan neraka,” pungkasnya. (cky)

You may also read!

Piala Bergilir Mochammad Yana Aditya antar Provinsi se-Jawa Siap Digulirkan

      Oleh: Supartono JW*) Pengamat Pendidikan Sepak Bola Nasional   Festival Sepak Bola antar Provinsi se-Jawa, Piala Bergilir Mochammad Yana Aditya U-8, U-10,

Read More...

Dapat Bisikan Misterius, Painah Loncat dari Jembatan Juanda Depok

BUNUH DIRI : Paniah yang mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan di Jalan Juanda,

Read More...

Ratusan Pesilat Adu Jurus di Cimanggis Cup

BERTANDING : Dua orang pesilat sedang bertarung di Gelanggang A pada Kejuaraan Silat Cimanggis Cup

Read More...

Mobile Sliding Menu