Bawaslu Depok Berikan Rekomendasi ke KPU

In Politika
KOMPAK : Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna bersama Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Eko Syahputra Siregar, dan jajaran TNI/Polri beserta Bawaslu selepas merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pancoranmas, Sabtu (11/5) dini hari. Foto: RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pasca Pemilu dan proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan rekomendasi untuk KPU.

“Ada beberapa catatan atau rekomendasi ke KPU,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok pada tahapan Rapat  Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kota Depok, sambung Luli, pihaknya memberikan rekomendasi.

Adapun beberapa rekomendasi tersebut, yakni pertama, KPU Kota Depok menindaklanjuti permohonan keberatan saksi partai Demokrat Kota Depok terkait permohonan salinan data DPTb dengan mekanisme pengajuan surat permohonan kepada PPID KPU Kota Depok.

Kedua, KPU Kota Depok menindaklanjuti keberatan saksi PKB Kota Depok terkait adanya ketidak-sinkronan data pada TPS 24,41 dan 49 di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapok untuk dilakukan penelitian dan pembandingan dengan data yang menjadi dasar acuan.

“Ketiga, KPU Kota Depok menindaklanjuti keberatan saksi Partai Golkar Kota Depok terkait permohonan sinkronisasi data DPTb pada Kelurahan Harjamukti, Cimanggis,” kata Luli.

Keempat, lanjut Luli, KPU Kota Depok menuangkan seluruh hasil keberatan saksi partai pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghjitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kota Depok ke dalam formulir Model DB2-KPU.

Terakhir, KPU Kota Depok mengintruksikan kepada seluruh PPK se-Kota Depok untuk mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghjitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Depok setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK paling lama 7 hari.

“Surat rekomendasi ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkas Luli. (cky)

You may also read!

Harga Tiket Bus Gila-gilaan

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pemudik Depok tahun ini pasti bakal kebingungan pulang kampung halaman naik transportasi apa. Selain tiket pesawat yang sudah

Read More...

Pembalap Depok Jatuh Lagi

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pembalap Indonesia asal Kota Depok Dimas Ekky Pratama gagal finis pada balapan Moto2 Prancis 2019 di Sirkuit Le

Read More...

Pemkot Buka Posko Pengaduan THR

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Seperti yang sudah-sudah. Perusahaan yang memiliki karyawan di Kota Depok, jangan sampai telat memberikan Tunjangan Hari

Read More...

Mobile Sliding Menu