Salah Input Lagi

In Utama
KLARIFIKASI : Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal bawaslu Kota Depok, Dede Slamet Permana didampingi Panwas Beji dan saksi partai mendengarkan klarifikasi dari Ketua PPK Beji, Andri Yudisprana terkait salah input di TPS 48 Kelurahan Tanah Baru, Beji. Foto: RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Setelah salah hitung di TPS 30 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari. Salah hitung dan input pun kembali terjadi  di TPS 48 Kelurahan Tanah Baru, Beji. Ada ketidaksesuaian data antara pengguna hak pilih dan jumlah suara paslon ini pun ramai dilaporkan di media sosial.

Dicek di pemilu2019.kpu.go.id, jumlah pemilih terdaftar adalah 305, pengguna hak pilih 252. Di tabel perolehan suara, pasangan 01 ditulis mendapat 235 suara, sementara pasangan 02 ditulis 114.  Jika dijumlah, maka total suara kedua paslon adalah 349 suara. Jumlah tersebut melebihi jumlah pengguna hak pilih.

Artinya, ada perbedaan 100 suara tambahan untuk pasangan 01 yang di-input ke Situng KPU. KPU menegaskan ada human error dan menepis tuduhan kecurangan.

“Itu salah input. Masyarakat pun perlu memahami, yang resmi itu bukan yang di Situng. Tetapi, yang resmi dan sah itu yang sedang direkap di PPK (Tingkat kecamatan.red) yang sedang berlangsung,” tutur Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Ia pun meminta agar peserta Pemilu dan warga untuk tetap bersabar, serta menghargai proses yang sedang berjalan, dalam hal ini tengah memasuki proses rekapitulasi di tingkat PPK atau kecamatan.

“Kami bekerja untuk menyukseskan Pemilu dan melayani seluruh masyarakat berkaitan dengan Pemilu. Saya pun memahami kondisi penghitungan yang melelahkan di lapangan, sehingga sampai terjadi human error tapi ini murni human error dan bukan bentuk kecurangan penyelenggara,”

Pasalnya, sambung Nana, seluruh tahapan diinformasikan dan pelaporan dibuat setransparan mungkin. Bahkan, sampai hasilnya pun bisa dipantau bersama di laman KPU RI. Kemudian, ketika ada ketidaksesuaian, KPU Kota Depok juga membuka Layanan Pengaduan Publik serta mengajak masyarakat agar berkenan melaporkan apabila menemukan kekeliruan dalam entri data di Kota Depok, sehingga segera dapat diperbaiki.

“Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Media Sosial KPU Kota Depok, seperti di Instagram (@kpukotadepok), Twitter (@KPUKotaDepok), atau Facebook (@kpudepokkota),” tutur Nana.

Selain itu, KPU RI Juga membuka layanan helpdesk, apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi dalam tayangan di laman https://pemilu2019.kpu.go.id , bisa juga menghubungi di Call Center 021-319 025 67 / 021-319 025 77, WA di 0812 1177 2443, email bagianteknis@kpu.go.id.

“Pelaporan mulai pukul 08.00-18.00 WIB,” tegas Nana.

Sementara, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet Permana mengatakan, ketidaksesuaian yang terjadi di TPS 48 Kelurahan Tanah Baru dan sempat ramai di media sosial saat ini permasalahannya sudah clear.

“Seluruh saksi yang hadir (ada 14 partai) sepakat terkait persoalan itu sudah clear. Bahkan, kami ada rekaman video klarifikasinya,” kata Dede.

Namun, atas hal tersebut, Bawaslu Kota Depok meminta KPU untuk menyampaikan klarifikasi dan menjelaskan fakta yang sebenarnya. Sehingga, tidak menjadi bola liar di masyarakat.

Dede mengungkapkan, saat rekapitulasi Surat Suara Pilgub Jabar 2018 kemarin, akurasi atau penginputan jadi pekerjaan rumah yang serius bagi jajaran KPU.

“Kami juga menyoroti keseriusan KPU, PPK, PPS dalam meregenerasi petugas KPPS. Saat ini banyak yang masih stok lama. Kapan yang muda diberik kesempatan jika pengalaman jadi ukuran. Faktanya, mereka tidak belajar dari pengalaman, karena margin error pengisian C1 masih sangat tinggi,” tegas Dede

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, hal itu bisa saja terjadi karena data daftar pemilih tetap tambahan atau pemilih pindahan (DPTb) dan data pemilih khusus (DPK) datang ke TPS lebih banyak dibandingkan data pemilih tetap (DPT).

“Secara teknis mungkin terjadi. Jadi misalnya pemilih DPT-nya total datang, kemudian ada sejumlah pemilih tambahan dan kemudian pemilih khusus yang datang ke situ kan bisa melebihi,” kata Pramono di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Pramono mengatakan hal itu bisa saja terjadi apabila DPK-nya membeludak atau DPTb-nya pemilih pindahannya besar. Apalagi, menurutnya, Depok pemilih urbannya tinggi, perantaunya tinggi, jadi potensi pemilih pindahannya besar.

Pramono mengatakan prinsipnya harus dicek ulang berapa data DPT-nya, jumlah surat suara, serta formulir C1.

“Harus dicek ulang terkait dengan jumlah pemilihnya berapa, jumlah surat suaranya berapa. Karena surat suaranya bisa ketika dia membeludak di situ KPU kabupaten/kota langsung mencari dari TPS-TPS terdekat. Jadi yang misalnya lebih-lebih diambil, didrop di sana,” ungkapnya.

Terkait belum adanya formulir C1 yang muncul di halaman tersebut, Pramono mengatakan bisa saja hal itu terjadi. Sebab, ada problem ketika memindahkannya ke IT.

“Ketika migrasi itu ada problem yang membuat C1-nya nggak kebawa dari situ ke sini. Sebenarnya sudah ada, cuma belum. Sekitar 100 ribu TPS kalau nggak salah,” pungkasnya. (cky/**)

You may also read!

Poster K3 Akronim Poligami Dicopot

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Setelah ramai pro-kontra secure parking yang ada di kawasan Universitas Indonesia (UI), media sosial kembali dihebohkan

Read More...

53.712 Orang Berebut Bangku UI

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) untuk semua jenjang dan program pendidikan kembali digelar serentak di

Read More...

Mandiri Bikin Panik Nasabah Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK– Solehudin warga Kecamatan Beji, terkejut melilhat saldo tabungannya di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri SPBU Jalan

Read More...

Mobile Sliding Menu