Kenaikan Gaji PNS, Sebuah Momentum 

In Ruang Publik

 

Oleh: Drs. Supartono, M.Pd

Bulan ini, April 2019, sekaligus dalam rangka momentum tahun politik, sesuai janji pemerintah, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik. Siapakah PNS yang tidak senang mendengar bahwa gajinya  naik 5%? Bahkan, anggaran untuk kenaikan gaji tersebut sudah disahkan dalam Undang-Undang APBN 2019 melalui rapat paripurna di DPR RI, seperti diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir kepada awak media, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Menurutnya, PP tersebut baru bisa terbit pada April 2019. Oleh karenanya, kenaikan gaji 5% periode Januari-Maret juga akan dirapel atau diakumulasikan pada April 2019.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pernah mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk gaji dan tunjangan pegawai di tahun 2019 adalah Rp 98 triliun. Sementara, alokasi pensiun sebesar Rp 117 triliun.
Askolani juga pernah menjelaskan anggaran yang masuk dalam APBN 2019 itu diporsikan untuk beberapa pos yakin gaji PNS selama 1 tahun, gaji ke 13, THR dan kenaikan gaji PNS sebesar 5%. Luar biasa, itu uang rakyat!

Penilaian Bank Dunia

Adanya berita gembira bagi para PNS, tentu juga berita gembira untuk keluarga dan sanak familinya. Namun, saat berita kenaikan gaji bagi PNS mengemuka, rasanya sebagian besar rakyat Indonesia justru hanya menjadi penonton. Apa pasalnya? PNS yang dibayar gajinya dari uang rakyat, ternyata hingga kini masih dirasakan di berbagai instansi dan sektor pemerintahan tidak menunjukkan kinerja yang optimal.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2016 misalnya, tercatat ada 4,37 juta orang yang bekerja sebagai PNS. Bila hal ini dibandingkan dengan populasi penduduk di Indonesia, masyarakat yang bekerja sebagai PNS pada 2016 hanya 1,69 persen. Rasio pelayanan PNS terhadap masyarakatpun berbeda-beda di setiap daerah Indonesia, namun keluhan demi keluhan terhadap lemahnya kinerja PNS di berbagai daerah dan terutama di pemerintah pusat, terus mengalir dan bergulir meski sudah ada solusi perbaikan.

Padahal, dari seluruh pengeluaran negara, tanggungan terbesar adalah pada belanja pegawai, yang melebihi belanja modal dan belanja barang/jasa. Selain itu, pengeluaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada 2014, proporsi belanja pegawai pusat terhadap realisasi belanja sebesar 20,4 persen, demikian juga di 2015 sebesar 24 persen, bahkan pada 2016 mencapai 31,3 persen. Sedangkan, bila belanja barang dan modal disatukan, proporsinya pun relatif rendah. Pada 2014, proporsi realisasi belanja barang dan modal sebesar 26,3 persen. Membengkaknya anggaran belanja pegawai, membuat terhambatnya pembangunan di berebagai bidang. Sebab, ada daerah yang biaya pegawainya menghabiskan bahkan hingga 80 prosen  dari APBD dan membuat pembangunan tidak dapat berjalan. Selain itu, yang perlu diingat, anggaran ini tidak hanya pada pembayaran gaji, tetapi juga pembayaran tunjangan dan pensiunan.

Sejak informasi kenaikan gaji PNS 2019 dirilis pemerintah, masyarakatpun bertanya, apakah dengan anggaran sebesar itu, para birokrat/PNS telah memberikan pelayanan yang baik? Bila mengacu pada penilaian Bank Dunia terhadap tata kelola negara, ada Indikator yang diberi nama The Worlwide Governance Indicators Reports. Indikatornya ada 6 dimensi, yaitu pendapatan dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, aturan hukum, dan pengendalian korupsi. Berdasarkan data tersebut, nilai rata-rata indikator efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness) Indonesia termasuk dalam kategori rendah. Pada tahun 2010, skor Indonesia sebesar -0,20 dan menurun menjadi -0.22 di tahun 2015. Di tingkat ASEAN, pada tahun 2015, skor Indonesia masih kalah jauh dengan Singapura (2,3), Malaysia (1,0), Thailand (0,36) dan Vietnam (0,08).

Apa artinya, atas penilain Bank Dunia tersebut? Pemerintah kita benar-benar tidak efektif dalam anggaran belanja pegawai dan pengeluaran yang besar, tidak memberikan efek pada hasil kinerja pegawai yang optimal. Pertanyaan lainnya adalah sebenarnya bagaimana pemerintah merencanakan strategi PNS secara nasional, validitas kebutuhan PNS per instansi berdasarkan beban kerja, dan penetapan standar kompetensi PNS? Adakah saat pendaftaran kerja, para calon PNS sudah diberikan pemahaman bahwa menjadi  menjadi pegawai negara pada dasarnya adalah menjadi pelayan publik?

Hubungan dilan dengan kinerja PNS

Atas kegelisahan dan kekecewaan rakyat terhadap kinerja PNS yang selama ini tidak optimal dan kurang melayani rakyat, namun cukup banyak menghabiskan dana belanja negara dari uang rakyat untuk membayar gaji, tunjangan, dan pensiunan mereka, apalagi bulan ini akan menerima kenaikan gaji, tunjangan, dan uang pensiunnya, maka calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahannya, menekankan pelayanan berbasis elektronik dalam pelayanan publik.

Dengan pelayanan berbasis elektronik, maka bukan hanya pelayanan yang diutamakan, tetapi kecepatan juga diperlukan. “Bahwa ke depan diperlukan pemerintahan dilan atau digital melayani. Karena yang namanya melayani tidak hanya melayani tetapi kecepatan perlu,” ujar Jokowi pada saat debat Pilpres keempat di di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.

Jokowi, menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik berbasis elektronik, sudah mulai diterapkan seperti e-budgeting, e-government, dan e-planning. Selain itu, perlu juga peningkatan SDM aparatur agar bisa melayani publik menggunakan sistem elektronik. Peningkatan ASN agar bisa melayani dengan cepat berbasis elektronik, dilakukan reformasi tata kelola managemen, simple, tidak bertele-tele. Dengan sistem elektronik, maka pelayanan cepat dan terkoneksi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebab, negara-negara cepat sekarang sudah menguasai negara yang lambat. Karena itu, dengan dilan, pemerintahan betul-betul terkoneksi dari pusat, provinsi, kabupaten/kota tersambung secara online, sehingga pemerintahan sangat efektif.

Bila Jokowi mencanangkan pemerintahan dilan, yang bertujuan lebih meningkatkan pelayanan pemerintah/birokrat/ASN/PNS kepada rakyat secara sambung cepat/online, lalu bagaimana kaitannya dengan kinerja PNS? Selama ini, tanpa pemerintahan dilan saja, PNS yang sudah memiliki tugas dan wewenang sangat jelas dalam konteks melayani rakyat, tidak optimal melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan lebih terkesan dianggap rakyat pemakan gaji buta (gabut) karena pekerjaannya.

Istilah gabut sering digunakan untuk menyebut PNS/pekerja/karyawan/buruh yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga seseorang mengatainya dengan sebutan ‘gabut’, maksudnya adalah makan gaji buta karena seharusnya pekerja/karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya dengan baik tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh.

Bila sistem pemerintahan dilan nantinya benar-benar terwujud di segala lini, maka pemerintah tidak akan lagi membutuhkan PNS dalam jumlah besar. Namun, tidak semua instansi dan sektror penting pemerintahan dapat dialihtugaskan pekerjaannya kepada dilan. Jadi, solusi mengentaskan PNS dari kinerja yang tidak optimal, tidak kreatif, tidak inovatif, tetap wajib dipikirkan oleh pemerintah.

Kendati kinerja PNS sangat dipertanyakan oleh rakyat dan banyak yang cenderung dianggap “gabut”, namun pemerintah justru selalu berpikir bagaimana menaikkan gaji, tunjungan, dan pensiunan mereka. Tidak pernah terpikir untuk menurunkan gaji atau memotong gaji PNS yang tidak bekerja sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya.

Sebagai contoh, meskipun gaji guru di Indonesia masih dianggap rendah, dibandingkan dengan negara lain, namun bila gaji tersebut dibandingankan dengan kinerjanya selama ini, maka pemerintah wajib meninjau ulang gaji mereka. Kasihan rakyat, membayar pajak, dan uangnya hanya untuk membayar gaji mereka yang “gabut” juga. Andai gaji guru disesuaikan dengan hasil prestasinya dalam mengajar, barangkali, tidak ada sikap guru (PNS) yang tidak terpacu untuk bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya. Kasihan guru swasta, tanggungjawab sama, namun demi mendapatkan gaji, kerja kerasnya tak sebanding dengan guru PNS.

Dari berbagai catatan, kisah, dan keluh kesah kepala sekolah negeri, guru-guru (PNS) dari tingkat SD-SMA di seluruh Indonesia, pekerjaan guru-guru masih banyak yang lebih ke rutinitas, jauh dari kreatif dan inovatif. Datang ke sekolah tepat waktu, pulang dari sekolah tepat waktu, namun tidak mementingkan hasil pembelajaran dan pendidikan anak didiknya. Banyak guru masih bersikap, murid mau paham atau tidak materi ajar, yang penting guru sudah melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Meskipun Kurikulum Pendidikan sudah beberapa kali berganti baju, tetap saja hasil pendidikan di Indonesia memprihatinkan sulit berhasil.

Fakta bahwa tugas dan tanggungjawab guru kurang optimal, menjamur lembaga privat bimbingan belajar (bimbel) bagi murid-murid sekolah formal untuk mengejar nilai rapor, ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Inilah potret nyata kegagalan pengajaran sekolah formal yang tidak berorientasi kepada hasil.

Bagaimana dengan PNS di Instansi lain? Dari keluh kesah rakyat yang banyak tertuang dalam Surat Pembaca di Media cetak atau elektronik di Indonesia, kata-kata PNS “gabut” masih mendominasi. Gara-gara momentum politik, gaji, tunjangan, dan pensiunan PNS naik di April ini. Tidak pernah rakyat mendengar ada PNS yang gaji, tunjangan, pensiunannya turun atau distop gara-gara tidak bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya. Padahal, uang untuk membayar mereka dari rakyat! Rakyat hanya gigit jari dan tetap menderita. (*)

*)Pengamat Pendidikan Nasional dan Sosial

You may also read!

SMK Arrahman Lepas 323 Siswa

PELEPASAN DAN PERPISAHAN: Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Arrahmaniyah menggelar pelepasan dan perpisahan Peserta Didik Kelas Akhir Tahun Pelajaran 2018/2019,

Read More...

Awas Kabel Listrik Menjuntai

WASPADA : Kabel PLN lunglai di Jalan Naman Iskandar Cakra Limo Kelurahan/Kecamatan Limo, kemarin. Foto : SANI/RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK-Petugas

Read More...

Giant Express Cinere Ludes

RAMAI: Warga berbondong-bondong berburu diskon di Giant Express Cinere mall, kemarin. Foto : RUBIAKTO/RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK-Memanfaatkan Giant yang akan

Read More...

Mobile Sliding Menu