Penjual Bisa Dipidanakan

In Utama
Kompol Indra Tarigan. Kasat Narkoba Polresta Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Pantas saja para penjual obat daftar G menyulap tokonya mirip toko kosmetik. Pedagang tahu apa resiko jual obat terlarang itu. Polresta Depok dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Depok, pastikan penjual bisa dipidana.

Kasat Narkoba Polresta Depok, Kompol Indra Tarigan mengatakan, obat golongan G bukanlah Narkoba maupun Psikotropika. Namun demikian, jika disalah gunakan obat golongan G, akan menimbulkan efek yang dapat membuat mabuk penggunanya jika digunakan dengan dosis tinggi tanpa resep dokter.

“Sama halnya dengan mengkonsumsi obat pusing atau obat anti mabuk dalam perjalanan, jika dikonsumsi lima butir sekaligus bisa membuat mabuk,” katanya Kasat Narkoba kepada Harian Radar Depok, Rabu (13/3).

Dia menegaskan, meskipun bukan termasuk kedalam golongan narkoba. Penjualan maupun produksi obat golongan G tanpa izin dari pihak yang berwenang, dapat dikenakan pidana penjara yang ancaman hukumannya tidak sedikit.

Dia menyebutkan, pengedar, penjual, maupun orang yang memproduksi obat golongan G. Dapat dipidana penjara selama 10 tahun sesuai dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Dalam pasal 196 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10  tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,” ucap Kompol Indra Tarigan.

Sementara pasal 197 menjelaskan, lanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

“Meski bukan termasuk Narkoba, sebagai Polisi kami bisa menangkap penjual, pengedar dan orang yang memproduksi obat golongan G tanpa izin dengan dasar ketentuan pidana yang terdapat dalam dua pasal diatas,” bebernya.

Dia mengungkapkan, sejak tahun 2018 hingga saat ini, Satuan Narkoba Polresta Depok belum pernah menangani tindak pidana penjualan obat golongan golongan G di Kota Depok.

Mungkin saja pernah ada terungkap kasus penjualan obat golongan G tanpa izin di Kota Depok. Tapi yang nangani bukan Polresta Depok, mungkin saja Subdit 3 obat berbahaya (Baya) Polda Metro Jaya. “Satuan itu fokus pada bidang itu,” beber Kasat Narkoba yang baru menjabat selama tujuh bulan tersebut.

Senada dengan Kasat Narkoba Polresta Depok, Kepala BNNK Depok, AKPB M. Rusli Lubis mengatakan, obat golongan G bukan lah Narkoba, tetapi dia mengakui saat ini obat tersebut banyak disalah gunakan masyarakat.

Bahkan dia mengungkapkan, jika disalah gunakan, obat golongan G ini dapat memberikan dampak seperti narkoba. Misalnya syaraf jadi terganggu, merasa tenang dan berani sehingga bisa saja memicu tindakan kriminal dalam diri penyalah guna obat tersebut.

“Sebenarnya obat tersebut resmi asal ada resep dokter,” ucap Kepala BNN Kota Depok.

Dia mengatakan, terkait penanganan penyalahgunaan obat tersebut. Pihaknya belum memiliki wewenang untuk menindak baik penjual ataupun pelaku penyalah gunaannya. Hanya saja saat ini untuk BNN memiliki wewenang dalam hal pengawasan peredaran obat golongan G. Sedangkan untuk BNNK memiliki wewenang merehabilitasi para penyalah guna obat golongan G. “Kalau ranah pidananya itu wewenang kepolisian,” jelasnya.

Sementara itu, Akademisi Hukum dari Universitas Pakuan, H. Isep menyatakan, obat golongan G merupakan obat keras yang cukup berbahaya bila disalah gunakan. Sehingga perlu adanya penanganan serius dari seluruh pihak baik kepolisian, BNNK maupun Pemerinah Kota Depok dalam mengawasi dan memberantasan peredaran obat tersebut secara illegal.

Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 196 dan 197 sudah ada aturan pidana yang dapat menjerat para penjual, dan orang yang memproduksi obat golongan G secara illegal, sehingga lewat undang – undang tersebut aparat penegak hukum dan Pemerintah dapat memberantas peredaran dan produksi  obat golongan G tanpa izin atau illegal.

“Meski bukan Narkoba, penjual dan orang yang memproduksi obat golongan G secara illegal bisa dikenakan pidana oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Jadi, salah satu cara untuk menkan angka peredaran obat golongan G secara ilegal. Bisa melalui peningkatan pengawasan baik Dinas Kesehatan bersama aparat kepolisian.

Isep mengakui, dalam Undang – Undang kesehatan belum ada aturan tegas terhadap penyalah gunaan obat tersebut. Karena hanya mengatur mengenai pidana penjualan, dan produksi ilegalnya saja. Namun dia mengatakan, para pelaku penyalahgunaan obat golongan G juga bisa dikenakan pidana lain yang diatur dalam KUHP. Contohnya, jika setelah menyalahgunakan obat golongan G pengguna menjadi mabuk, dan membuat keonaran bahkan tindak kriminal lain.(dra)

You may also read!

Terduga Teroris Ditangkap di Pancoranmas

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Setelah membekuk terduga teroris di Kelurahan Nanggewer, Cibinong Bogor beberpa hari lalu. Densus 88 anti teror kemarin menyasar

Read More...

5.000 FPI Depok ke KPU

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok, ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa di hari pengumuman rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu)

Read More...

Ada Pungli, Laporkan!

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemkot Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok menjamin masyarakatnya dapat bermain tanpa

Read More...

Mobile Sliding Menu