KEJARI DEPOK SIAP BANTU BPJS KESEHATAN DORONG KEPATUHAN PEMBERI KERJA

In Metropolis

Radar Depok, Jamkesnews – Optimalisasi penyelenggaraan Program JKN-KIS terus diupayakan oleh BPJS Kesehatan. Berbagai langkah strategis pun kerap diambil guna memastikan Program JKN-KIS berjalan dengan baik. Salah satunya dengan memaksimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Irfan Qadarusman mengungkapkan bahwa peran serta pihak-pihak terkait seperti kejaksaan, dinas tenaga kerja, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan lainnya sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam melaksanakan kewajibannya terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, pemberi kerja wajib melindungi karyawannya dengan mendaftarkan mereka menjadi peserta JKN-KIS. Namun, saat ini masih terdapat badan usaha yang belum mendaftarkan semua karyawannya menjadi peserta JKN-KIS. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan kejaksaan dan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja khususnya di Kota Depok,” ujar Irfan kepada Jamkesnews, Kamis (04/04).

Irfan berharap dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan kejaksaan dan dinas-dinas terkait, maka Program JKN-KIS dapat berjalan dengan baik. Ia pun mengimbau agar seluruh pemberi kerja di Kota Depok dapat patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi kesehatan karyawannya dengan mendaftarkan mereka menjadi peserta JKN-KIS

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Depok Neneng Rahmadini mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Depok akan mengawasi berjalannya Program JKN-KIS. Ia pun meminta kepada instansi terkait untuk memaksimalkan perannya agar memastikan Program JKN-KIS berjalan dengan baik.

Neneng juga menghimbau kepada para pemberi kerja di Kota Depok agar melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN-KIS karyawannya agar terlindungi kesehatannya dan dapat berobat dengan baik dan nyaman.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Saat ini Kejaksaan Negeri Depok juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kami terus berkoordinasi untuk memastikan Program JKN-KIS berjalan dengan baik,” ujar Neneng.

You may also read!

Ragam Kompetisi dan Aksi di Glabs Expo 2019

PEMBUKAAN : Global Islamic Labschool (Glabs) Expo 2019 telah dimulai dengan dibuka secara resmi oleh

Read More...

Kecamatan Sawangan Ingatkan Bahaya HIV dan Narkoba Kepada Siswa

INGATKAN : Susana sosialisasi P4GN terkait HIV kepada siswa SMP Islam Darul Irfan, Kecamatan Sawangan,

Read More...

90 Masyarakat Serua Diperiksa Kesehatan

PEDULI : Katar Kelurahan Serua bersama Fakultas Kesehatan UPN Jakarta, usai melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat

Read More...

Mobile Sliding Menu