Akhir Kisah Pilpres Kita, Damai

In Ruang Publik

Oleh: Drs. Supartono, M.Pd*

 Capailah kebahagiaan di atas kegembiraan. (Supartono JW.21052019).

            Besok, 22 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2019. Sayang, menjelang pengumuman, suasana panas akibat perseteruan pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden serta para pendukungnya dari kedua kubu terus memanas, sehingga pihak keamaanan Polisi dan TNI, saling membahu melakukan tindakan preventif demi situasi aman dan terkendali di negeri ini. Nasi sudah menjadi bubur, namun apakah jalannya suksesi kepemimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dengan drama seperti ini?

Dari awal proses, saat berlangsung, hingga usai Pilpres, yang ada adalah berseteru dan berseteru yang begitu terumbar di media sosial (medsos) serta media cetak dan elektronik yang bahkan hingga diketahui seluruh publik dunia. Meruntuhkan norma kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan dan sangat rentan mengantar disintegarasi bangsa Indonesia tercinta.

Pahami analogi ini!

Andai saja pertarungan Pilpres 2019, Paslon Presiden dan Wakil Presidennya sama-sama wajah baru, semisal paslon 01 A dan B, bukan Jokowi dan Amin,  sementara paslon 02 tetap Prabowo dan Sandi, yakin suasana panas akibat Pilpres tidak akan sehabat sekarang. Namun peraturan Undang-Undang yang mengatur bahwa Presiden dapat menjabat dalam dua periode kepemimpinan, maka tidak terhindarkan ada konfrontasi seperti yang sekarang terjadi. Bila saja tahun 2019 tidak perlu ada Pilpres dan Presiden Jokowi terus dipercaya rakyat memimpin negera ini selama dua periode, maka dipastikan tidak akan terjadi perseteruan.

Sayang peraturan yang membolehkan seorang Presiden dapat mencalonkan diri kembali di periode kedua, inilah yang secara kontektual waktu dan perkembangan zaman menjadi bumerang. Setelah Jokowi memiliki pengalaman memimpin selama satu periode, lalu dicalonkan kembali oleh para pendukungnya, kemudian bersaing dengan calon Presiden baru, maka di sinilah titik pangkal persoalan yang bak benang kusut sulit diurai.

Sebagai ANALOGI, sebuah pertandingan antara Klub Liga 1 Persija Jakarta melawan Bali United misalnya, kendati dipimpin oleh wasit PSSI yang digaransi netral, tidak memihak dan wasit benar-benar bekerja untuk PSSI dan sepakbola nasional, saat berlangsungnya laga, kedua tim baik pemain, pelatih, ofisial, hingga suporter sangat mudah marah dan protes atas keputusan wasit yang tidak mengutungkan timnya. Bila pada akhirnya terjadi kisruh di pertandingan, ada PSSI yang akan dapat menengahi, menindak, menghukum, siapa saja yang secara fakta dan data terbukti sah membuat kesalahan.

Apa yang dapat dilakukan ke dua klub bersangkutan bila akhirnya PSSI menjatuhkan denda dan hukuman? Di sinilah pembelajarannya, wasit yang netral, diusung oleh PSSI sebagai bapaknya sepakbola nasional, tetap dapat bertindak objektif dan menjatuhi sanksi bagi siapa saja yang terlibat dan membikin kisruh jalannya laga, tetap saja akan menuai protes dan kritik dari kedua tim, tingkat resistensi masalah tetap tinggi. Namun, bila keputusan sudah dijatuhkan oleh PSSI dan semisal ada banding, maka persoalan akan reda dan selesai.

Jadi sebuah pertandingan sepakbola profesional, dipimpin oleh wasit yang netral saja tetap dapat memicu konflik dan perseteruan, namun kedua belah pihak memahami bahwa wasit di bawah tanggungjawab PSSI memang sudah berusaha berbuat seadil-adilnya, meski tetap saja bila melakukan kesalahan secara manusiawi, ada yang akhirnya curiga dan menuduh bila wasit telah disuap oleh salah satu pihak klub. Ini wajar dan logis. Coba sekarang bandingkan dengan Pilpres 2019. Presiden Jokowi menjadi paslon, sementara kondisinya juga sebagai petahana yang masih memimpin bangsa dan negara ini sebagai Presiden. Sementara lawannya adalah paslon yang belum pernah menjabat sebagai Presiden.

Bila dianalogikan dengan pertandingan sepakbola di PSSI, maka Presiden Jokowi adalah sama dengan PSSI yang memiliki perangkat wasit dan lain sebagainya. Sebagai petahana dan masih menjabat sebagai Presiden, kondisi Jokowi yang menjadi paslon, masih berkedudukan dapat menguasai seluruh stakeholder mulai dari pemerintahan, kemananan (polisi dan TNI), menguasai BUMN, pegawai negeri dan lain sebagainya, termasuk KPU, Bawaslu, pun sejatinya tetap menjadi bagaian dari stakeholder pemerintahan dengan sendirinya sangat diuntungkan oleh situasi dan kondisi.

Wasit PSSI yang netral saja, bukan bagian dari Persija ataupun Bali United, tetap dicurigai ada suap dari mafia sehingga menguntungkan salah satu tim. Nah, sementara Jokowi sebagai paslon, kebetulan juga masih menguasai seluruh stakeholder penting di negeri ini, maka di sinilah dari kaca mata objektivitas, posisi Jokowi dengan sendirinya langsung dicurigai tidak netral. Apa artinya? Artinya, Pilpres 2019 bisa saya sebut sebagai PSSI melawan Bali United atau PSSI melawan Persija Jakarta.Terang saja sulit bagi Persija Jakarta menang karena melawan wasit dan PSSI sebagai induk organisasi.

Jadi, bila kita pahami benar mengapa Pilpres 2019 sejak awal proses hingga menjelang pengumuman pemenang besok terus bergejolak? Tidak salah Polri dan TNI mencegah berbagai kemungkinan yang akan memicu ketidakamanan negara, sebab mereka memang alat negara yang dapat diintruksikan oleh pemimpin tertinggi negara yang sah untuk menjaga keamanan dan kedamaian Republik ini. Sayangnya pemimpin negara yang sah, juga sedang  menjadi calon Presiden baru, maka Polri dan TNI pun ikut tertuduh sebagai stakeholder pemerintahan dan negara yang turut memainkan peran memenangkan Jokowi kembali.

Negara lain waspada

            Akibat Pilpres yang peserta lombanya seperti analogi PSSI melawan sebuah klub anggota PSSI, tentu saja memiliki dampak signifikan yang akan terus berekelanjutan. Sebab Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah seperti PSSI menengahi Persija Jakarta dan Bali United, faktanya PSSI justru bertarung melawan sebuah klub. Jokowi sebagai pemerintah bertarung melawan individu/rakyat.

Ironisnya, bila selama ini lembaga survei dan sistem perhitungan cepat KPU juga hampir konsisten memaparkan hasil perolehan suara yang terus kontisten di pusaran 55/56 melawan 44/45, maka dapat terbaca bahwa yang tidak memilih petahana kisarannnya ada di atas 40 prosen rakyat. Jadi, kekuatan rakyat yang tidak memilih petahana memang tidak begitu berbeda jauh dengan pendukung Jokowi. Ibarat pertandingan sepakbola, penguasaan ballpossesion antara Jokowi dan Prabowo berimbang. Tidak nyaman rasanaya bila Jokowi kembali menang, namun 40 prosen lebih rakyat tidak mencintainya, atau sebaliknya bila Prabowo yang menang, separuh lebih rakyat dewasa yang memiliki hak pilihpun tidak mendukungnya sebagai Presiden.

Dengan kondisi ini, siapa yang dapat diharapkan menjadi penengah dan dapat menyatukan rakyat kembali dalam satu kesatuan rasa cinta dan kekelurgaan sebagai bangsa dan negara? Sementara akibat perseteruan yang tidak berujung karena Pilpres ibarat PSSI melawan salah satu anggota klub PSSI, beberapa kedutaan besar negara tetangga pun ikut terkena getahnya.

Mereka mengimbau warganya menjauhi titik-titik demonstrasi pada 22 Mei nanti, ketika KPU mengumumkan hasil Pemilu 2019. Hal ini dipicu oleh berbagai pemberitaan bahwa Jakarta akan ramai oleh demonstrasi pada 22 Mei. Bagaimana akhir kisah Pilpres besok? Semoga yang terbaik akan terjadi. Andai saja sejak awal Pilpres tidak diikuti oleh paslon yang pesertanya tidak bersinggungan dengan kekuasaan, maka netralitas Pilpres sekurangnya dapat dipercaya rakyat. Sulitnya bila drama terlanjur dimainkan, siapa yang sanggup menghentikan? Jangan berharap Anda dapat mengubah rasa seluruh air laut menjadi tawar. (Supartono JW.21052019)

*)Pengamat Pendidikan Nasional dan Sosial

You may also read!

Maulid Nabi Muhammad SAW di SDN Depok Jaya 1

970 Siswa SDN Depok Jaya 1 Ikut Rayakan Maulid Nabi

KEAGAMAAN : Ustadzah Lulu Susanti sedang menyampaikan tausiahnya  yang menghibur dalam kegiatan Maulid Nabi Muhamad

Read More...
perayaan natal TK Tirtamarta BPK Penabur Cinere

Keberanian Yusuf di Natal TK Tirtamarta BPK Penabur Cinere

IBADAH : Pendeta Tumpal Tobing sedang mengajak anak, orang tua, dan guru untuk berdoa dalam

Read More...

Ujian Nasional Diganti Sistem Penilaian Berbobot Penalaran

SERIUS : Sejumlah siswa saat mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri

Read More...

Mobile Sliding Menu