KEJARI DEPOK SIAP BANTU BPJS KESEHATAN DORONG KEPATUHAN PEMBERI KERJA

In Metropolis

Radar Depok, Jamkesnews – Optimalisasi penyelenggaraan Program JKN-KIS terus diupayakan oleh BPJS Kesehatan. Berbagai langkah strategis pun kerap diambil guna memastikan Program JKN-KIS berjalan dengan baik. Salah satunya dengan memaksimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Irfan Qadarusman mengungkapkan bahwa peran serta pihak-pihak terkait seperti kejaksaan, dinas tenaga kerja, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan lainnya sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam melaksanakan kewajibannya terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, pemberi kerja wajib melindungi karyawannya dengan mendaftarkan mereka menjadi peserta JKN-KIS. Namun, saat ini masih terdapat badan usaha yang belum mendaftarkan semua karyawannya menjadi peserta JKN-KIS. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan kejaksaan dan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja khususnya di Kota Depok,” ujar Irfan kepada Jamkesnews, Kamis (04/04).

Irfan berharap dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan kejaksaan dan dinas-dinas terkait, maka Program JKN-KIS dapat berjalan dengan baik. Ia pun mengimbau agar seluruh pemberi kerja di Kota Depok dapat patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi kesehatan karyawannya dengan mendaftarkan mereka menjadi peserta JKN-KIS

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Depok Neneng Rahmadini mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Depok akan mengawasi berjalannya Program JKN-KIS. Ia pun meminta kepada instansi terkait untuk memaksimalkan perannya agar memastikan Program JKN-KIS berjalan dengan baik.

Neneng juga menghimbau kepada para pemberi kerja di Kota Depok agar melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN-KIS karyawannya agar terlindungi kesehatannya dan dapat berobat dengan baik dan nyaman.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Saat ini Kejaksaan Negeri Depok juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kami terus berkoordinasi untuk memastikan Program JKN-KIS berjalan dengan baik,” ujar Neneng.

You may also read!

CPNS Depok Digembleng di Puncak

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Setelah tiga bulan bekerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan Calon

Read More...

Haji Gelombang Dua Setorkan Koper

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kamis (25/7) sore, rombongan jamaah calon haji asal Kota Depok gelombang ke-2 akan segera dilepas di

Read More...

PDAM Sebut Gundar Bohong

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Universitas Gunadarma atau nama tenarnya Gundar, membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta berang. Biang keladinya, pengajuan

Read More...

Mobile Sliding Menu