CPNS Dapat Dispensasi

In Metropolis

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Pendidikan Kota Depok mengeluarkan kebijakan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) honorer K2 guna menuntaskan tugasnya di sekolah asal, hingga berakhirnya tahun ajaran 2018-2019.

Kebijakan ini diambil, agar tidak menghambat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tempat mereka bekerja sebelumnya.

“Bagi tenaga pendidik eks-honorer CPNS Depok, saya minta tuntaskan dulu tugasnya hingga akhir pembelajaran. Baru nanti setelah pembagian rapor, pindah sesuai SK penempatan masing-masing,” ucap Kepala Disdik Kota Depok, Mohamad Thamrin kepada Radar Depok, kemarin (24/4).

Terkait kebijakan ini, Disdik Kota Depok telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok untuk mengeluarkan dispensasi.

Termasuk, kepada para kepala sekolah yang mendapatkan tambahan tenaga pengajar.

“Namun, yang bersangkutan tetap wajib lapor terlebih dahulu ke sekolah baru. Memberikan keterangan menuntaskan tugasnya di sekolah lama. Agar sekolah baru tahu akan ada guru baru,” papar Thamrin.

Sementara itu, Kepala Seksi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Bidang Pembinaan SD Disdik Kota Depok, Awang Buwang menambahkan, jumlah CPNS yang mendapatkan dispensasi sebanyak 33 orang. Rinciannya, 13 orang dari CPNS yang lolos kategori eks-honorer (K-2). Sisanya, guru yang sebelumnya honorer, tetapi lolos di kategori umum.

Dari 13 CPNS eks-honorer tersebut, sebanyak delapan orang ditempatkan di SD, sisanya di SMP. Sedangkan untuk yang di SMP, lanjutnya pertimbangannya disesuaikan berdasarkan ijazah yang linier.

“Tentunya nanti juga, mereka akan kita evaluasi terlebih dahulu. Minimal setelah mengikuti masa prajabatan,” terangnya.

Dinas Pendidikan Kota Depok menegaskan penempatan tugas CPNS honorer K-2 sudah sesuai dengan hasil pertimbangan yang matang. Aspek yang dinilai mulai dari evaluasi hingga pemetaan terkait kebutuhan sekolah terhadap tenaga pendidik.

Awang menuturkan, adapun untuk CPNS kategori umum penempatannya ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen-PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia.

“Pertimbangan lainnya juga adalah hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan selama mengajar,” tuturnya. (san)

You may also read!

Harga Tiket Bus Gila-gilaan

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pemudik Depok tahun ini pasti bakal kebingungan pulang kampung halaman naik transportasi apa. Selain tiket pesawat yang sudah

Read More...

Pembalap Depok Jatuh Lagi

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pembalap Indonesia asal Kota Depok Dimas Ekky Pratama gagal finis pada balapan Moto2 Prancis 2019 di Sirkuit Le

Read More...

Pemkot Buka Posko Pengaduan THR

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Seperti yang sudah-sudah. Perusahaan yang memiliki karyawan di Kota Depok, jangan sampai telat memberikan Tunjangan Hari

Read More...

Mobile Sliding Menu