BPTJ-PGV Integrasikan Moda Transportasi

In Metropolis

 

BERDISKUSI : Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo (kedua kiri), Pengamat Transportasi Perkotaan, Yayat Supriatna (kiri) dan Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus (kedua kanan) menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan “Peran Satelit Sebagai Solusi Kemacetan Ibukota” di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Cimanggis, Kamis (14/3). Foto: Ahmad Fachry / Radar Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan RI bekerja sama dengan Podomoro Golf View (PGV), Cimanggis mengembangkan sistem hunian terpadu dengan pendekatan Transit Oriented Development (TOD). Dengan begini, diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengatasi kecametan.

Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo mengatakan, di area PGV akan terintegrasi moda transportasi yang menghubungkan langsung ke Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Cibubur. Serta hunian tipe bertingkat ini juga akan disertai area pendidikan, kesehatan, dan wisata.

“Di kawasan hunian terpadu ini terdapat feeder untuk kendaraan umum yang tersambung ke stasiun LRT Cibubur-Baranang Siang, Bogor. Jadi pergerakan masyarakat dapat diminimalisir melalui pengembangan kawasan ini, PGV berkontribusi dalam pengurangan kemacetan di area kota penyangga Ibukota,” kata Heru di PGV, Cimanggis, kemarin (14/3).

Heru menjelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus pada pembangunan LRT Cibubur hingga LRT Baranang Siang, Bogor. Keberadaan transfer point di area PGV dapat digunakan tidak hanya mereka yang tinggal di Gunung Putri, melainkan juga warga Cimanggis, Depok, Cinere dan sekitarnya.

Presiden Joko Widodo telah membentuk BPTJ sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek. Sasarannya, terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal. “Indikator kinerja utama BPTJ adalah mengupayakan pergerakan orang dengan angkutan umum  mencapai 60 persen dari total pergerakan orang,” jelas Heru.

Indikator lainnya, adalah waktu perjalanan asal tujuan maksimal 1,5 jam pada masa puncak, kecepatan rata 30 km/jam pada masa puncak, cakupan pelayanan angkutan umum 80 persen dari panjang jalan di perkotaan. “Juga menyediakan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter, setiap daerah punya feeder yang terintegrasi, serta fasilitas pejalan kaki dan park and ride dengan jarak perpindahan antarmoda 500 meter,” terang Heru.

Selain perwakilan BPTJ yang menjadi narasumber dalam diskusi bertema Peran Satelit sebagai Solusi Kemacetan Ibukota. Hadir pula,  Assistant Vice President Podomoro Golf View, dan Pengamat Perkotaan dan Transportasi, Yayat Supriyatna, kemarin (14/3).

Assistant Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus menjelaskan, pengembangan kota baru PGV adalah salah satu cara dalam mendukung pemerintah mengatasi kemacetan. “Dengan fasilitas yang ada, penghuni dan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Upaya lainnya adalah dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di PGV, mulai dari pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan meminimalisir perjalanan ke luar kawasan. Area PGV diperkirakan akan dihuni sekitar 60 ribu jiwa. Berdasarkan penelitian Euromonitor International, populasi di kawasan Jabodetabek akan mencapai 35,6 juta orang pada tahun 2030. Diperkirakan, sepuluh tahun lagi Jabodetabek menjadi kota megapolitan terbesar di dunia, menggeser Tokyo, yang saat ini berpenduduk 35,3 juta jiwa.

Keadaan ini menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di ibukota dan sekitarnya. Sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi yang layak.

“Karena itu pemerintah harus bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah serta menjangkau lebih banyak tujuan masyarakat,” ujar Pengamat perkotaan dan transportasi, Yayat Supriyatna.

Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 menyebutkan, 28 juta jiwa penduduk Jabodetabek berumur 5 tahun ke atas. 13 persen diantaranya penduduk komuter. Persentase tertinggi di Kota Depok sebesar 20 persen, Kota Bekasi 20 persen, dan Kota Tangerang Selatan 18 persen. Persentase komuter terendah terdapat di Kabupaten Tangerang sekitar 6 persen. Serta wilayah provinsi DKI Jakarta, persentase komuter tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat yakni 15 persen.

Yayat menuturkan, merujuk data Bank Dunia, biaya transportasi maksimum adalah 10 persen dari pendapatan per bulan. “Sementara di Jabodetabek, masyarakat menengah ke bawah rata-rata menghabiskan 43 persen. Bandingkan dengan Cina hanya 7 persen, Singapur 3 persen dari pendapatan per bulan,” pungkas Yayat. (san)

You may also read!

Terduga Teroris Ditangkap di Pancoranmas

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Setelah membekuk terduga teroris di Kelurahan Nanggewer, Cibinong Bogor beberpa hari lalu. Densus 88 anti teror kemarin menyasar

Read More...

5.000 FPI Depok ke KPU

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok, ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa di hari pengumuman rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu)

Read More...

Ada Pungli, Laporkan!

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemkot Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok menjamin masyarakatnya dapat bermain tanpa

Read More...

Mobile Sliding Menu