PPK Cilodong Mau Buka Enam Panel

In Politika
PEJUANG PEMILU : Ketua PPK Cilodong Muhammad Hariyadi Hasyim bersama Ketua Panwascam Cilodong Much Murdiono (Kanan) berfoto di jeda istirahat rekapitulasi Surat Suara Pemilu di Kantor Kecamatan Cilodong, Jalan M. Nasir No.888, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong. Foto: RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, CILODONG – Mengejar target penyelesaian rekapitulasi surat suara Pemilu 2019. PPK Cilodong berencana akan membuka enam panel penghitungan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cilodong.

“Ini sudah hari ke tujuh, karena kami buka rekapitulasi pada malam Jumat (18/4),” tutur Ketua PPK Cilodong, Muhammad Hariyadi Hasyim kepada Radar Depok, kemarin (25/4).

Kendalanya, kata dia, saat ini Plano DPD belum tersedia, sehingga pihaknya harus membuat kesepakatan dengan saksi dan Panwas bahwa penghitungan itu basisnya per tingkat bukan per TPS, jika plano itu ada, maka akan melakukan penghitungannya per TPS atau lima kategori langsung.

“Tapi habis per kelurahan. Kemarin kami pakai tiga panel, panel Sukamaju, Cilodong dan Kalibaru, kami ambil kelurahan yang besar dulu,” katanya.

Namun. Setelah rekap dilakukan, pihaknya melakukan evaluasi. Dan, jika sampai 3 Mei tidak terkejar, maka pihaknya membuka panel baru, yakni Jatimulya.

“Sukamaju ini jika tidak menambah panel, tidak akan terkejar, karena di sana ada 206 TPS, sedangkan kelurahan yang lain hanya hanya 80-an. Kami pun telah membuat kesepakatan dengan saksi dan panwas, Sukamaju akan pecah panel. Sehingga, memudahkan mereka dan diakhir penghitungan bisa berbarengan dengan kelurahan yang lain,” tuturnya.

Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 113 ribu dan 461 TPS dengan 6 TPS khusus di Rutan Cilodong, Kecamatan Cilodong ditargetkan merampungkan rekapitulasi selama 15 hari.

“Harus kami rampungkan dalam 15 hari. Malahan, kami akan membuka 6 panel, artinya agar Sukamaju biar tertolong, kalau berdasarkan simulasi kemarin satu TPS 1 jam, jika ada 206 TPS artinya harus 206 jam, dibagi waktu kerja 10 jam berarti harus 20 hari, itu kalau normal. Makanya, kami siasati  dengan membuka 6 panel,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Panwascam Cilodong, Much Murdiono mengungkapkan, berkaca dari beberapa hari penghitungan yang dilakukan di wilayahnya, kebanyakan KPPS tidak paham masalah administrasi, terutama data pemilih yang ditetapkan KPU, kemudian pengguna hak pilih.

“Itu sering tidak sesuai arahan. Kami tidak juga bisa menyalahkan KPPS, karena regulasinya mereka hanya bimbingan teknis sekali saja,” kata pria yang akrab disapa bang Mamat.

Menurutnya, dengan begitu banyak pekerjaan pada Pemilu 2019 ini, KPPS hanya diberikan bimtek sekali saja. Sehingga, mereka pun sering berpatokan dan bertanya kepada Pengawas TPS di lapangan

“Bingung kita bilangnya, kalau dibilang KPPS tidak bisa kerja juga tidak bisa. Bukan KPPS-nya yang salah, tapi bimtek dan persiapannya terlalu singkat. Terlebih saat ini ada lima jenis surat suara,” ucapnya.

Ia menambahkan, jumlah dan hasil yang diinput KPPS sesuai. Tetapi, kesalahannya lebih kepada administrasi saja, di data pemilih dan data pemilih. “Jika kesalahannya fatal, misalnya data pemilihnya salah taruh, mau tidak mau kami meminta PPK untuk memanggil KPPS, ini untuk mensinkronkan data,” pungkas pria yang akrab disapa Bang Mamat ini. (cky)

You may also read!

Terima Kasih Masih Setia

RADARDEPOK.COM – Hari ini Harian Radar Depok berusia 9 tahun. Lahir 15 Juli 2010, di Jalan Raya Kartini No13,

Read More...

Ramai-ramai Sedot Air Tanah

RADARDEPOK.COM – Margonda amblas tinggal menunggu waktu. Hiruk pikuk padatnya jantung Kota Depok itu ternyata di dalam permukaan tanahnya,

Read More...

Agustus Pajak Air Tanah Naik

RADARDEPOK.COM – Tingginya penggunaan air tanah membuat Kota Depok berputar otak. 139  badan usaha wajib pajak pengguna air tanah

Read More...

Mobile Sliding Menu