Bawaslu Depok Rekrut 5.765 PTPS

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
RAKER: Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok saat sedang menggelar Raker Pembentukan PTPS di Hotel Santika, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kamis (7/2).

 

DEPOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok akan merekrut sebanyak 5.765 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang tersebar di 63 kelurahan yang ada di kota sejuta maulid.

 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini saat dijumpai Radar Depok usai Rapat Kerja Persiapan Pembentukan PTPS di Hotel Santika, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kamis (7/2).

 

“Jumlah TPS 5.759, ditambah 6 TPS yang berada di Rutan Cilodong Depok, jadi totalnya 5.765 PTPS. Untuk di TPS Cilodong pun nanti dari sipil. Namun, yang direkrut itu yang sudah berpengalaman,” kata Luli yang juga Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Depok.

 

Luli menjelaskan, nantinya satu petugas PTPS yang ditempatkan di tiap TPS. Lebih lanjut wanita berhijab ini menjelaskan, pengumunan pendaftaran, penerimaan berkas, penelitian berkas administrasi hingga wawancara akan dilakukan dari tanggal 11 – 21 Februari 2019.

 

Kata dia, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 132 ayat 4, proses dan pembentukannya ada di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

 

“Ini juga diatur juga pada pasal 90 ayat 2, paling lambat dibentuk 23 hari sebelum hari H pemungutan suara, dan paling lambat dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara,” paparnya.

 

Adapun persyaratan untuk mendaftar sebagai PTPS, di antaranya Pendidikan minimal SMA sederajat, Warga Negara Indonesia (WNI), maksimal berusia 25 tahun saat mendaftar, setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

 

“Yang paling penting calon PTPS harus memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil, serta tidak berafiliasi atau berpihak pada paslon dan partai tertentu. Kalau dia mantan anggota partai, dia harus sudah mundur maksimal 5 tahun,” ujar Luli.

 

Kata Luli, nantinya PTPS juga bertugas untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu. Namun, bila menemukan adanya pelanggaran, Pengawas TPS bisa melaporkan hal itu ke Panwaslu Kelurahan dan Panwascam, untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Depok.

 

“Sebelum bertugas, petugas PTPS terlebih dahulu akan mendapatkan Bimbingan Tekhnis atau Bimtek dari masing-masing Panwascam. Pengawas TPS paling lambat harus sudah dilantik pada tanggal 25 Maret 2019,” pungkasnya. (cky)

 

You may also read!

Honor Pengawas TPS Macet

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 benar-benar kurang persiapan. Sejumlah masalah terus menghujam hajatan demokrasi ini. Setelah banyak salah entry

Read More...

1,5 Jam di Rumah Sakit Bapak Sudah Gak Ada

RADARDEPOK.COM – Berita duka kembali datang dari proses pemilu serentak di Indonesia. Kali ini petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Read More...

Kucumbu Tubuh Indahku Tidak Tayang di Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pemkot Depok sepertinya bisa sedikit lega. Film yang diwanti-wanti tayang di Kota Depok : Kucumbu Tubuh Indahku bisa

Read More...

Mobile Sliding Menu