250 Guru PNS Belum S-1

In Metropolis
Desain: Azza / Radar Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Dunia pendidikan Kota Depok menyisakan pekerjaan rumah (Peer). Dari 4.000an guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), 250 sisanya ternyata belum Strata Satu (S1). Alhasil, ratusan guru tersebut tidak dapat menerima dana sertifikasi dan tambahan penghasilan (tamsil). Hal ini merujuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin mengatakan, ratusan guru yang belum S-1 tersebar di SD dan SMP Negeri Kota Depok. Sehingga mereka belum tersertifikasi.

“Masih ada 250 guru ASN belum menyelesaikan S-1, dan itu yang sekarang lagi kami genjot. Agar mereka segera menyelesaikan pendidikan sesuai amanat undang-undang,” kata Thamrin kepada Radar Depok, kemarin.

Thamrin mengungkapkan, dari 250 guru ASN rata-rata sudah berusia 40 tahun ke atas. Sehingga di antara mereka kesulitan meneruskan pendidikan untuk mendapatkan predikat S1. Tetapi ada sebagian dari mereka yang sedang menyelesaikan pendidikan.

“Guru yang masih muda juga banyak yang lagi lanjut kuliah, tapi kami tidak bisa memaksakan batas waktu mereka menyelesaikan pendidikan. Setidaknya mau melanjutkan kuliah sudah kami apresiasi,” ungkapnya.

Kebijakan pemerintah pusat terkait guru yang belum menyelesaikan S-1 tidak lagi mendapatkan tambahan penghasilan (tamsil). Ini sesuia dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Isinya, kualifikasi akademik tenaga pendidik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1-S3) atau program diploma empat (D-IV).

Sebelumnya, kata Kadisdik mereka masih mendapatkan tamsil sebesar Rp 250 ribu perbulan. Kini seluruh guru ASN harus tersertifikasi dan salah satu syarat mutlaknya adalah berpendidikan S1.

“Sekarang sudah tidak dapat lagi para guru yang belum S-1, jadi kasihan juga. Kalau yang sudah sertifikasi bisa dapat satu bulan gaji. Makanya sekarang kami terus genjot untuk mereka mau kuliah lagi,” beber Thamrin.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Depok, Thamrin menyebut Kota Depok memiliki hampir 4.000 guru PNS. Setiap tahun sebanyak 200 guru pensiun, sehingga untuk menutupi kekurangan guru pihaknya masih tetap mengrekrut honorer.

Selain itu, dia juga menerangkan, untuk menjadi kepala sekolah minimal memiliki ijazah sarjana. Lebih bagus lagi, pendidikannya linier dengan tugas dan fungsi yang diemban di pendidikan.

“Kita terus mengarahkan baik yang PNS maupun honorer untuk melanjutkan pendidikan lagi. Jadi kalau yang Sekolah Pendidikan Guru (SPG), wajib itu S-1,” tegas Thamrin.

Terpisah, Wakil Ketua PGRI Kota Depok, Mulya menginkan adanya campur tangan Pemerintah Kota Depok agar memberikan beasiswa kepada guru ASN untuk menyelesaikan pendidikan S-1. Sehingga tercipta guru yang profesional sesuai amanat undang-undang.

“Sampai sekarang ada guru yang lanjut kuliah secara pribadi tidak dari pemerintah. Supaya guru-guru ini tercatat sebagai guru profesional syaratnya kan harus S-1, jadi pemerintah setidaknya kembali menyekolahkan mereka,” tutup Mulya.(san)

You may also read!

Harus Diperbaiki, Tujuh Titik Fokus

RADARDEPOK.COM – Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, H. Hamzah menilai encana kerja rinci dan berkelanjutan yang

Read More...

PKS Gandeng Lembaga Survei

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPD PKS Kota Depok tidak hanya ingin menjadi kontestan pada Pilkada Kota Depok 2020. Karena itu,

Read More...

Pemerintah Harus Kembalikan Peran Pemuda

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Budaya barat banyak diadopsi kaum milenial. Sehingga mereka makin jauh dari kehidupan sosial dan budaya asli

Read More...

Mobile Sliding Menu