Ma’ruf Amin Siap Turunkan Angka Stunting Hingga 20 Persen per Tahun

In Utama

RADARDEPOK.COM – Akses kesehatan bagi seluruh warga dan perbaikan pelayanan fasilitas, tenaga medis dan obat-obatan, menjadi fokus utama vis cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin. Karena itu pihaknya akann terus meningkatkan program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).

“Melalui Germas dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) kita dorong agar masyarakat Indonesia tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan kurang sehat,” ujar Ma’ruf di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).

Ma’ruf juga menambahkan, untuk kesehatan ibu dan anak terutama untuk mencegah terjadinya stunting atau gagal tumbuh. Saat ini pemerintah telah menurunkan angka stunting mencapai sekitar 7 persen.

“Jika kami terpilih, Kami berjanji akan menurunkan dalam lima tahun akan datang sampai 10 persen. Bahkan sampai titik 20 persen minimal,” katanya.

Sekadar informasi, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek‎ mengatakan, angka stunting atau kekerdilan pada bayi di bawah lima tahun akibat gizi buruk mengalami penurunan menjadi 30,8 persen.

Angka itu menurun sekitar 6,4 persen dari lima tahun sebelumnya. Penurunan angka stunting tersebut didapat dari hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018.

Sementara angka stunting pada usia bayi di bawah dua tahun berada di angka 29 persen. Menurut Nila, penurunan angka kekerdilan ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan pihaknya bekerja sama dengan sektor-sektor lain, seperti Kementerian PUPR dalam penyediaan akses sanitasi dan air bersih.

Termasuk Kementerian Agama untuk menekan angka pernikahan dini. Karena stunting juga berkorelasi dengan penyakit tidak menular.

Sementara itu, Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan penderita stunting, rata-rata 1,2 persen per tahun selama 2013 sampai 2018.

Untuk prevalensi bayi berusia maksimal dua tahun yang menderita gangguan pertumbuhan otak dan panjang badan (stunting) tinggal 30,8 persen dibanding data Riskesdas 2013 yang mencapai 37,2 persen.

Mengacu data Riskesdas 2013, Indonesia menempati posisi keempat di dunia dengan jumlah penderita stunting terbanyak, setelah India, Pakistan, dan Nigeria. Jumlah penderita stunting di Indonesia tercatat 8,8 juta, Nigeria 10 juta, Pakistan 10,5 juta, dan India 48,2 juta.

Cawapres nomor urut 02, Ma’ruf Amin menyebut angka tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia terkendali. Bahkan, jumlahnya tidak mencapai angka satu persen.

Hal ini dikatakan Ma’ruf menanggapi pertanyaan dari cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang menyebut, kualitas lapangan kerja di Indonesia belum optimal. Terlebih ditandai pemerintah yang menghapus aturan TKA bekerja di Indonesia boleh menggunakan bahasa asing.

“TKA di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada, jumlahnya di bawah 0,1 persen, dan itu paling rendah di seluruh dunia,” ujar Ma’ruf Amin dalam debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).

Untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, lanjutnya, maka perlu diciptakan iklam kerja yang kondusif baik di dunia usaha maupun juga dunia industri.

“Memberikan akses keuangan yang mudah, terukur, pengembangan bank wakaf mikro dan lain-lain. Maka dunia usaha tumbuh dan juga lapangan kerja,” katanya.

Sekadar informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri menyampaikan tidak ada serbuan TKA di Indonesia. Hanif mengajak masyarakat memperhatikan data Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker yang menunjukkan jumlah TKA.

Dari data Direktorat PPTKA diketahui bahwa TKA yang bekerja di Indonesia pada 2017 tercatat sebanyak 85.974 orang. Berdasarkan data PPTKA Kemnaker, Jumlah IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) yang diterbitkan bagi TKA jangka panjang dan jangka pendek pada 2015 sebanyak 111.536 orang, 2016 sebanyak 118.088 orang dan 2017 sebanyak 126.006.

Sedangkan, data Jumlah IMTA yang berlaku pada 2015 sebanyak 77.149 orang di 2016 sebanyak 80.375 dan pada 2017 sebanyak 85.974 orang. Sehingga, jika diperbandingkan dengan jumlah TKA di negara lain. Persentase TKA di Indonesia hanya di kisaran kurang dari 0,1 persen. Karena jumlah TKA di Indonesia hingga akhir 2017 hanya sekitar 85 ribu dari berbagai negara.

Dengar Aspirasi 1.500 Titik, Sandi Tawarkan OK OCE dan Tuntaskan BPJS

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan keluhan yang dirasakan masyarakat dalam kunjungannya selama masa kampanye tujuh bulan terakhir. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai masalah kebutuhan rumah tangga dan lapangan kerja masih menjadi momok.

Demikian disampaikan oleh Sandi dalam pembukaan debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) malam.”Di 1.500 kunjungan dalam 7 bulan terakhir, kami mendengar keluhan dan harapan. Prabowo-Sandi melihat masa depan cerah jika kita hadirkan solusi. Masyarakat ingin lapangan kerja, ibu ibu emak emak harga bahan pokok terjangkau, pendidikan, biaya listrik yang lebih murah,” kata Sandi.

Selain itu, Sandi juga menuturkan masalah ketersediaan lapangan kerja dan masalah kesehatan juga masih menjadi momok di Indonesia. Menurutnya, kedua masalah itu masih menjadi persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat.

Khusus mengenai masalah kesehatan, dia berjanji bakal memperbaiki carut-marutnya persoalan BPJS di Indonesia. Dia berjanji bakal menutup defisit anggaran BPJS yang membuat pelayanan ke masyarakat menjadi tersendat.

Terkait persoalan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan, dia menawarkan One Kecamatan One Entreprenuership (OK OC) yang menjadi salah satu program di Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Saya ini pengangguran dulu, saya yakin bisa memberikan lapangan kerja, terutama OK OCE yang kita angkat ke level nasional. Kita punya industri kreatif, banyak lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh Prabowo-Sandi,” pungkasnya.

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai, Pekerjaan Rumah (PR) bangsa Indonesia merupakan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Hal ini disampaikan oleh Sandi dalam debat ketiga pemilihan presiden 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).

“Jadi PR terbesar kita adalah peningkatan kesejahteraan guru kita. Karean itu harus kita tingkatkan kompetensinya,” kata Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menuturkan, pihaknya berjanji bakal fokus membenahi peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia. Terutama, mengenai nasib para guru honorer yang kerap mengeluhkan kepastian status.

“Mereka telah belasan tahun berbakti. Mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Sampai hari ini mereka belum mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dan belum mendapatkan status,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sandi juga menambahkan, dia bersama Prabowo Subianto berjanji bakal mengubah sistem kurikulum di Indonesia. Dia pun bercerita kisah salah satu siswa bernama Salsabilah dari Pamerkasan.

Dia bilang, sang anak mengeluhkan terkait kurikulum pendidikan di Indonesia yang dinilai terlalu berat dan tak diminati. Atas dasar itu, dia mengaku akan menghapus ujian nasional (UN).

“Kami akan menghapus UN karena ini sumber biaya yang tinggi, ujian nasional sangat tidak berkeadilan. Kita gantikan dalam penelusuran minat dan bakat,” tuturnya.

“Ini adalah sangat aplikatif kepada peserta didik. Mereka akan mampu diarahkan kemana mereka, apakah ke ekonomi kreatif atau ke bidang lain sesuai dengan kemampuannya,” sambungnya. (jpc)

You may also read!

12 Jamaah Umrah Meninggal

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Ini sungguh tragis dan menyesakan hati. Niat tulus ingin beribadah ke tanah suci. 12 korban jamaah korban biro

Read More...

Kapolda Pantau Penghitungan Suara

RADARDEPOK.COM, DEPOK– Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono, melihat langsung proses penghitungan suara Pemilu serentak 2019 di Kota

Read More...

Calon Pemudik Masih Sepi

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menjelang musim mudik Lebaran 2019, aktivitas di Terminal Jatijajar masih tampak sepi, kemarin (23/4). Hanya ada

Read More...

Mobile Sliding Menu